Pahami Aturan Terbaru Penyampaian SPT Melalui E-Filing - Klikpajak

Pahami Aturan Terbaru Penyampaian SPT Melalui E-Filing

Direktur Jenderal Pajak belum lama ini telah menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 mengenai Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT). Penyampaian SPT oleh wajib pajak kini dilakukan secara online melalui e-filing. Peraturan terbaru ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2018. Di samping itu, aturan ini menggantikan 7 ketentuan Dirjen Pajak sebelumnya mengenai penyampaian SPT Pajak.

Dalam PER-02 ini, salah satu pokok perubahan yang ditegaskan adalah mengenai kewajiban setiap wajib pajak menyampaikan SPT online melalui aplikasi e-Filing. Penggunaan aplikasi lapor pajak online ini bertujuan untuk semakin meringankan beban administrasi wajib pajak yang pada akhirnya dapat membantu meningkatkan kemudahan dalam berusaha dan kepatuhan pajak.

Siapa Saja yang Wajib Lapor Pajak Online?

Menurut PER-02 ini, wajib pajak badan yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Khusus dan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar diwajibkan untuk menyampaikan SPT Tahunan, SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21/26 serta SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui e-Filing.

Selain diwajibkan bagi para wajib pajak di atas, kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara online melalui e-Filing, juga berlaku bagi Wajib Pajak Tertentu lainnya, di antara lain:

  1. Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap lebih dari 20 karyawan atau pegawai, wajib menggunakan aplikasi e-Filing pajak untuk melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21/26.
  2. Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib menggunakan aplikasi e -Filing untuk menyampaikan SPT Masa PPN

Bagi Anda yang memenuhi kriteria wajib pajak tersebut di atas, penuhi kewajiban lapor SPT Online Anda melalui e-filing. Konsekuensinya, apabila wajib pajak yang seharusnya berkewajiban lapor pajak online melalui e-filing namun menggunakan cara penyampaian lain (seperti menyampaikan langsung atau mengirimkan via pos), maka SPT tidak akan diterima oleh DJP dan akan dikembalikan kepada wajib pajak untuk diulang.

Poin Perubahan Aturan Selain Penggunaan e-Filing

Dalam PER-02 ini tidak hanya memuat mengenai penggunaan e-Filing. Selain e-Filing, aturan perpajakan terbaru ini juga memberikan kemudahan layanan bagi wajib pajak dimana seluruh jenis Surat Pemberitahuan (SPT), termasuk SPT Pembetulan dan SPT Masa Lebih Bayar, dan diteima di KP2KP dan layanan pajak di luar kantor pajak.

Pokok-pokok pengaturan terbaru lainnya yang tertuang dalam PER-02 ini di antara lain:

Pokok Aturan Sebelum Setelah
Dokumen lampiran SPT secara e-filing Diunggah dalam satu file dengan format PDF Diunggah ke dalam beberapa file PDF dan disesuaikan dengan jenis dokumen
Permintaan kelengkapan dokumen SPT yang disampaikan melalui eFiling atau melalui kantor pos / ekspedisi / kurir Tidak diatur Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat meminta kelengkapan dokumen SPT dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal yang tercantum pada Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) atau resi pengiriman SPT
Informasi pada resi pengiriman SPT yang disampaikan melalui kantor pos/ ekspedisi/ kurir Tidak diatur Resi pengiriman surat harus memuat nama lengkap, NPWP, jenis SPT serta masa atau tahun pajak bersangkutan
Penyampaian SPT Lebih Bayar melalui pos/ ekspedisi/ kurir Tidak diatur Dikirimkan menggunakan layanan pengiriman khusus yang telah disediakan, agar SPT telah diterima KPP paling lambat 3 hari sejak tanggal yang tercantum pada bukti pengiriman surat
Pengecualian dari kewajiban menyampaikan Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai lampiran SPT melalui eFiling Berlaku bagi Formulir SPT 1770 S dan SS Orang Pribadi dengan status Nihil atau Kurang Bayar Berlaku bagi seluruh jenis SPT yang disampaikan melalui e-filing, selama Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) telah dicantumkan

Sementara itu, pokok persamaan dengan peraturan pajak sebelumnya, penyampaian SPT Tahunan 1770 S dan 1770 SS dengan status Nihil atau Kurang Bayar tidak perlu dilampiri dengan keterangan dan/ atau dokumen pendukung seperti Surat Setoran Pajak (SSP).

Ayo Lapor SPT Pajak: Lebih Awal, Lebih Nyaman

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sangat menghimbau wajib pajak untuk memenuhi kewajiban melaporkan atau menyampaikan SPT Tahunan lebih awal agar lebih nyaman. Dengan melapor SPT di awal waktu, sekaligus menghindari risiko terlambat bahkan lupa lapor.

Direktorat Jenderal Pajak telah menyediakan fasilitas e-filing pajak yang dapat Anda lakukan secara online, di mana saja dan kapan saja. Selain lapor pajak melalui efiling, DJP juga menyediakan fasilitas e-form yang dapat diisi dan disimpan secara offline. Formulir ini dapat diunggah ke sistem Direktorat Jenderal Pajak setelah selesai segala kelengkapannya.

Setelah memahami aturan perpajakan terbaru mengenai cara mengisi SPT Online melalui e-filing, segera persiapkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sekarang juga. Jangan tunda waktu pelaporan Anda hingga mendekati batas pelaporan SPT. Lebih awal Anda melapor pajak, lebih baik.

Apabila Anda mengalami kesulitan atau error saat menggunakan DJP Online, solusi lapor SPT Tahunan Pribadi bisa melalui layanan eFiling Klikpajak. Layanan dari klikpajak sangat mudah dan GRATIS untuk digunakan selamanya. Klikpajak merupakan mitra resmi dari Ditjen Pajak yang bisa digunakan untuk melakukan eFiling pajak online untuk semua jenis SPT tahunan Pajak. Dengan Klikpajak, urusan perpajakan Anda beres tanpa repot.


PUBLISHED06 Mar 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: