Merintis Usaha Berbadan Hukum? Ketahui Berbagai Hal Tentang e-SPT Terlebih Dahulu

Merintis Usaha Berbadan Hukum? Ketahui Berbagai Hal Tentang e-SPT Terlebih Dahulu

Mengapa harus mendirikan Badan Usaha? Pertanyaan tersebut sering kali datang dari mereka yang baru memulai sebuah bisnis. Meskipun tidak ada keharusan untuk membuat Badan Usaha bagi bisnis Anda, namun jika Anda memiliki impian untuk menjadi perusahaan yang besar, mendirikan Badan Usaha yang berbadan hukum untuk bisnis Anda sedari awal harus Anda pertimbangkan. Pemilihan Badan Usaha, misalnya dengan mendirikan PT, atau mendirikan CV akan berkorelasi erat dengan aspek bisnis lainnya misalnya urusan perpajakannya, ketenagakerjaan, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pengajuan kredit ke bank, dan keikutsertaan dalam suatu tender. Memiliki usaha yang berbadan hukum memang sangat disarankan agar perusahaan tersebut memiliki legalitas untuk menjalankan kegiatannya. Ketahui berbagai hal saat merintis usaha yang berbadan hukum dan nikmati kemudahan e-SPT untuk melapor pajak usaha Anda.

Bagaimana Cara Mendirikan Usaha yang Berbadan Hukum?

Badan Usaha baik dalam skala kecil, menengah, dan besar sangat penting untuk memiliki badan hukum. Badan hukum akan melindungi Badan Usaha Anda dari segala tuntutan akibat aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan. Ciri utama Badan Usaha yang berbadan hukum adalah terdapat pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha, sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas harta perusahaan saja.

Tahap-tahap Pendirian PT

Bagi Anda yang tertarik dengan bentuk Badan Usaha PT, ada beberapa tahapan yang wajib Anda ketahui saat mendirikan PT.

  1. Tahap pengajuan nama PT, didaftarkan oleh notaris melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Kemenkumham.
  2. Tahap pembuatan Akta Pendirian PT, dilakukan oleh notaris yang berwenang diseluruh wilayah negara Indonesia untuk selanjutnya mendapatkan pesetujuan dari Menteri Kemenkumham.
  3. Selanjutnya, tahap pembuatan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) yang bisa Anda dapatkan dari kantor kelurahan di mana perusahaan Anda berada.
  4. Tahap permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak.
  5. Tahap pengesahan Anggaran Dasar Perseroan oleh Menteri Kemenkumham, diajukan kepada Menteri Kemenkumham untuk mendapatkan pengesahan Anggaran Dasar Perseroan (akta pendirian).
  6. Lalu tahap pengajuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang berguna agar PT dapat menjalankan kegiatan usahanya
  7. Tahap pengajuan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
  8. Dan yang terakhir adalah tahap Berita Acara Negara Republik Indonesia (BNRI). Setelah perusahaan melakukan wajib daftar perusahaan dan telah disahkan oleh Menteri Kemenkumham, maka harus di umumkan dalam BNRI. Sehingga PT tersebut telah sempurna statusnya sebagai badan hukum.

Urusan Perpajakan bagi Badan Usaha

Setelah usaha Anda terdaftar sebagai sebuah usaha yang berbadan hukum yang sah, maka Anda dapat menjalankan usaha dengan aman dan nyaman. Menjalankan usaha yang berbadan hukum, tentu saja Anda harus memperhatikan urusan perpajakan bagi perusahaan Anda. Setelah memiliki NPWP Badan, Anda memiliki kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajak badan usaha Anda tepat waktu. Apakah Anda sudah memahami tentang lapor SPT Badan? SPT atau Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat wajib pajak yang digunakan untuk melaporkan pembayaran pajak. Untuk memudahkan lapor SPT, kini Anda dapat menikmati fasilitas e-SPT yang dapat dilakukan secara online. Berikut ini berbagai informasi tentang SPT yang wajib Anda pahami.

Fungsi SPT

  1. Wajib Pajak PPh, untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak terutang, melaporkan mengenai pembayaran pajak atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak, penghasilan objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban, serta pemungutan pajak orang atau badan lain dalam satu masa pajak.
  2. Pengusaha Kena Pajak, untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan PPN dan PPnBM terutang dan melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, serta pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
  3. Pemotong/Pemungut Pajak, untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dan disetorkan.

Tempat Pengambilan SPT

  1. Melalui Kantor Pelayanan Pajak atau KPP
  2. Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan atau KP4
  3. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau KP2KP
  4. Melalui Kantor Wilayah DJP
  5. Kantor Pusat DJP
  6. Atau melalui laman http://www.pajak.go.id yang merupakan aplikasi e-SPT dimana SPT yang telah dibuat melalui aplikasi ini dapat disampaikan secara online tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Aplikasi e-SPT ini disebut sebagai Loader e-SPT yang berfungsi untuk menyampaikan SPT secara lebih mudah dan hemat waktu. Loader e-SPT merupakan fasilitas yang tersedia dalam e-Filling pada DJP Online.

Kelebihan Menggunakan e-SPT

  1. Penyampaian SPT dapat Anda dilakukan secara cepat dan aman.
  2. Data perpajakan terorganisir dengan lebih baik.
  3. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan lebih sistematis.
  4. Penghitungan dilakukan secara lebih cepat dan tepat karena menggunakan sistem computer.
  5. Anda akan lebih mudah dalam membuat Laporan Pajak.
  6. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena penomoran formulir dilakukan dengan menggunakan sistem komputer.

Kini, Anda tidak perlu lagi repot untuk mengantri dan melapor SPT ke KPP. Dengan hadirnya fasilitas e-SPT maka dapat memberikan kemudahan tersendiri bagi Anda untuk melaporkan SPT secara online dan lebih praktis penggunaannya.

 


PUBLISHED14 Dec 2018
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: