THR Kapan Cair bagi PNS dan Karyawan Swasta di Masa Wabah Corona? - Klikpajak

THR Kapan Cair bagi PNS dan Karyawan Swasta di Masa Wabah Corona?

Pencairan tunjangan hari raya menjadi isu yang ramai dibicarakan di masa wabah Corona 2020. Di satu sisi, banyak pemberi kerja yang menyatakan ketidakmampuannya membayar tunjangan hari raya karena turunnya omzet di masa wabah. Di sisi lain terdapat kewajiban bagi para pemberi kerja untuk membayarkan tunjangan hari raya kepada karyawannya sebagaimana telah diatur oleh Undang-undang. Sampai hari raya kurang beberapa hari lagi, pertanyaan THR kapan cair masih menjadi wacana yang ramai dibicarakan di media sosial.

THR PNS Kapan Cair?

Tidak hanya karyawan swasta, pegawai negeri sipil dan pensiunan pun banyak yang belum menerima THR. Namun, pertanyaan THR kapan cair, bagi para PNS dan pensiunan setidaknya telah mendapatkan titik cerah dari Kementerian Keuangan. 

Kementerian Keuangan telah bersurat kepada Menteri PANRB dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-343/MK/.02/2020. Dalam surat tersebut, Menteri Keuangan menyatakan bahwa THR dapat dicairkan paling cepat sepuluh hari sebelum hari raya Idulfitri. Adapun hari raya Idulfitri diperkirakan jatuh pada tanggal 24 Mei 2020. Apabila terdapat kendala sehingga THR PNS tidak dapat cair sebelum hari raya tersebut, maka THR akan dicairkan setelah tanggal hari raya.

Namun seperti juga yang dialami oleh perusahaan swasta, sebagai pemberi kerja, pemerintah pun mengalami dampak wabah Corona terkait pembayaran THR. Terbukti terdapat beberapa perubahan kebijakan terkait THR PNS di masa wabah. Perubahan kebijakan tersebut antara lain:

  • Pejabat eselon II dan eselon I serta pejabat fungsional setara pejabat eselon II tidak mendapatkan THR di tahun 2020,
  • Pejabat eselon III ke bawah tetap mendapatkan THR namun dengan besaran yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya,
  • Besaran THR hanya dari komponen gaji pokok dan tunjangan melekat, sementara tunjangan kinerja tidak disertakan sebagai komponen THR PNS di tahun 2020.

Baca Juga: Pajak Penghasilan atas THR

THR Karyawan Swasta Kapan Cair?

Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, pemberi kerja wajib memberikan THR kepada karyawannya selambat-lambatnya

Adapun besaran THR sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Ketenaga kerjaan adalah minimal sebesar satu kali upah bulanan bagi karyawan yang masa kerjanya memenuhi satu tahun berturut-turut. Dan bagi pegawai yang masa kerjanya kurang dari satu tahun, maka THR karyawan dihitung secara prorata atau proporsional berdasarkan lamanya masa kerja.

Namun, pada tahun 2020, Kementerian Ketenagakerjaan memiliki kebijakan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tanggal 6 Mei 2020, Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 

Surat tersebut ditujukan kepada para Gubernur di seluruh Indonesia yang berisi panduan terkait pembayaran THR di masa wabah Corona. Di dalam suratnya, Menteri Ketenagakerjaan menyampaikan bahwa pemberian THR harus mempertimbangkan kelangsungan usaha dan kebutuhan pekerja. Sehingga penting bagi para Gubernur untuk memastikan pelaksanaan pembayaran THR sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Namun, apabila pemberi kerja tidak mampu membayar THR Keagamaan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku, permberi kerja dapat melakukan dialog dengan pekerjanya, dimana dialog tersebut harus dilandaskan oleh asas kekeluargaan, transparansi laporan keuangan perusahaan serta itikad baik untuk sama-sama mencari solusi di antara pengusaha dan pekerja. Adapun dialog tersebut dapat digunakan untuk menentukan:

  • Pembayaran THR secara bertahap,
  • Penundaan pembayaran THR dan kesepakatan kapan THR dibayarkan (THR harus tetap dibayarkan selama tahun 2020),
  • Waktu serta denda keterlambatan pembayaran THR.

Kesepakatan yang diambil dalam dialog antara pengusaha/ pemberi kerja dengan pekerja tersebut di atas wajib dilaporkan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat.

Baca Juga: Variabel PPh 21

Klikpajak Solusi Membuat Faktur Pajak

Membuat faktur pajak itu harus benar. Jika faktur pajak tidak sesuai, Pengusaha Kena Pajak (PKP) bisa-bisa kena denda 2% dari DPP atau PKP tidak bisa memanfaatkan pajak masukan yang dikreditkan untuk mengurangi beban PPN yang harus dibayarkan.

Bahkan lebih mirisnya lagi jika gagal upload faktur pajak hanya karena salah dalam pembuatannya. Beberapa kesalahan yang kerap terjadi dalam pembuatan faktur pajak adalah:

  • Bentuk faktur atau cara pengisian faktur pajak salah
  • Faktur tidak lengkap atau penggunaan nomor seri faktur tidak tepat
  • Pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) tidak sesuai
  • Terlambat melakukan pelaporan faktur pajak
  • Tidak melaporkan ekspor dalam SPT PPN (jika melakukan kegiatan ekspor)

Kesalahan-kesalahan tersebut sangat mungkin terjadi ketika pembuatan faktur pajak dilakukan secara manual atau tidak ditunjang dengan teknologi, yang memungkinkan pengerjaannya lebih mudah dan sederhana. Tak jarang masalah faktur pajak ini pun bisa memengaruhi kinerja perusahaan.

Ketika pembuatan faktur pajak tidak lengkap atau salah memasukkan data, maka faktur pajak yang diterbitkan pun bisa dianggap tidak sah. Melalui aplikasi Klikpajak, Anda juga bisa melakukan pengelolaan pajak, mulai dari pembetulan hingga pengarsipan atau dokumentasi faktur pajak yang telah diterbitkan.

Bahkan di Klikpajak, berbagai riwayat pembayaran pajak atau bukti pelaporan pajak Anda akan tersimpan rapi dan aman karena menggunakan teknologi cloud. Anda pun tidak perlu khawatir bukti bayar dan lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Keamanan dan kerahasiaan data terjamin karena Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Selain bisa menghemat waktu dan biaya karena pengelolaan pajak hanya dilakukan dalam satu platform, kelebihan Klikpajak adalah bisa menarik data langsung dari laporan keuangan pengguna aplikasi akuntansi online seperti Jurnal by Mekari – Simple Online Accounting Software.

Teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian accounting (keuangan) lebih cepat dan mudah dengan pemakain Klikpajak.id. Sehingga proses pembuatan, pembayaran, pelaporan pajak jadi makin gampang dan tepat.

Anda juga dapat menelusuri file perpajakan sebelumnya dengan mudah dan cepat. Karena seluruh aktivitas perpajakan terintegrasi secara terpusat melalui Tax Activity di Klikpajak. Sehingga semakin memudahkan untuk mengecek kembali file mana saja yang masih perlu ada pembetulan atau statusnya masih kurang bayar maupun lebih bayar.

Di Klikpajak, arsip riwayat Surat Setoran Pajak (SSP) dan ID Billing aman tersimpan sesuai dengan jenis dan masa pajak yang diinginkan. Bukan hanya itu, Anda juga akan lebih mudah melakukan pembetulan SPT apabila dibutuhkan sewaktu-waktu secara online dan bisa langsung terupdate secara otomatis.


PUBLISHED02 Jun 2020
Hafidh
Hafidh

SHARE THIS ARTICLE: