Memahami Secara Jelas Ketentuan Pajak Usaha Burung Walet

Memahami Secara Jelas Ketentuan Pajak Usaha Burung Walet

Usaha atas sarang burung walet di Indonesia dikenai pajak sarang burung walet. Pajak yang dimaksud tersebut adalah pajak atas kegiatan pengambilan atau penguasaan sarang burung walet. Burung walet merupakan satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.

Dasar hukum pajak usaha burung walet adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

Ketentuan Lengkap Tentang Pajak Usaha Burung Walet

1. Objek dan Subjek Pajak Usaha Burung Walet

Objek Pajak merupakan pengambilan atau penguasaan atas sarang burung walet, kecuali pengambilan sarang burung walet yang dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sedangkan subjek pajak merupakan Orang Pribadi maupun Badan yang melakukan aktivitas pengambilan sarang burung walet.

Dasar Pengenaan Pajak merupakan nilai jual sarang burung walet yang dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasar secara umum untuk sarang burung walet yang berlaku di daerah dengan volume sarang burung walet. Jika diformulasikan yaitu:

Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak (10%).

Masa pajak merupakan jangka waktu tiga bulan kalender yaitu dasar bagi Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan, penyetoran, serta melaporkan pajak yang terutang. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi ketika pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet.

Sementara itu, Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sesuai dengan ketentuan akutansi maupun pembukuan yang lazim, untuk mempermudah wajib pajak dalam mengelola usahanya, serta memudahkan petugas BPPKAD dalam melakukan kontrol atau pengawasan.

Setiap kepala BPPKAD berwenang melakukan pemeriksaan agar dapat mengetahui seberapa jauh kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak serta untuk tujuan lain dalam mendukung ketaatan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut:

a) Mengetahui kesesuaian besarnya pajak yang telah dibayar dengan kewajiban pajak yang seharusnya dibayar.

b) Menguji kebenaran permohonan wajib pajak atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

c) Menguji kebenaran permohonan wajib pajak atas pengurangan maupun keringan atau pembebasan pajak.

d) Untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Ketentuan Penyetoran Pajak Usaha Burung Walet

Bagi Wajib Pajak sarang burung walet dapat melakukan pembayaran pajak dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) maupun Surat Pemberitahuan lain yang telah disahkan secara tunai atau lunas pada kondisi berikut:

a) Pembayaran pajak yang telah dilakukan akan diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

b) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang taidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lambat 1 tahun atau pidana denda paling banyak kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar.

c) Wajib pajak yang dengan sengaja menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan taidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapata dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Demikian penjelasan tentang ketentuan pajak sarang burung walet, objek pajak, subjek pajak serta aturan penyetoran yang perlu Anda ketahui. Sehingga, Anda tidak salah langkah untuk melakukan kewajiban pembayaran pajak atas usaha sarang burung walet yang Anda jalankan.


PUBLISHED18 Dec 2018
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: