Tarif Denda PPN : Terlambat dan Salah Bayar dan Lapor - Klikpajak

Tarif Denda PPN: Keterlambatan dan Kesalahan Bayar dan Lapor

Jika Anda merupakan wajib pajak dengan kewajiban membayar PPN, Anda harus melaksanakan pembayaran dan pelaporan yang sesuai dengan aturan. Sebenarnya secara umum, pelaksanaan kewajiban perpajakan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Khusus untuk Anda yang berkewajiban PPN, peraturan ini harus ditaati agar Anda terhindar dari ancaman sanksi berupa denda PPN yang diberlakukan bagi keterlambatan pembayaran atau pelaporan.

Mengingat kewajiban perpajakan di Indonesia kini dilakukan dengan sistem self assessment, maka tanggung jawab penuh menjadi milik Anda sebagai wajib pajak. Karena sistem inilah, pemerintah juga menerapkan aturan yang tegas agar dapat menjaga ketaatan pajak setiap wajib pajak yang ada. Jika dilanggar, maka terdapat konsekuensi yang harus dijalani, baik berupa denda atau bahkan hingga sanksi pidana.

Untuk besaran denda PPN sendiri bisa dijelaskan pada beberapa poin berikut. Jika mengalami kesulitan memahami, Anda bisa langsung menghubungi kontak resmi DJP sehingga dapat meminta informasi lengkap dan terperinci.

Sanksi Administrasi PPN Berupa Denda

Sanksi yang diterapkan pemerintah untuk keterlambatan maupun kesalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan salah satunya adalah sanksi administrasi. Hal ini tercantum jelas dalam Undang-Undang Perpajakan, sehingga harus dipahami oleh wajib pajak yang berkewajiban untuk membayar dan melaporkan PPN yang ditanggungnya. Secara rinci, berikut beberapa sanksi administrasi atau denda PPN yang dikenakan untuk Anda yang melakukan pelanggaran baik keterlambatan atau kesalahan.

  • Keterlambatan SPT Masa PPN akan dikenakan denda sebesar Rp100.000 hingga Rp500.000 untuk setiap SPT.
  • Keterlambatan SPT Tahunan akan dikenakan denda sebesar Rp100.000 hingga Rp1.000.000 untuk setiap SPT-nya.
  • Jika Anda melakukan pembetulan sendiri dan belum disidik akan dikenakan denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang bayar.
  • Anda yang sudah berstatus PKP namun tidak membuat faktur pajak, atau sudah membuat namun tidak tepat waktu akan dikenakan denda sebesar 2% dari total Dasar Pengenaan Pajak.
  • Anda yang berstatus PKP namun tidak mengisi faktur pajak secara lengkap akan dikenakan denda PPN sebesar 2% dari DPP.
  • Jika pelaporan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitannya, maka sanksi yang dikenakan adalah 2% dari DPP.

Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Selain sanksi berupa denda, Anda juga bisa diancam dengan sanksi berupa bunga. Sanksi ini dikenakan jika pelanggaran menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Besaran jumlah bunga akan dihitung berdasarkan presentase tertentu dari beberapa variabel, mulai dari saat bunga tersebut menjadi hak atau kewajiban hingga dibayarkan.

  • Pembetulan SPT Masa dan Tahunan akan dikenakan bunga sebesar 2% setiap bulan dari jumlah pajak yang kurang bayar.
  • Jika Anda melakukan keterlambatan pembayaran pajak masa dan tahunan, maka akan dikenakan bunga sebesar 2% dari total jumlah pajak terutang.
  • Kekurangan pembayaran pajak dalam SKPKB akan dikenakan bunga sebesar 2% perbulan dari jumlah kurang bayar. Jangka maksimal pengenaan bunga adalah 24 bulan.
  • SKPKB yang telah diterbitkan setelah jangka waktu 5 tahun karena tindak pidana perpajakan akan dikenakan bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak mau atau kurang bayar.
  • SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan kurang bayar atau terlambat bayar akan dikenakan bunga sebesar 2% dari jumlah pajak yang kurang bayar.
  • Jika Anda menunda atau mengangsur maka akan dikenakan bunga sebesar 2% perbulan dan merupakan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.
  • Kekurangan pajak akibat penundaan SPT dikenakan bunga sebesar 2% atas kekurangan bayar pajak.

Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Selain kedua sanksi tersebut, ada juga sanksi lain yang disebut dengan istilah Kenaikan. Sanksi ini diberikan karena pelanggaran tertentu yang tergolong berat dan menyebabkan besaran pajak yang dibayar menjadi berlipat ganda.

  • Pengungkapan ketidakbenaran SPT sebelum diterbitkannya SKP akan dikenakan kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang bayar.
  • Jika SPT tidak disampaikan sesuai dengan surat teguran, PPN atau PPnBM yang tidak semestinya dikompensasikan atau tidak menggunakan tarif 0% seperti yang tertera pada Pasal 28 dan Pasal 29 maka PPh yang tidak atau kurang bayar dikenakan kenaikan sebesar 50% dari PPh kurang bayar, kenaikan sebesar 100% untuk PPh yang tidak dipotong, tidak dipungut atau tidak disetorkan dari PPh yang tidak dilaksanakan dan untuk PPN atau PPnBM tidak atau kurang bayar akan dikenakan kenaikan sebesar 100% dari PPN atau PPnBM yang tidak atau kurang bayar.
  • Kekurangan pajak atas SKPKBT dikenakan kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak.

Pengecualian Denda

Namun demikian untuk SPT periode 2018 lalu, terdapat pengecualian yang disebabkan oleh gangguan pada sistem e-Filing DJP sehingga menyebabkan wajib pajak mengalami kesulitan melaksanakan kewajibannya. Jika Anda merupakan penyelenggara pencatatan atau pembukuan dengan akhir tahun buku pada 31 Desember 2018 atau melaporkan SPT Masa PPN untuk masa pajak Maret 2019, Maka Anda dapat mengklaim pengecualian ini.

 

Untuk membantu pelaksanaan kewajiban perpajakan Anda agar tidak mengalami keterlambatan, maka Anda dapat menggunakan Klikpajak. Dengan fitur lengkap dan layanan yang terpercaya karena telah mendapat sertifikasi DJP, Klikpajak dapat memberikan layanan prima dan tidak terganggu dengan kesalahan teknis. Segera daftar Klikpajak demi kewajiban perpajakan yang taat aturan!

Kategori : Berita Regulasi

PUBLISHED24 Jul 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: