Pengusaha Wajib Tahu: Pengertian, Fungsi, Cara Membuat Faktur Pajak

Pengusaha Wajib Tahu: Pengertian, Fungsi, Cara Membuat Faktur Pajak

Faktur pajak dibuat oleh wajib pajak yang melakukan transaksi jual-beli dari barang dan jasa kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Maka sebagai pengusaha, wajib mengerti apa itu faktur pajak, fungsi dan cara membuat faktur pajak agar terhindari dari masalah perpajakannya yang ujungnya bisa memengaruhi kelancaran usaha.

Sebagai wajib pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang taat terhadap kewajiban perpajakannya, perlu didukung dengan pemahaman seputar pembuatan faktur pajak. Pengertian faktur pajak adalah dokumen yang dikeluarkan PKP sebagai bentuk pelaporan barang/jasa untuk informasi dalam PPN.

Fungsi Faktur Pajak

Secara umum, fungsi faktur pajak adalah:

  • Fungsi pengendalian akuntansi

Ini tertera pada jumlah total pada faktur, di mana jumlah total jatuh tempo ini bisa diakui jadi utang dagang untuk pembeli dan piutang dagang untuk penjual. Juga bisa dimasukkan dalam laporan keuangan.

Dalam akun utang dagang dan piutang dagang, utamanya ketika transaksi dilakukan secara kredit. Jadi penggunaan faktur ini mewakili keberadaan kredit karena penjual telah mengirim produk atau memberikan layanan tanpa menerima uang tunai di awal.

  • Fungsi kontrol internal

Fungsi lain dari faktur juga untuk pengendalian internal dalam akuntansi perusahaan. Sebab komponen biaya pada faktur harus disetujui bagian manajemen perusahaan yang bertanggung jawab terkait dengan perpajakan.

Fungsi faktur dalam kontrol internal lainnya ini juga untuk mencocokkan data pesanan pembelian, yang kemudian bisa dilakukan pencairan pembayaran dari transaksi yang disetujui.

Jadi, penerbitan faktur pajak sangat penting karena berfungsi sebagai bukti PKP telah melakukan pemungutan, penyetoran, hingga pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak.

Selain itu, dengan faktur pajak maka PKP juga bisa mengkreditkan pajak masukan dari barang/jasa kena pajak yang dibelinya. Artinya beban PPN yang harus dibayar PKP untuk membeli barang/jasa penunjang produksi/usahanya jadi lebih ringan.

pajak usaha ekspedisi

Gambaran Pengenaan PPN

Ilustrasi 1

Restoran steak sebagai PKP membeli daging dari supplier senilai Rp 50 juta. Ditambah PPN 10%, dari Rp 50 juta adalah Rp 5 juta. Maka total pembelian menjadi Rp 55 juta. PPN Rp 5 juta tersebut dipotong oleh supplier dan disetorkan ke negara. Sedangkan restoran steak mendapat faktur pajak masukan dari PPN tersebut.

Berikutnya, daging yang dibeli restoran steak diolah menjadi hidangan dan menghasilkan penjualan sebesar Rp 250 juta. Ditambah PPN 10%, dari Rp 250 juta adalah Rp 25 juta. Maka total penjualan menjadi Rp 275 juta. Dari total penjualan itu, sebesar Rp 25 juta akan dipotong oleh restoran steak untuk PPN, dan disetorkan ke negara.

Ilustrasi 2,

Pabrik sepatu sebagai PKP membeli sol sepatu dari pabrik bahan sepatu senilai Rp 100 juta. Ditambah PPN 10%, dari Rp 100 juta adalah Rp 10 juta. Maka total pembelian menjadi Rp 110 juta. PPN Rp 10 juta tersebut dipotong oleh pabrik bahan sepatu dan disetorkan ke negara. Sedangkan pabrik sepatu mendapat faktur masukan dari PPN tersebut.

Selanjutnya, sol sepatu yang dibeli pabrik sepatu diolah menjadi sepatu siap pakai dan menghasilkan penjualan sebesar Rp 500 juta. Ditambah PPN 10%, dari Rp 500 juta adalah Rp 50 juta. Maka total penjualan menjadi Rp 550 juta. Dari total penjualan itu, sebesar Rp 50 juta akan dipotong oleh pabrik sepatu untuk PPN, dan disetorkan ke negara.

Tapi sebelum disetorkan ke negara, PPN senilai Rp 50 juta itu dapat dikurangi terlebih dahulu dengan pajak masukan sebelumnya, yakni Rp 10 juta. Dengan demikian, pabrik sepatu hanya perlu menyetor Rp 40 juta ke negara. Dari hasil setoran PPN tersebut, pabrik sepatu mendapat faktur keluaran.

Apabila pabrik pakaian tidak memotong PPN dalam penjualan karena tidak melakukan ekspor yang nilai PPN ekspor itu sebesar 0%, maka pabrik sepatu bisa mendapat restitusi atau penggantian dengan nilai yang sama seperti pajak masukan dari DJP.

Aturan Pembuatan Faktur Pajak

Pembuatan faktur pajak ini diatur dalam Undang-Undang PPN dan UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tentang :

Perubahan Kedua atas PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

Jika dalam pembuatan faktur pajak itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU PPN maupun UU KUP, maka penjual maupun pembeli sama-sama akan menghadapi risiko, yakni:

Sedangkan penyebab faktur bermasalah adalah:

  • Bentuk faktur atau cara pengisian faktur pajak salah
  • Faktur tidak lengkap atau penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) tidak tepat
  • Pengisian Surat Setoran pajak (SSP) tidak sesuai
  • Terlambat melaporkan ekspor dalam SPT PPN

Kode Error System yang Muncul Jadi Masalah e-Faktur

Cara Buat Faktur Pajak

Pembuatan faktur pajak, merujuk pasal 13 UU PPN Nomor 42/2009 bahwa kewajiban pembuatan faktur pajak ini tetap berlaku meski lawan transaksi atau pembeli dari PKP tidak memiliki NPWP. Namun sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2014, NPWP pembeli BKP/JKP jadi salah satu persyaratan formal yang harus dicantumkan dalam faktur pajak.

Maka melalui Perdirektur-jenderal No. PER-26/PJ/2017, kolom NPWP bagi pembeli orang pribadi yang tidak memiliki NPWP bisa diisi dengan angka 00.000.000.0-000.000. Dengan demikian model ini sering disebut faktur pajak 000.

Tahap-tahap menerbitkan faktur pajak:

  • Terdaftar sebagai PKP

Cara mendaftar untuk menjadi PKP adalah melaporkan usaha di KPP wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, tempat kegiatan usahanya dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang.

Syarat pengajuan menjadi PKP sesuai Pasal 3A UU PPN adalah memiliki omzet mencapai Rp4,8 miliar setahun untuk kategori usaha kecil, lulus survei yang dilakukan oleh KPP atau KP2KP, dan melengkapi dokumen yang disyaratkan untuk pengajuan PKP.

  • Memiliki sertifikat elektronik pajak

Setelah terdaftar sebagai PKP, berikut adalah harus memiliki sertifikat elektronik pajak. Sertifikat elektronik pajak ini digunakan untuk memperoleh nomor seri faktur pajak.

Untuk mendapatkan nomor seri faktur pajak ini, PKP akan diberikan kode aktivasi beserta password untuk melakukan aktivasi akun PKP guna mendapatkan sertifikat elektronik pajak. Sertifikat elektronik pajak ini berisi tanda tangan digital dan identitas PKP resmi dari DJP.

  • Mendapatkan Nomor Seri Faktur Pajak Lewat e-Nofa

e-Nofa adalah akronim dari elektronik penomoran faktur pajak. Untuk mendapatkan NSFP yang akan digunakan pada e-Faktur, perlu mengakses e-Nofa.

  • Bisa Dapatkan NSFP Melalui KPP

Guna mendapatkan nomor seri faktur pajak, bisa juga datang langsung ke KPP setempat. Namun cara ini tentunya lebih menyita waktu karena harus datang ke kantor pelayanan pajak.

Dalam pembuatan faktur pajak secara umum mencantumkan data berikut ini:

  • NPWP, alamat, nama PKP yang menyerahkan BKP/JKP
  • NPWP, alamat, nama PKP yang membeli BKP/JKP
  • Memasukkan informasi barang atau jasa, dengan jumlah harga jual atau penggantian dan pemotongan harga
  • Jumlah PPN yang dipungut
  • Jumlah PPnBM yang dipungut
  • Nomor seri, kode dan tanggal pembuatan faktur pajak
  • Jabatan, nama belakang, dan tanda tangan pihak terkait

Ketentuan Cara Membuat Faktur Pajak Sederhana yang Harus Dipahami

Buat Faktur Pajak dengan Benar

Dari penjelasan di atas tentunya tidak bisa sembarangan soal faktur pajak. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian dengan mengetahui ketentuan dan aturan dalam menerbitkan faktur pajak yang benar dan tepat. Sehingga terhindar sanksi denda maupun pembuatan faktur pajak tidak sah.

Agar terhindari dari berbagai masalah dalam pembuatan faktur pajak, Anda bisa memanfaatkan fitur e-Faktur Klikpajak by Mekari. Anda bisa secara gratis membuat ID Billing sebagai syarat untuk bayar pajak online melalui e-Billing.

Dengan Klikpajak, Anda akan semakin mudah membuat, lapor, dan mengelola pajak secara realtime. Sebab fitur e-Faktur Klikpajak di desain untuk memenuhi kebutuhan urusan perpajakan, mulai dari dari buat faktur pajak, mengelola kode NSFP hingga melaporkan SPT Tahunan Masa Pajak yang terintegrasi.

Contoh membuat faktur pajak di e-Faktur Klikpajak

Cara untuk mendapatkan berbagai kemudahan melakukan urusan perpajakan sangat mudah. Cukup mendaftarkan alamat e-mail di www.klikpajak.id dan langsung bisa menggunakan semua fitur pajak, mulai dari buat dan kelola faktur pajak lewat e-Faktur secara simpel, menggunakan fitur e-Billing dan lapor SPT Pajak secara online dengan e-Filing hanya dalam satu aplikasi Klikpajak.


PUBLISHED13 May 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: