Ketentuan Pengusaha Kena Pajak atas Pengukuhan dan Pencabutan Status - Klikpajak

Ketentuan Pengusaha Kena Pajak atas Pengukuhan dan Pencabutan Status

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha, tidak termasuk Pengusaha Kecil, yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) 1984 dan perubahannya. PKP dapat berlaku bagi Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha yang memiliki omzet lebih dari Rp4,8 Milyar dalam satu tahun buku, wajib mengukuhkan diri sebagai PKP.

Syarat Pengukuhan PKP

Syarat atau kriteria yang harus dipenuhi seorang pengusaha/bisnis/perusahaan untuk mendapat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak adalah:

  1. Memiliki pendapatan bruto (omzet) dalam 1 tahun buku mencapai Rp 4,8 miliar. Tidak termasuk pengusaha/bisnis/perusahaan dengan pendapatan bruto kurang dari Rp 4,8 miliar, kecuali pengusaha tersebut memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
  2. Melewati proses survey yang dilakukan oleh KPP atau KP2KP tempat wajib pajak terdaftar.
  3. Melengkapi dokumen dan syarat pengajuan PKP atau pengukuhan PKP.

Jika Anda telah memenuhi syarat-syarat di atas, berikut langkah-langkah yang perlu Anda lakukan agar bisa dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak:

1. Mengisi Formulir Pendaftaran PKP

Untuk mendapatkan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Wajib Pajak cukup mengisi secara manual dan menandatangani formulir pendaftaran PKP yang perlu Anda unduh melalui aplikasi e-Registration pada laman Direktorat Jenderal Pajak www.pajak.go.id. selanjutnya dilengkapi dengan dokumen yang disyaratkan.

Proses pengajuan permohonan pengukuhan PKP dapat melalui aplikasi e-Registration DJP hampir sama dengan Pendaftaran NPWP Online melalui aplikasi e-Registration.

2. Persyaratan Dokumen Calon PKP

Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah:

A. WP Orang Pribadi

  • Bagi WNI: Fotokopi KTP atau bagi WNA: fotokopi KITAS/KITAP
  • Dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi berwenang
  • Surat keterangan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas bermaterai dari pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.

B. WP Badan

  • Fotokopi akta pendirian/dokumen pendirian bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
  • Fotokopi Kartu NPWP salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari pejabat pemerintah daerah sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa jika penanggung jawab perusahaan adalah WNA dan tidak memiliki NPWP.
  • Dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
  • Surat keterangan tempat kegiatan usaha yang diterbitkan dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.

C. WP dengan Status Cabang dari Wajib Pajak Badan

  • Fotokopi akta/dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap.
  • Fotokopi Kartu NPWP salah satu pengurus cabang, atau fotokopi paspor dalam hal penanggung jawab cabang adalah WNA dan tidak memiliki NPWP.
  • Surat pernyataan bermaterai dari salah satu pengurus cabang yang menyatakan kegiatan dan tempat usaha tersebut dilakukan.

D. WP Badan Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation)

  • Fotokopi Perjanjian Kerjasama/Akta Pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi (Joint Operation) yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
  • Fotokopi kartu NPWP masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi yang diwajibkan untuk memiliki NPWP.
  • Fotokopi kartu NPWP orang pribadi salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi (joint operation) atau fotokopi paspor dalam hal penanggung jawab adalah WNA.
  • Dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
  • Surat Keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri maupun Wajib Pajak Badan asing.

Dokumen-dokumen Lain yang Biasanya Turut Disertakan:

  • Bukti sewa/kepemilikan tempat usaha
  • Foto ruangan/tempat usaha
  • Peta lokasi
  • Spesimen penandatangan faktur (disediakan KPP) & fotokopi penanda tangan faktur
  • Daftar harta/inventaris kantor
  • Laporan keuangan (neraca laba/rugi)
  • SPT Tahunan terakhir

Cara Mengirimkan Dokumen PKP

Pengiriman persyaratan dokumen dapat dilakukan dengan cara mengunggah softcopy dokumen melalui aplikasi e-Registration atau dikirim melalui Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani. Apabila dalam KPP belum menerima persyaratan dokumen Anda dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah penyampaian permohonan pengukuhan, maka permohonan tersebut dianggap tidak diajukan.

Pada umumnya, 3-5 hari sejak formulir lengkap diajukan, petugas verifikasi akan melakukan survey atau verifikasi. Apabila survey berjalan dengan lancar dan disetujui, sekitar 1-2 hari sejak survey, maka surat pengukuhan PKP dapat diambil di KPP tempat syarat pengajuan PKP diberikan. Keputusan Permohonan Pengajuan PKP diterbitkan paling lambat 5 hingga 10 hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan.

Pencabutan Status PKP

Lalu bagaimana jika seiring berjalannya bisnis, omzet Anda turun atau kurang dari Rp4,8 Milyar dan masih berstatus PKP? Tentunya, Anda dapat mengajukan permohonan pencabutan status Pengusaha Kena Pajak (PKP) apabila omzet usaha tidak mencapai Rp4.800.000.000 (4,8 Milyar) dalam 1 tahun buku pajak.

Pencabutan PKP dapat dilakukan dengan 2 cara :

1. Melalui Permohonan

A. Secara Online

Permohonan pencabutan PKP dilakukan dengan mengisi Formulir Pencabutan PKP pada aplikasi e-Registration pada situs resmi DJP Online. Permohonan yang diajukan pada aplikasi e-Registration dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum.

Kemudian PKP yang telah melakukan pengisian permohonan Pencabutan PKP secara elektronik harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke KPP Terdaftarnya PKP, meliputi tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha PKP.

Persyaratan dokumen diunggah (upload) melalui Aplikasi e-Registration atau dikirimkan dengan menggunakan surat pengiriman dokumen yang sudah ditandatangani.

Apabila dokumen belum diterima KPP dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah permohonan pencabutan PKP, maka dianggap gugur/batal. Apabila dokumen sudah diterima lengkap maka KPP akan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat elektronik.

B. Secara Offline/Tertulis

Permohonan tertulis dilakukan dengan mengisi Formulir Pencabutan PKP dan dibubuhi Tandatangan Pimpinan dengan melampirkan dokumen wajib. Permohonan Pencabutan PKP dengan persyaratannya dapat diajukan langsung ke KPP tempat Anda terdaftar atau melalui jasa pengiriman/POS. Setelah permohonan pencabutan PKP Anda dinyatakan telah lengkap, maka KPP akan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat.

2. Secara Jabatan

Sama seperti pencabutan status PKP secara permohonan, pencabutan PKP secara jabatan dilakukan setelah melewati proses verifikasi dan hasil pemeriksaan sesuai dengan peraturan UU.

Kriteria Objek Pencabutan PKP Secara Jabatan

Pencabutan PKP secara jabatan dilakukan apabila terdapat data yang menunjukkan bahwa PKP sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kena Pajak serta PKP tidak mengajukan permohonan pencabutan Pengukuhan PKP. Kriterianya meliputi: PKP Orang Pribadi telah meninggal dunia, telah berpindah alamat domisili ke wilayah KPP lainnya, PKP Badan telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia.

Proses Keputusan Pencabutan Pengukuhan PKP

Proses pencabutan status PKP memiliki jangka waktu maksimal 6 bulan sejak Bukti Penerimaan Surat diterbitkan KPP. Apabila jangka waktu 6 bulan sudah terlampaui dan belum ada kabar, maka permohonan Pencabutan PKP dianggap dikabulkan. Keputusan Pencabutan PKP yang disetujui, berupa Penerbitan surat pencabutan pengukuhan PKP paling lama 1 bulan. Perlu dipahami, segala proses pencabutan pengukuhan PKP, tidak otomatis menghilangkan kewajiban perpajakan wajib pajak tersebut.

Tanggal 30 April 2019 merupakan batas pelaporan SPT Tahunan Badan bagi setiap Wajib Pajak Badan di Indonesia. Klikpajak, sebagai mitra resmi Dirjen Pajak, dapat menjadi solusi eFiling Pajak Online SPT Pajak Anda. Klikpajak solusi lapor pajak online secara cepat, mudah dan GRATIS selamanya tanpa dipungut biaya. Anda akan mendapatkan Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) resmi dari Dirjen Pajak. Laporkan pajak masa dan tahunan Anda sekarang. Pelajari selengkapnya dan daftarkan akun Anda di Klikpajak!


PUBLISHED05 Apr 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: