Amnesti Pajak Dorong Keadilan dan Kepastian Perpajakan - Klikpajak

Amnesti Pajak Dorong Keadilan dan Kepastian Perpajakan

Hingga kini, pemerintah terus melakukan berbagai perubahan di segala sektor sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Sektor perpajakan menjadi salah satu kunci utama yang turut serta ambil bagian sebagai sumber penerimaan negara. Penerimaan negara yang berasal dari pajak ini mampu ikut serta berkontribusi terhadap nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan penentu keberhasilan pencapaian target-target pembangunan. Salah satunya adalah sebagai instrumen kebijakan untuk mengatasi ketimpangan. Beberapa pencapaian pemerintahan saat ini adalah keberhasilan program amnesti pajak dan lahirnya Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Apa Pengertian Amnesti Pajak?

Amnesti Pajak atau Pengampunan Pajak merupakan jembatan menuju reformasi perpajakan yang komprehensif dan keterbukaan informasi menjadi penanda dimulainya era baru perpajakan yang transparan. Program amnesti pajak dan keterbukaan akses informasi dalam Automatic Exchange of Information (AeoI) satu sama lain saling berkaitan. Ketentuan mengenai pengampunan pajak ini menjadi syarat pokok Indonesia untuk dapat melakukan Automatic Exchange of Information (AeoI).

Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty menjadi satu momentum besar dalam sejarah perpajakan Indonesia. Tax Amnesty dilakukan oleh Pemerintah lewat dinas terkait dalam upaya mengampuni Wajib Pajak uang tidak melaporkan harta atau aset kena pajak yang dimiliki di luar negeri. Tax Amnesty hadir menawarkan usaha pemerintah untuk memberikan rasa adil. Rasa adil yang dimaksudkan adalah dengan cara memberikan tarif pajak yang lebih rendah kepada peserta amnesti pajak dan memberikan pinalti besar kepada wajib pajak yang sengaja tidak melaporkan harta kena pajak yang dimilikinya. Oleh karena itu, untuk mewadahi pelaksanaan program pengampunan pajak ini, pemerintah kemudian menuangkannya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2017.

Begini Ketentuan PP Nomor 36 Tahun 2017

PP Nomor 36 Tahun 2017 merupakan bentuk kesinambungan dan konsistensi berkaitan dengan momen program Pengampunan Pajak. Secara garis besarnya, peraturan pemerintah ini mengulas tentang bagaimana pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) bersifat final atas penghasilan tertentu berupa harta bersih yang dianggap sebagai penghasilan. Aturan ini juga dalam rangka melaksanakan ketentuan yang telah tercantum dalam Pasal 13 dan Pasal 18 UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

PP Nomor 36 Tahun 2017 sangat penting sekali keberadaannya sebagai kontrol agar tercipta tertib dalam praktik pemungutan pajak di Indonesia. Masih minimnya penerimaan pajak oleh negara dipengaruhi oleh faktor kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Selain faktor kepatuhan pajak dan kapasitas otoritas pemungut pajak yang perlu ditingkatkan, rendahnya penerimaan dipengaruhi oleh kenaikan target penerimaan yang ambisius. Coba sedikit kembali melihat perekonomian yang sedang mengalami kelesuan dan stagnasi. Sehingga dalam jangka pendek, dapat memperbaiki fundamental, rasionalitas, dan prioritas belanja lebih penting dan diutamakan daripada mengejar akselerasi.

Amnesti pajak tentu akan menjadi modal sosial dan jembatan menuju sistem perpajakan yang berkeadilan, transparan, akuntabel, dan berkepastian hukum. Demi menciptakan keadilan, kepastian, dan menjaga performa dan kepercayaan publik, pemerintah sebaiknya mempertahankan corak kebijakan perpajakan. Kebijakan pemungutan pajak yang adil dan tetap mengedepankan serta mempertimbangkan iklim investasi usaha akan menghindarkan ketidakpastian hukum perpajakan di Indonesia. Memang tidak diragukan lagi, implementasi pencapaian program amnesti pajak telah mejadi jalan keluar dari kebuntuan akibat beban target pajak yang tinggi.

Momen Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty ini tentu tidak lepas sebagai buah dari program reformasi perpajakan. Langkah reformasi perpajakan memang wajib dilanjutkan secara berkesinambungan. Reformasi perpajakan akan menjadi proyek jangka menengah panjang yang membutuhkan komitmen kuat, kesadaran tinggi, konsistensi, dukungan politik penuh, dan peta jalan yang jelas dan terarah. Salah satu implementasi yang dilakukan oleh Pemerintah adalah melalui revisi Undang-Undang Perpajakan.

Revisi UU Perpajakan Ciptakan Kepastian Hukum

Revisi Undang-Undang (UU) Perpajakan yang disusun oleh pemerintah akan membentuk suatu sistem dalam masyarakat agar lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Melalui revisi UU Perpajakan ini juga menumbuhkan kebijakan perpajakan yang kompetitif dan responsif. Penuntasan transformasi kelembagaan, pengembangan SDM yang profesional dan berintegritas, dan peningkatan kesadaran dan kepatuhan pajak. Kembali lagi dengan penerbitan PP Nomor 36 Tahun 2017 sebagai bagian dari tindak lanjut pasca amnesti pajak. Hal ini menjadi stategi pasca amnesti pemerintah untuk mendapatkan trust dari masyarakat. Maka perlu dipastikan bahwa kebijakan perpajakan pasca amnesti harus dilandasi prinsip kehati-hatian, mengkalkulasi dampak dan risiko politik serta tetap menjaga kepercayaan publik melalui tindakan yang jelas.

Dengan demikian, relasi timbal balik antara pemerintah dan negara perlu untuk dijamin eksistensi dan kesinambungannya. Dapat dilakukan dengan memastikan bahwa pemungutan pajak dilakukan dengan cara yang adil, akuntabel, dan transparan. Satu hal yang tidak boleh dilupakan bahwa penggunaan uang pajak ditujukan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Klikpajak sebagai mitra resmi Dirjen Pajak, mendukung penuh upaya reformasi perpajakan pemerintah dalam rangka menumbuhkan kepatuhan pajak. Manfaatkan layanan perpajakan dengan mengajukan Amnesti Pajak. Permudah segala urusan perpajakan Anda dengan langkah sadar membayar dan melapor pajak tepat jumlah dan tepat waktu. Layanan dari klikpajak sangat mudah dan gratis untuk digunakan selamanya. Klikpajak merupakan mitra resmi dari Ditjen Pajak yang bisa digunakan untuk melakukan e-Filing pajak online untuk semua jenis SPT tahunan Pajak. Dengan Klikpajak, urusan perpajakan Anda beres tanpa repot. Daftar sekarang juga dan segera laporkan pajak Anda di sini sebelum terlambat!


PUBLISHED27 Apr 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: