Berbagai Informasi Pajak Hotel dan Restoran yang Berlaku di DKI Jakarta

Berbagai Informasi Pajak Hotel dan Restoran yang Berlaku di DKI Jakarta

Pajak merupakan biaya wajib yang harus dibayarkan oleh setiap Warga Negara Indonesia. Jenis pajak beraneka ragam, salah satu diantaranya adalah pajak hotel dan restoran. Jenis pajak ini ternyata sudah termasuk dalam dalam Peraturan Pemerintah yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada umumnya, pajak ini berlaku hampir di seluruh daerah provinsi, kabupaten atau kota yang tergabung di dalam Undang-Undang tersebut. Agar Anda mendapatkan gambaran dengan jelas, berikut ini kami sajikan berbagai informasi tentang pajak hotel dan restoran yang berlaku di DKI Jakarta.

Istilah-Istilah Umum Pajak Hotel dan Restoran

  1. Pengusaha hotel atau restoran adalah Orang Pribadi atau Badan yang di dalam lingkungan pekerjaannya bergerak di bidang penginapan atau makanan.
  2. Hotel merupakan bangunan yang disediakan bagi masyarakat yang akan menginap atau istirahat serta memperoleh layanan dan fasilitas lainnya yang dipungut biaya.
  3. Restoran atau rumah makan merupakan tempat menyantap makanan atau minuman yang disediakan dan dipungut biaya.
  4. Pembayaran merupakan jumlah yang diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan pembayaran kepada pemilik hotel atau restoran.

Jenis Surat dalam Perhitungan Pajak Hotel dan Restoran

Di setiap daerah, semua jenis surat yang digunakan dalam perhitungan pajak hotel dan restoran sebenarnya hampir sama. Berikut ini kami sajikan  contoh dari Provinsi DKI Jakarta:

  1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yaitu surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang.
  2. SSPD atau Surat Setoran Pajak Daerah yaitu surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kantor Kas Daerah.
  3. SKPD (Sementara/Rampung) atau Surat ketetapan pajak yaitu SKPDKB, SKPDKBT, SKPLB, SKPDN.
  4. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, serta Surat Putusan Banding.
  5. SKPD Sementara yaitu SKPD yang ditetapkan dalam tahun berjalan dan dapat dilakukan secara berkala, bersifat sementara dan digunakan sebagai pedoman Wajib Pajak dalam menentukan besarnya utang pajak yang harus dibayar tiap bulan.
  6. SKPD Rampung yaitu SKPD yang ditetapkan pada akhir tahun pajak yang bersangkutan dan bersifat tetap.
  7. SKPDKB atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar.
  8. SKPDKBT atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.
  9. SKPDLB atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar.
  10. SKPDN Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil.
  11. STPD atau Surat Tagihan Pajak Daerah.
  12. Surat Keputusan Pembetulan  yang terdapat dalam SKPD (Sementara/Rampung), SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD.
  13. Surat Keputusan Keberatan yaitu surat keputusan atas keberatan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Subjek Pajak Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 1998, KDKI Nomor 63 Tahun 1999

  1. Subjek pajak hotel atau restoran adalah Pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel atau restoran. Dapat dilihat, yang akan menjadi subjek pajak adalah masyarakat atau konsumen.
  2. Sementara itu yang menjadi Wajib Pajak hotel atau restoran adalah pengusaha hotel atau restoran tersebut.
  3. Perhitungan pajak hotel dan restoran (Perda Nomor 9 Tahun 1998) sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Daerah, maka setiap hotel dan restoran yang berada di kawasan DKI Jakarta akan dikenakan pajak. Tarif pajak hotel dan restoran yang ditetapkan dengan tarif sebesar 10%.

Cara Menghitung Pajak Hotel dan Restoran

Beban pajak yang diberikan oleh masing-masing Pemerintah Daerah rata-rata sama besarnya yaitu sebesar 10%. Berikut ini contoh perhitungan pajak hotel dan restoran:

Pajak restoran merupakan bagian dari Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak.  Jumlah pembayaran keseluruhan total makanan dalam waktu satu bulan di restoran A adalah sebesar Rp20.000.000,-

Maka, pajak restoran yang harus dibayarkan adalah 10% x Rp20.000.000,- = Rp2.000.000,-

Kewajiban Wajib Pajak Hotel dan Restoran

  1. Wajib untuk mengisi surat pemberitahuan (SPT) pajak kepada daerah. Pungutan ini jumlahnya berdasarkan kesepakatan daerah masing-masing, karena tidak adanya aturan yang langsung terpusat, melainkan ada hak setiap daerah untuk mengelola wilayahnya masing-masing. Daerah dengan income lebih besar pasti akan lebih maju daripada daerah lain. Sebagai contoh Bali yang menjadi lokasi pariwisata paling menguntungkan di Indonesia.
  2. SPTPD harus diisi dengan benar karena nanti akan dilakukan survey atau pengecekan untuk dicocokkan. SPTPD harus diisi secara lengkap kemudian akan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan kuasanya yang kemudian disampaikan kepada kepala daerah selambat-lambatnya 7 hari setelah diterima oleh Wajib Pajak.

Keberadaan pajak sangat menentukan regulasi keuangan di sebuah negara karena ia memiliki banyak sekali manfaat, diantaranya adalah fungsi pengaturan, fungsi anggaran, fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan. Pembayaran pajak hotel dan restoran bisa dilakukan sendiri dengan datang langsung ke KPP. Tidak ada pandang bulu untuk urusan pajak. Oleh karena itu, segera daftarkan pajak hotel dan restoran Anda. Sekecil apapun tarif pajak yang harus Anda bayar dan laporkan, memiliki manfaat yang sangat besar bagi perekonomian negara.


PUBLISHED25 Oct 2018
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: