Wajib Pajak Non Efektif, Apakah NPWP NE Bisa Digunakan Lagi?

Apa itu Wajib Pajak Non Efektif dan Apakah NPWP NE Bisa Digunakan Lagi?

Pernah mendengar istilah NPWP NE atau Wajib Pajak Non Efektif? Lalu, apakah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Non Efektif itu bisa digunakan lagi? Temukan jawabannya di sini, karena Klikpajak by Mekari akan mengulasnya untuk Anda.

Setiap memasuki awal tahun merupakan waktunya untuk lapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahun Pajak sebelumnya.

Jatuh tempo pelaporan SPT Tahunan Pribadi adalah 31 Maret, sedangkan untuk Wajib Pajak Badan sampai 30 April.

Lalu, bagaimana jika tidak lapor SPT?

Akibatnya ada dua, yakni kena sanksi hingga statusnya sebagai Wajib Pajak (WP).

Sudahkah Anda lapor SPT Tahunan?

Segera sampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Anda secara online melalui e-Filing Klikpajak. Klik banner di bawah ini. Gratis!

Statusnya sebagai WP yang bermasalah akibat pelanggaran dalam ketentuan pelaporan pajak inilah yang menyebabkan adanya istilah Wajib Pajak Non Efektif atau NPWP NE.

Tentu kita semua tahu, semua urusan pajak mulai dari bayar pajak hingga lapor SPT pasti selalu membutuhkan NPWP.

NPWP sebagai bukti Anda memiliki kewajiban pajak dan terdaftar di database Ditjen Pajak.

Apa itu NPWP NE dan terkait status WP, penjelasan lengkap mengenai Wajib Pajak Non Efektif dan apakah NPWP Non Efektif ini dapat digunakan kembali, berikut ulasan dari Klikpajak.id.

Apa itu NPWP NE atau Wajib Pajak Non Efektif?

Terlambat membayar pajak bisa membuat Wajib Pajak (WP) dianggap tidak patuh.

Sikap seperti ini, selain bisa membuat WP dikenakan denda berupa penerbitan STP (Surat Tagihan Pajak), dapat pula diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan.

Ketidakpatuhan pelaporan ini, bisa mengakibatkan pula WP dikenakan status NE (Not Effective).

Status Wajib Pajak Non Efektif atau WP NE ini akan otomatis muncul jika WP tidak melaporkan SPT Tahunan dalam tempo dua tahun berturut-turut.

Jadi, Wajib Pajak NE atau NPWP NE adalah status wajib pajak yang sudah tidak lagi diawasi administrasi perpajakannya secara rutin termasuk kewajiban pelaporan SPT.

Note: Inilah Daftar Subjek dan Objek Pajak yang Dikecualikan dari PPh

Dengan kata lain, status wajib pajak tersebut sudah tidak aktif lagi sebagai wajib pajak.

Mengenai hal ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah menjadi PER-38/PJ/2013 dan dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-89/PJ/2009 tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non Efektif.

Dalam aturan tersebut dijelaskan, WP Non Efektif atau WP NE adalah Wajib Pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya, baik berupa pembayaran maupun penyampaian SPT Masa dan/atau SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang nantinya dapat diaktifkan kembali.

Wajib Pajak Non Efektif, Apakah NPWP NE Bisa Digunakan Lagi?Ilustrasi wajib pajak non efektif atau NPWP NE

Apa yang akan Terjadi jika WP Dikenakan Status NE?

Berikut adalah yang akan dihadapi WP yang status pajaknya NE atau NPWP NE:

1. Wajib Pajak Non Efektif Sulit Lakukan Aktivitas Perpajakan

Pertama, status NE bakal mempersulit kegiatan perpajakan si WP yang kena status NE.

Sebab WP yang melakukan kegiatan bisnis, namun tidak melaporkan SPT Tahunan dengan seharusnya, diblokir dalam mengakses layanan perpajakan.

Apa saja layanan pajak yang tidak dapat diakses ketika status NPWP NE?

  • Salah satu pelayanan yang tak bisa diakses adalah permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP), baik itu secara online maupun jika datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Sistem akan menolak dengan menyebut ‘status wajib pajak non efektif’, sehingga tidak dapat menerbitkan NSFP untuk WP tersebut.

  • WP juga tidak akan dapat mengurus SKB (Surat Keterangan Bebas).

Padahal SKB sangat penting bagi WP dengan peredaran bruto tertentu. SKB dibutuhkan WP agar tidak dikenai potongan atau dipungut pajak seperti jenis pajak PPh 21, PPh 22, PPh 22 impor, dan PPh 23. 

  • Kendala lain adalah WP akan kesulitan menerbitkan Faktur Pajak Keluaran.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) biasanya akan berhubungan atau bertransaksi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Pemerintah Daerah, sehingga Faktur Pajak Keluaran itu dibutuhkan. 

Oleh karena itu, WP yang sudah diblokir karena dalam status NE maka dia tidak bisa menerbitkan Faktur Pajak Keluaran.

Selain hal-hal tersebut, WP yang kena status NE juga bakal terkendala dalam proses pelayanan perpajakan lainnya.

Note: Panduan Lengkap Cara Membuat NPWP: Syarat, Cara Daftar NPWP Online

2. Wajib Pajak Non Efektif Terbebas dari Pajak, Tapi ada Syaratnya

Kedua, status NE bisa menjadi hal yang melegakan bagi WP yang sudah tidak lagi melakukan kegiatan usaha sehingga tidak memperoleh penghasilan lagi.

Dengan begitu, WP tersebut ingin menghapus NPWP.

Status NE bisa dikenakan pada WP yang telah dinyatakan dalam kondisi pailit dan sedang dalam proses pembuatan akta pembubaran.

Akan tetapi, WP tersebut tidak bisa serta merta terbebas dari kewajiban perpajakan.

Penerbitan STP atas tindakan ketidakpatuhan perpajakan harus tetap diurus dan menjadi menjadi tanggung jawab WP.

STP akan tetap dibebankan dan harus dilunasi oleh WP sebelum NPWP dihapus.

Note: Panduan Lengkap Membuat NPWP Badan: Syarat, Formulir, Cara Daftar NPWP Online

Penghapusan NPWP tidak cukup dengan pengajuan surat permohonan, namun dilakukan pemeriksaan lain.

Dalam menentukan terkabul atau tidaknya permohonan penghapusan NPWP, WP tentu harus dalam kondisi terbebas dari berbagai jenis tunggakan pajak.

Sebab jika WP masih mempunyai tunggakan pajak, harus dilakukan diselesaikan (lunasi) terlebih dahulu.

Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa WP yang sudah mendapatkan status NPWP Non Efektif maka NPWP-nya tetap ada dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), namun tidak lagi memiliki kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajaknya.

Wajib Pajak Non Efektif ini tidak dapat melakukan aktivitas perpajakan, baik SPT Tahunan maupun SPT Masa. Wajib pajak yang mendapat status WP NE untuk sementara waktu akan dikecualikan dari pengawasan administrasi rutin.

Wajib Pajak Non Efektif, Apakah NPWP NE Bisa Digunakan Lagi?Wajib Pajak Non Efektif atau WP NE tidak dapat membuat NSFP

Bisa Mengajukan untuk Jadi Wajib Pajak Non Efektif

Kendati dengan sendirinya WP dapat berstatus NE ketika selama dua tahun tidak bayar dan lapor pajak, namun WP juga dapat mengajukan sebagai Wajib Pajak Non Efektif tanpa harus menunggu batas waktu pemberian status WP NE oleh DJP.

Lalu, apa saja syarat atau kriteria dan bagaimana cara mengajukan diri sebagai Wajib Pajak Non Efektif?

Wajib Pajak Non Efektif, Apakah NPWP NE Bisa Digunakan Lagi?

Wajib Pajak Non Efektif, Apakah NPWP NE Bisa Digunakan Lagi?Contoh surat pernyataan wajib pajak non efektif

a. Kriteria Wajib Pajak Non Efektif atau WP NE 

Berikut kriteria WP yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif:

1. WP Orang Pribadi yang tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau tidak lagi melakukan pekerjaan bebas;

2. WP Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);

3. WP Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak bermaksud keluar atau meninggalkan status Warga Negara Indonesia;

4. WP yang mengajukan permohonan penghapusan dan belum diterbitkan keputusan atau wajib pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan NPWP dengan kondisi seperti berikut:

  • WP Orang Pribadi perempuan kawin yang memiliki NPWP berbeda dengan suami dan tidak berniat melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan secara terpisah
  • Orang Pribadi yang memiliki NPWP sebagai anggota keluarga atau tanggungan yaitu NPWP dengan kode cabang “001”, “999”, “998” dan seterusnya
  • WP bendahara pemerintah, yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai wajib pajak karena sudah tidak lagi melakukan pembayaran dan belum dilakukan penghapusan NPWP
  • WP yang tidak diketahui atau ditemukan lagi alamatnya.

5. Selama tiga tahun berturut-turut tidak pernah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan, baik itu pembayaran pajak maupun penyampaian SPT Masa atau SPT Tahunan

6. WP Orang Pribadi sudah meninggal, tetapi ahli warisnya belum melayangkan pemberitahuan tertulis secara resmi atau belum mengajukan penghapusan NPWP.

Wajib Pajak Non Efektif, Apakah NPWP NE Bisa Digunakan Lagi?Ilustrasi karyawan PHK bisa mengajukan sebagai Wajib Pajak Non Efektif

b. Tahapan Pengajuan Wajib Pajak Non Efektif WP NE 

WP yang dengan kondisi sudah tidak lagi menjalankan usaha dan ingin menghapus NPWP, dapat mengajukan permohonan WP NE ke Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Pelayanan Pajak.

Selanjutnya, KP2KP akan menerbitkan tanda terima dan meneruskan berkas permohonan ke otoritas berwenang di KPP selambatnya satu hari kerja setelah permohonan diterima.

Permohonan pengajuan menjadi WP NE bisa dilakukan secara manual maupun secara daring.

Berikut tahapan pengajuan WP NE secara manual:

  1. Silakan datang langsung ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. Untuk WP berbentuk badan, sebaiknya sekalian membawa cap perusahaan.
  2. Silakan menuju ke bagian Tempat Pelayanan Terpadu (TPT).
  3. WP akan diminta mengisi formulir permohonan sebagai WP NE.

Berikut tahapan pengajuan WP NE secara online

  1. Klik situs pajak.go.id dan isi formulir penghapusan NPWP pada aplikasi e-Registration.
  2. Bubuhkan tanda tangan elektronik atau digital pada formulir itu agar berkekuatan hukum dan bukti keabsahan.
  3. Setelah formulir penghapusan NPWP diisi lengkap, silakan kirim dokumen itu dan dokumen persyaratan lainnya ke KPP tempat WP dikukuhkan.
  4. Jika dokumen sudah lengkap, KPP akan menerbitkan Bukti penerimaan surat secara elektronik.

Wajib Pajak Non Efektif, Apakah NPWP NE Bisa Digunakan Lagi?

Wajib Pajak Non Efektif, Apakah NPWP NE Bisa Digunakan Lagi?Contoh formulir penetapan wajib pajak non efektif dari DJP

Apakah NPWP Non Efektif Bisa Digunakan Lagi?

Mungkin menjadi pertanyaan banyak WP, apakah WP NE dapat diaktifkan kembali? Pengaktifan kembali WP NE bisa dilakukan apabila WP yang telah ditetapkan sebagai WP NE tidak lagi memenuhi kriteria sebagai WP NE.

Ketika WP mengajukan permohonan pengaktifan kembali NPWP NE, otoritas di KPP akan melakukan penelitian secara administrasi perpajakan.

Untuk WP yang berstatus kantor pusat, tidak dapat ditetapkan sebagai WP NE apabila terdapat cabang yang berstatus aktif.

Sedangkan WP yang berstatus PKP dapat ditetapkan lagi sebagai WP NE jika sudah dilakukan pencabutan pengukuhan PKP lebih dahulu.

WP dengan status NE tidak dapat dikenakan Surat Tagihan Pajak (STP) walaupun wajib pajak tersebut tidak melakukan pembayaran masa atau tahunan dan tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa atau Tahunan.

Wajib Pajak Non Efektif, Apakah NPWP NE Bisa Digunakan Lagi?

Itulah penjelasan tentang Wajib Pajak Non Efektif yang informasinya mungkin Anda butuhkan saat ini untuk kembali mengaktifkan NPWP NE Anda.

Setelah status pajak atau NPWP Anda kembali aktif, sekarang waktunya untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara yang mudah.

Agar lebih mudah urus perpajakan, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Ditjen Pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Wajib Pajak Non Efektif, Apakah NPWP NE Bisa Digunakan Lagi?

Buktikan Cara Mudah Urus Pajak dengan Klikpajak.id

Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan terintegrasi yang memudahkan Anda melakukan berbagai aktivitas perpajakan, mulai dari menghitung, membayar pajak, hingga melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan/Masa PPh dengan mudah.

Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak Anda secara akurat untuk menghindari sanksi denda akibat kesalahan penghitungan.

Berikut penjelasan fitur lengkap Klikpajak yang membuat administrasi perpajakan Anda lebih efektif dan efisien:

A. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Anda membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Note: Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

Wajib Pajak Non Efektif, Apakah NPWP NE Bisa Digunakan Lagi?

B. Membuat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Anda menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN Anda dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Anda di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak.id, Anda dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Anda dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

Wajib Pajak Non Efektif, Apakah NPWP NE Bisa Digunakan Lagi?

C. Lapor SPT di e-Filing Klikpajak Gratis!

Anda dapat memanfaatkan fitur e-Filing Klikpajak untuk melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

Lapor SPT juga gratis selamanya melalui e-Filing Klikpajak.

Anda bisa melaporkan semua jenis SPT mulai dari SPT Tahunan Pajak Badan, SPT Masa (Bulanan) Pajak, dan SPT Tahunan Pajak Pribadi.

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Tutorial lapor SPT Tahunan PPh Pribadi dan SPT Tahunan PPh Badan dapat Anda temukan di bawah ini:

Aturan Baru Tarif Sanksi Pajak

DJP telah menentukan kapan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) maupun PPN.

WP yang tidak lapor atau terlambat melakukan pelaporan pajak, harus bersiap menghadapi sanksi atau denda keterlambatan.

Begitu juga jika melakukan pembetulan SPT dan hasilnya menyebabkan PPh Terutang lebih besar.

Sebelumnya, tarif sanksi pajak berlaku tarif tunggal sebesar 2% per bulan sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No. 6/1983 yang diubah dengan UU 16/2009.

Namun ketentuan tarif sank administrasi diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menjadi disesuaikan dengan tingkat atau tarif suku bunga acuan per bulan.

Artinya, besar tarif sanksi administrasi pajak bersifat fluktuatif mengikuti tergantung suku bunga Bank Indonesia.

Hasil dari penghitungan sanksi bunga administrasi pajak terbaru ini bisa lebih rendah dibanding sanksi sebelumnya.

Berikut tarif sanksi bunga administrasi pajak terbaru sesuai UU Cipta Kerja:

1. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada Wajib Pajak (WP) yang:

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

3. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada WP yang tidak melunasi pajak kurang bayar dan telah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

4. Sanksi denda tidak lapor SPT dan mengisi SPT tidak benar

Untuk sanksi denda ini tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI.

Sanksi denda tidak lapor SPT atau mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

5. Sanksi administratif PPh PKP kurang bayar

Sanksi administratif berupa bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak hingga diterbitkannya Surat Tagihan (STP).

6. Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dilakukan setelah WP melunasi utang pajak yang tidak/kurang bayar/seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 kali jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Note: Aturan Baru Membuat e-Faktur dan Mengkreditkan PPN di UU Cipta Kerja

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”, berikut ini:

Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Pajak

Tak perlu bingung kapan waktunya harus bayar lapor pajak untuk menghindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak.

Lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

D. Bisa Membuat Kode Billing Sekaligus Bayar Pajak di e-Billing

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Melalui e-Billing Klikpajak, Anda dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

e-Biling Klikpajak.id akan menerbitkan ID Billing Anda resmi dari DJP dan Anda dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Note: Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

E. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Anda lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Lebih jelasnya bagaimana cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company ini, selengkapnya lihat di SINI.

Wajib Pajak Non Efektif, Apakah NPWP NE Bisa Digunakan Lagi?

F. Terintegrasi Jurnal.id: Administrasi Perpajakan Makin Mudah dan Cepat

Agar semakin mudah dan praktis dalam melakukan administrasi perpajakan Anda, gunakan juga pembukuan dan laporan keuangan dalam aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Karena aplikasi pajak online Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Anda dapat menarik data transaksi dalam laporan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajaknya maupun Bukti Potong Pajaknya secara langsung, dan saat diperlukan untuk melaporkan SPT pajaknya dengan cepat dalam satu platform.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Dan lainnya yang memudahkan Anda mengelola faktur, biaya, stok barang, cash link atau transfer langsung dalam aplikasi, hingga melihat ringkasan bisnis dari smartphone Anda.

Note: Ketahui bagaimana integrasi aplikasi akuntansi online Jurnal.id dan aplikasi pajak online Klikpajak.id ini semakin memudahkan urusan perpajakan Anda, selengkapnya temukan di SINI.

Data Anda Terlindungi

Tenang, Anda dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standarisasi Internasional ISO (International Organization for Standardization) yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Anda melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana saja.

Baca Juga: Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Anda bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Anda dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Keamanan data adalah yang utama

Tim ‘Support’ Klikpajak Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Anda dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Anda dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Anda?

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Anda. Klikpajak.id mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Anda dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.

Jadikan status Wajib Pajak Non Efektf hanya sementara

Ketika Anda sudah memeiliki kemampuan kembali sebagai wajib pajak, tunaikan kontribusi Anda dalam membangun negeri.

Bagi Anda yang ingin dapat dengan mudah kelola pajak dan keuangan usaha, ikuti demo online di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Anda.


PUBLISHED28 Jan 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: