Ketahui Status Kewajiban Perpajakan Karyawan Perusahaan Anda

Ini yang Harus Dipahami Tentang Status Kewajiban Perpajakan Karyawan Anda

Status kewajiban perpajakan karyawan Anda mungkin saja mengalami perubahan sewaktu-waktu. Penyebabnya bisa berbagai macam, misalnya pernikahan, perceraian, dan lain sebagainya. Perlu Anda ketahui bahwa status pernikahan akan mempengaruhi besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

PTKP merupakan batasan dari besaran penghasilan yang tidak dikenai pajak. Dengan demikian, apabila karyawan Anda memiliki penghasilan yang jumlahnya di bawah PTKP, maka ia tidak dikenai Pajak Penghasilan (PPh).

Status Kewajiban Perpajakan untuk Karyawan

1. Kepala Keluarga (KK)

KK merupakan status perpajakan suami-istri yang tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah. Istri dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP suami atau kepala keluarga. Dengan kata lain, kewajiban perpajakan suami-istri dengan status ini bisa digabungkan.

2. Hidup Berpisah (HB)

Status HB muncul apabila suami-istri tersebut telah dinyatakan hidup berpisah/cerai berdasarkan putusan pengadilan. Dengan demikian, status ini sama halnya dengan tidak/belum menikah, sehingga penghasilannya dikenai pajak secara terpisah, termasuk dalam hal pelaporan SPT Tahunan.

3. Pisah Harta dan Penghasilan (PH)

Status ini muncul apabila terdapat suami-istri yang tidak bercerai tetapi melakukan perjanjian untuk pemisahan harta dan penghasilan. Masing-masing dari mereka harus memiliki NPWP masing-masing dan harus memenuhi kewajiban perpajakannya secara terpisah.

4. Manajemen Terpisah (MT)

Status ini terjadi apabila suami-istri yang tidak bercerai namun pihak istri memilih untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah. Kondisi MT memiliki kesamaan dengan PH, keduanya mengharuskan adanya kepemilikan NPWP terpisah, baik istri maupun suami. Pajak terutang PH dan MT dihitung berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami dan istri, yang kemudian dihitung secara proporsional sesuai dengan perbandingan penghasilan neto masing-masing.

Status Pernikahan Mempengaruhi PTKP

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, perbedaan status perkawinan akan mempengaruhi besaran PTKP. Adapun rincian besaran PTKP yang dimaksud adalah sebagai berikut:

  1. Rp54 Juta bagi Wajib Pajak Orang Pribadi tidak kawin.
  2. Rp4,5 Juta tambahan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi kawin.
  3. Rp54 Juta bagi istri yang penghasilannya digabung dengan suami.
  4. Rp112,5 Juta bagi suami-istri yang penghasilannya dipisah.
  5. Rp4,5 Juta tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda (pertalian keluarga karena pernikahan) dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal 3 orang per keluarga.

Adapun PPh yang dihitung akan menggunakan tarif progresif, yakni:

  1. Sampai dengan Rp50 Juta dikenai tarif 5%.
  2. Rp50 Juta sampai dengan Rp250 Juta dikenai tarif 15%.
  3. Rp250 Juta sampai dengan Rp500 Juta dikenai tarif 25%.
  4. Lebih dari Rp500 Juta dikenai tarif 30%.

Studi Kasus

1. PPh Sebelum Menikah

Agus merupakan seorang karyawan yang belum menikah, memiliki penghasilan neto Rp300 Juta dalam satu tahun. Sesuai ulasan di atas, PTKP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum menikah adalah sebesar Rp54 Juta, maka perhitungan PPh Agus adalah Rp300 Juta – PTKP (Rp54 Juta), sehingga Penghasilan Kena Pajak (PKP) Agus adalah Rp246 Juta.

Dengan demikian, PPh terutang Agus adalah (5% x Rp50 Juta) + (15% x Rp196 Juta) = Rp31,9 Juta. PPh terutang ini sudah dipotong oleh perusahaan tempat Agus bekerja, sehingga angka tersebut hanya perlu dilaporkan dalam SPT Tahunan dan tidak terdapat PPh kurang bayar.

2. PPh Sudah Menikah dan NPWP Gabung

Joni dan Lisa merupakan suami istri dan memiliki 2 anak. Joni memiliki penghasilan neto Rp400 Juta dan Lisa Rp300 Juta dalam satu tahun.

PKP Joni = Rp400 Juta – PTKP (Rp62,7 Juta) = Rp332,5 Juta. Dengan demikian, PPh terutang Joni adalah (5% x Rp50 Juta) + (15% x Rp250 Juta) + (25% x Rp32,5) = Rp53,1 Juta. PPh terutang Joni ini telah dipotong oleh perusahaan. Sehingga, angka ini hanya dilaporkan di SPT Tahunan 1770 S dan tidak terdapat PPh kurang bayar.

PKP Lisa = Rp300 Juta – PTKP (Rp54 Juta) = Rp246 Juta, Dengan demikian, PPh terutang Lisa adalah (5% x Rp50 Juta) + (15% x Rp196 Juta) = Rp31,9 Juta. PPh terutang Lisa juga telah dipotong oleh perusahaan, sehingga angka ini hanya dilaporkan di SPT Tahunan suami dan tidak terdapat kurang bayar PPh.

Dengan adanya penggabungan NPWP tersebut menyebabkan PPh terutang suami-istri tidak akan mengalami kurang bayar dan dianggap Final. Selain itu, suami-istri akan dipandang sebagai satu kesatuan, sehingga harta istri dianggap harta suami, begitu pula sebaliknya.

3. PPh Sesudah Menikah dan NPWP Pisah

Jika Joni dan Lisa memilih untuk memiliki NPWP terpisah, maka keduanya akan dikenai PTKP sebesar Rp121,5 Juta. Untuk mendapatkan PPh, langkah pertama adalah penggabungan penghasilan Joni dan Lisa, sehingga total penghasilannya Rp700 Juta. Selanjutnya PPh terutang gabungan Joni dan Lisa dihitung dengan menggunakan tarif progresif yakni (5% x Rp50 juta) + (15% x Rp250 juta) + (25% x Rp400 juta) = Rp140 Juta.

Setelah PPh gabungan ditemukan, barulah Joni dan Lisa menghitung PPh Terutang masing-masing. Untuk Joni, PPh terutangnya adalah (Rp400 Juta/Rp700 Juta) x Rp140 Juta = Rp80 Juta. Kantor tempat Joni bekerja sudah memotong PPh 21 sebesar Rp53,1 Juta, maka PPh kurang bayar Anton ialah Rp80 Juta – Rp53,1 Juta = Rp26,9 Juta. PPh Terutang inilah yang kemudian dicicil setiap bulan di tahun berikutnya sebagai PPh Pasal 25.

Sedangkan Lisa, PPh terutangnya adalah (Rp300 Juta/Rp700 Juta) x Rp140 Juta = Rp60 Juta. Kantor tempat Lisa bekerja telah memotong PPh 21 sebesar Rp31,9 Juta, maka PPh kurang bayar Lisa tersisa Rp28,1 Juta. PPh terutang ini dicicil setiap bulan di tahun berikutnya sebagai PPh Pasal 25.

Dari ilustrasi di atas menunjukkan bahwa pemisahan NPWP bagi yang sudah menikah justru membuat beban pajak lebih besar, karena adanya PPh kurang bayar.


PUBLISHED17 Nov 2018
Anthony Kosasih
Anthony Kosasih

SHARE THIS ARTICLE: