Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak

Begini Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) tahun 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Sedangkan yang dimaksud dengan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan adalah PMK Nomor 74/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mempunyai Peredaran Usaha Tidak Melebihi Jumlah Tertentu.

Jika PKP akan menggunakan pedoman tersebut, maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Mempunyai peredaran usaha dalam dua tahun buku sebelumnya tidak melebihi Rp1,8 Miliar untuk setiap satu tahun buku.

2. Wajib Pajak yang baru saja dikukuhkan sebagai PKP.

3. Selain itu, PKP juga harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat PKP tersebut dikukuhkan, paling lambat pada saat batas waktu penyampaian SPT Masa PPN Masa Pajak pertama dalam tahun buku dimulainya penggunaan pedoman tersebut. Contoh: Jika PKP mulai menggunakan pedoman tersebut pada tahun buku 2014, maka pada 28 Februari 2014 PKP tersebut sudah harus menyampaikan pemberitahuan penggunaan pedoman tersebut.

Saat batas waktu penyampaian SPT Masa PPN Masa Pajak saat dikukuhkan sebagai PKP, bagi Wajib Pajak yang baru saja dikukuhkan sebagai PKP. Contoh: Jika Wajib Pajak baru saja dikukuhkan pada Mei 2014, maka pada 30 Juni 2014 PKP tersebut sudah harus menyampaikan pemberitahuan.

Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak

Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan dihitung menggunakan pedoman tersebut yakni sebesar:

1. 60% dari Pajak Keluaran untuk penyerahan JKP
2. 70% dari Pajak Keluaran untuk penyerahan BKP

Pajak Keluaran di atas dihitung dengan cara mengalikan 10% dengan jumlah peredaran usaha. Adapun PPN yang wajib disetor pada setiap Masa Pajak yang dihitung berdasarkan Pajak Keluaran dikurangi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai persentase di atas adalah 4% dari jumlah peredaran usaha untuk penyerahan JKP, atau 3% dari jumlah peredaran usaha untuk penyerahan BKP.

Cara PKP Dapat Mengkreditkan Pajak Masukan

PKP dapat mengkreditkan Pajak Masukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
P = PM x Z

P merupakan jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
PM adalah jumlah Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP

Z adalah persentase yang sebanding dengan jumlah penyerahan yang terutang pajak terhadap penyerahan seluruhnya

Pada akhir tahun buku, setelah diketahui berapa jumlah total penyerahan yang sebenarnya atas penyerahan yang terutang PPN, tidak terutang PPN, atau dibebaskan PPN, PKP harus melakukan penghitungan kembali Pajak Masukan berdasarkan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan sebagai berikut:

Bagi BKP dan/atau JKP yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun.
P’ = PM/T x Z’

P’ merupakan jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam satu tahun buku
PM adalah jumlah Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP
T adalah masa manfaat BKP dan/atau JKP. Adapun masa manfaat BKP berupa tanah dan bangunan adalah 10 tahun, sedangkan untuk JKP dan BKP selain tanah dan bangunan adalah 4 tahun.
Z adalah persentase yang sebanding dengan jumlah penyerahan yang terutang pajak terhadap seluruh penyerahan dalam satu tahun buku.
Bagi BKP dan/atau JKP yang masa manfaatnya sampai dengan satu tahun:
P’ = PM x Z’

P’ merupakan jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam satu tahun buku
PM adalah jumlah Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP
Z adalah persentase yang sebanding dengan jumlah penyerahan yang terutang pajak terhadap seluruh penyerahan dalam satu tahun buku.

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dari hasil penghitungan kembali tersebut, diperhitungkan dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan pada suatu Masa Pajak, paling lambat pada bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku.

Penghitungan kembali Pajak Masukan sesuai dengan jumlah total penyerahan yang sebenarnya atas penyerahan yang terutang PPN, tidak terutang PPN, atau dibebaskan PPN pada setiap tahun buku dilakukan setiap tahun sampai dengan masa manfaat BKP dan/atau JKP berakhir.


PUBLISHED22 Nov 2018
Anthony Kosasih
Anthony Kosasih

SHARE THIS ARTICLE: