Pajak Badan Usaha: Kenali Jenis-Jenisnya dan Segera Lapor Pajaknya! - Klikpajak

Pajak Badan Usaha: Kenali Jenis-Jenisnya dan Segera Lapor Pajaknya!

Pajak Badan Usaha merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan, di mana penghasilan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan, baik dari dalam maupun luar negeri. Penghasilan tersebut digunakan untuk keperluan apapun termasuk menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan sebagainya. Ketahui lebih lanjut mengenai jenis-jenis pajak badan usaha beserta kewajiban membayar pajaknya berikut ini.

Jenis-Jenis Pajak Penghasilan Badan Usaha

Setiap wajib pajak badan diharuskan untuk mengetahui jenis-jenis pajak badan usaha yang menjadi tanggung jawab perpajakannya. Berikut ini adalah daftar jenis pajaknya untuk Anda.

1. Pajak Penghasilan Pasal 15 (PPh Pasal 15)

PPh Pasal 15 merupakan laporan pajak yang berhubungan dengan Norma Perhitungan Khusus untuk golongan wajib pajak tertentu.

Begitu Anda memiliki sebuah badan usaha atau menjadi pengusaha, maka otomatis Anda akan berstatus sebagai wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang berpforesi sebagai pengusaha. Untuk itu, ada sejumlah pajak yang harus dibayarkan. Jenis pajak yang harus dibayarkan tersebut biasanya tertera pada SKT (Surat Keterangan Terdaftar) saat Anda mendaftarkan diri menjadi NPWP Badan.

Siapa Wajib Pajak PPh Pasal 15?

  • Perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional
  • Perusahaan pelayaran dan penerbangan dalam negeri
  • Perusahaan asuransi luar negeri
  • Perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi
  • Perusahaan dagang asing
  • Perusahaan investor dalam bentuk BOT (Build, Operate, and Transfer)

2. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri atau karyawan Anda dan harus dibayar setiap bulannya.

Perusahaan mengelola pemungutuan pajak dengan memotong langsung penghasilan para pegawai dan menyetorkannya ke kas negara melalui bank persepsi.

5 Macam Penghitungan PPh Pasal 21:

  1. Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun Berkala
  2. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja lepas
  3. Anggota Dewan Pengawas atau dewan Komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap
  4. Penerima imbalan lain yang bersifat tidak teratur
  5. Peserta program pensiun berstatus pegawai yang menarik dana pensiun

3. Pajak Penghasilan Pasal 22

Pemungutan pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan impor atau dari pembeli atas penjualan barang mewah.

Pihak pemungut:

  1. Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
  2. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
  3. Wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak pembeli atas penjualan barang mewah.

4. Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak saat transaksi yang meliputi transaksi dividen (pembagian keuntungan saham), royalti, bunga, hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah atau bangunan, atau jasa.

Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan.

Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan  atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

5. Pajak Penghasilan Pasal 25

Angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT Tahunan PPh dikurangi PPh yang dipotong serta PPh terutang di Luar Negeri yang boleh dikreditkan.

Pembayaran pajak harus dibayarkan sendiri tanpa bisa diwakilkan oleh siapapun. Pembayaran pajak ini dilaksanakan secara berangsur dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak dalam pembayaran pajak tahunannya.

Adapun sanksi keterlambatan pembayaran pajak yaitu pengenaan bunga 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

Angsuran pajak/bulan = (PPh terutang – kredit pajak) ÷ 12

6. Pajak Penghasilan Pasal 26

Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima Wajib Pajak (WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Berdasarkan aturan, tarif umum PPh Pasal 26 adalah 20%.

PPh Pasal 26 merupakan penerapan dari asas sumber yang dianut dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia. Berdasarkan asas sumber, penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang dinikmati oleh orang atau badan di luar Indonesia bisa dikenakan pajak di Indonesia.

Jenis-jenis penghasilan yang dipotong:

  1. Dividen
  2. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
  3. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
  4. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan
  5. Hadiah dan penghargaan
  6. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya
  7. Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
  8. Keuntungan karena pembebasan utang

7. Pajak Penghasilan Pasal 29

PPh Pasal 29 dihasilkan dari nilai lebih pajak terutang (pajak terutang dikurangi kredit pajak) yaitu saat jumlah pajak terutang suatu perusahaan dalam satu tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lain dan telah disetor sendiri.

PPh ini harus dibayarkan sebelum SPT Tahunan PPh Badan dilaporkan.

Tarif PPh Pasal 29:

Wajib pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu:

PPh 25 yang sudah dilunasi = 0,75% x jumlah penghasilan/omzet per bulan

PPh 29 yang harus dilunasi = PPh yang masih terutang – PPh 25 yang sudah dilunasi.

Wajib Pajak Badan:

Angsuran PPh 25 = PPh terutang tahun lalu x 12

PPh 29 yang harus dilunasi = PPh yang terutang – Angsuran PPh 25.

Ketahui lebih lanjut perbedaan mengapa seringkali PPh 25 dan PPh 29 dikelirukan.

8. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Pajak yang dipotong dari penghasilan yang dipotong dari bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas lainnya, serta transaksi lain sebagaimana diatur dalam peraturan.

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) juga bisa disebut sebagai penghasilan dikenai pajak yang sifatnya final alias tidak bisa dikreditkan. Ketahui lebih lanjut mengenai ketentuan pengenaan PPh Pasal 4 ayat (2).

 

Sebenarnya tidak semua Wajib Pajak Badan dikenakan atas 8 jenis pajak badan usaha di atas. Dalam kenyataannya, bisa jadi suatu badan usaha hanya dikenakan satu jenis pajak penghasilan tersebut. Maka dari itu, sebagai Wajib Pajak Badan Anda perlu memerhatikan kewajiban apa saja yang menjadi tanggung jawab Anda. Klikpajak menyediakan berbagai informasi perpajakan untuk WP Pribadi maupun Badan untuk Anda.

Wajib Pajak Badan diharuskan untuk menuntaskan kewajiban pajak yang dikenakan sesuai aturan mulai dari hitung, setor, dan lapor pajak. Sebagai penyedia jasa aplikasi (ASP) resmi dari Dirjen Pajak, Klikpajak menawarkan berbagai kemudahan lapor pajak online dengan mudah, cepat, dan tidak dipungut biaya. Tunggu apalagi? Segera daftarkan dan segera tuntaskan kewajiban perpajakan Anda dengan mudah lewat Klikpajak!

Kategori : Pajak Bisnis

PUBLISHED13 Jun 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: