eNoFa sebagai Solusi Ketersediaan Nomor Seri Faktur Pajak - Klikpajak

eNoFa sebagai Solusi Ketersediaan Nomor Seri Faktur Pajak

Dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia, aktualitas dan validitas data yang dilaporkan menjadi hal terpenting. Kedua hal ini akan menjadi acuan ketaatan pajak dari wajib pajak yang melaporkan dan menyetorkan pajak tersebut. Dalam dunia industri, kemudian hal ini ditunjang dengan keberadaan sistem eNoFa.

Keberadaan sistem ini, digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk mengajukan nomor faktur pajak ketika diperlukan. Mengapa penting? Karena tidak tersedianya nomor seri faktur pajak akan merugikan untuk PKP, baik penjual atau pembeli. Ketika PKP tidak memiliki nomor seri faktur pajak yang valid, maka faktur pajak yang dibuat juga menjadi tidak valid dan perlu dilakukan perbaikan.

Padahal faktur pajak sendiri harus dibuat pada hari yang sama transaksi jual atau beli dilakukan. Seperti diketahui bersama, faktur pajak kini memerlukan nomor seri faktur pajak agar menjadi dokumen yang sah. Ketika faktur pajak diterbitkan tanpa NSFP yang sah, maka secara otomatis dokumen ini juga tidak dapat dikatakan sepenuhnya dokumen yang sesuai aturan.

NFSP sendiri diajukan setiap awal tahun, untuk digunakan selama satu tahun pajak ke depan. Nantinya setiap faktur yang diterbitkan akan disertai dengan NSFP yang diberikan oleh Dirjen Pajak pada awal tahun tersebut. Sebelum adanya sistem eNoFa, pengajuan ini memakan waktu yang tidak sebentar, sehingga ketika NSFP yang dimiliki habis, PKP akan mengalami masalah tertentu.

Masalah tersebut adalah denda yang dikenakan, sebesar 2% dari pengenaan pajak. Denda ini akan dihadapi ketika PKP menerbitkan faktur pajak, ketika tidak memiliki NSFP yang sah dan setelah memiliki NSFP yang sah.

Penerbitan sebelum Memiliki NSFP

Transaksi yang terjadi biasanya telah diperhitungkan pada awal tahun. Perhitungan ini menjadi dasar jumlah NSFP yang diajukan pada Dirjen Pajak ketika periode dimulai. Namun tak jarang transaksi mengalami lonjakan yang tidak terduga, sehingga PKP kehabisan NSFP yang valid. Padahal setiap transaksi harus memiliki NSFP sebagai kelengkapan dokumen, dan dibuat pada hari yang sama.

Cara ini, penerbitan faktur sebelum memiliki NSFP yang sah, memang dapat digunakan. Namun faktur yang terbit akan memiliki status tidak lengkap dan dikenai denda 2% dari DPP. Denda ini akan dibebankan pada PKP penjual. Sementara PKP pembeli akan mendapat kerugian berupa tidak bisa dilakukannya kredit faktur pajak masukan.

Kedua hal ini bisa dihindari dengan membatalkan faktur yang sudah terbit. Pembatalan bisa dilakukan ketika PKP telah memiliki NSFP resmi yang diterbitkan Dirjen Pajak. Nantinya konsekuensi hanya akan diterima oleh PKP penjual berupa denda 2% tersebut karena fakturnya berstatus terlambat lapor. Untuk PKP pembeli, kredit pajak masukan bisa dilakukan.

Penerbitan setelah Memiliki NSFP

Untuk cara yang kedua ini, tetap memiliki konsekuensi yang harus ditanggung. Denda sebesar 2% akan dikenakan pada PKP penjual karena faktur yang diterbitkan tidak bersamaan dengan transaksi yang dilakukan. Padahal dalam aturan, terdapat peraturan bahwa faktur pajak harus diterbitkan pada hari yang sama ketika transaksi dilakukan.

Namun demikian, cara ini bisa diambil untuk memberikan kepastian pada PKP pembeli untuk mengajukan kredit pajak masukan. Terdapat syarat utama untuk hal tersebut, yakni penerbitan faktur pajak untuk transaksi terkait tidak melebihi batas waktu tiga bulan sejak dilaksanakannya transaksi terkait.

Ketiadaan NSFP karena Transaksi Meningkat

Sebenarnya ketiadaan NSFP dari PKP sendiri tidak sepenuhnya kesalahan PKP tersebut. Perhitungan yang matang jelas sudah dilakukan, mengacu pada transaksi tahun pajak sebelumnya. Perhitungan ini jadi acuan utama pengajuan jumlah NSFP dari PKP ke Dirjen Pajak. Jika pun NSFP yang diajukan berlebihan, malah bisa dicurigai akan disalahgunakan.

Penerbitan faktur pajak, baik sebelum memiliki NSFP atau sesudah memilikinya, dalam konteks tidak ketiadaan NSFP sah ketika transaksi terjadi, memang akan membawa konsekuensi pada PKP penjual. Namun demikian ini adalah konsekuensi yang harus ditanggung demi mempertahankan kerjasama yang telah terjalin. Mengeluarkan 2% lebih untuk kelangsungan kerjasama tentu bukan nilai yang terlalu besar.

Keberadaan eNoFa

Di sinilah kemudian letak signifikansi keberadaan eNoFa. Kejadian di atas terjadi karena proses pengurusan NSFP yang memakan waktu tidak sebentar sehingga ada masa kekosongan NSFP. Dengan menggunakan layanan ini, PKP bisa mengajukan NSFP dengan lebih mudah, cepat, serta dijamin validitas data yang didapatkan.

Nantinya dasar jumlah penerbitan NSFP akan dilihat dari jumlah transaksi tiga bulan terakhir sehingga tidak terjadi pemborosan NSFP yang diterbitkan. Sebenarnya akan lebih baik jika pengajuan NSFP dilakukan sebelum stok yang dimiliki habis, agar tidak ada kondisi kosong sehingga faktur pajak akan menjadi tidak lengkap.

 

Permintaan NSFP menggunakan eNoFa ini juga didukung dengan berbagai sistem lain. Salah satu layanan yang terbilang lengkap adalah Klikpajak, karena bisa membantu wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Sebagai fasilitas tambahan, wajib pajak akan memiliki arsip yang rapi pada setiap akun yang melakukan transaksi di Klikpajak. Daftar di sini untuk menyelesaikan urusan perpajakan Anda dengan cepat, mudah, dan gratis!


PUBLISHED21 Apr 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: