Serba-Serbi Pengajuan Insentif Pajak di Tengah COVID-19 - Klikpajak

Serba-Serbi Pengajuan Insentif Pajak di Tengah COVID-19

Sektor perpajakan menjadi salah satu sektor yang mengalami bermacam penyesuaian di tengah COVID-19 yang melanda. Melalui berbagai kebijakan yang telah dirilis, seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.28/2020 dan Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2020, Pemerintah mengatur keringanan dalam hal pelaporan dan pemenuhan administrasi dari Wajib Pajak (WP) perorangan atau badan, hingga penerapan berbagai insentif pajak.

Ada 4 insentif yang saat ini diberlakukan, yaitu insentif untuk Pajak Penghasilan (PPh 21), pajak impor (PPh 22), dan angsuran pajak (PPh 25), serta insentif untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penerapan berbagai insentif tersebut diberlakukan untuk perorangan dan badan yang bekerja di industri manufaktur, khususnya dalam bidang Kesehatan. Kabar terbaru juga menyebutkan bahwa Pemerintah mencanangkan penerapan insentif pajak untuk 11 sektor baru, termasuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Syarat dan Ketentuan Insentif Pajak

Dua kebijakan yang berlaku terkait dengan pemberian insentif pajak untuk WP yang terdampak wabah Virus Corona adalah PMK No.28/2020 dan Perrpu No.1 Tahun 2020. Di dalam dua kebijakan tersebut, ada syarat dan ketentuan yang berlaku untuk menerima insentif pajak dari pemerintah.

Syarat insentif PPh Pasal 21

Untuk menerima insentif pembebasan PPh 21 bagi perseorangan dari pemerintah, seorang WP harus berstatus sebagai pekerja yang bekerja di badan usaha yang bergerak di sektor industri manufaktur dengan penghasilan tahunan sebesar tidak lebih dari Rp. 200.000.000. Karyawan dari perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) juga mendapatkan insentif ini. Pemberlakuan pembebasan PPh 21 akan berlaku hingga September 2020.

Syarat insentif PPh Pasal 22 Impor

Penerima insentif terhadap PPh Pasal 22 Impor adalah WP Badan Usaha yang merupakan perusahaan KITE, serta WP KITE-Industri Kecil dan Menengah (KITE-ITM). Selain itu, WP yang mendapatkan insentif ini wajib memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha tertentu.

Syarat insentif PPh Pasal 25

Relaksasi pajak pada PPh Pasal 25 menggunakan skema pengurangan sebesar 30 persen selama 6 bulan ini dapat diterima WP KITE dan KITE-ITM yang memiliki kode KLU dan memiliki surat pemberitahuan pengurangan sebesar 30 persen dari angsuran PPh 25 yang mereka miliki.

Syarat insentif PPN

Insentif PPN yang diterapkan pemerintah adalah percepatan restitusi PPN dengan nilai di bawah 5 miliar Rupiah. Sama halnya dengan insentif PPh pasal 22 dan 25, penerima insentif ini adalah WP yang merupakan perusahaan KITE dan memiliki kode KLU. Selain itu, WP juga harus memberikan SPT Masa PPN Lebih Bayar (LB) dengan jumlah paling banyak 5 miliar Rupiah.

Mekanisme Pengajuan Insentif Pajak

Keempat insentif pajak tersebut dapat diterima WP dengan melakukan permohonan insentif bersamaan dokumen-dokumen yang diperlukan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DitJen Pajak) secara online melalui aplikasi DJP online yang merupakan saluran tunggal untuk permohonan insentif.

Persiapan dokumen perpajakan yang diperlukan menjadi syarat wajib bagi WP sebelum mengajukan insentif kepada DitJen Pajak. Banyak pihak yang seringkali menemui kesulitan untuk menemukan dokumen yang tepat untuk urusan perpajakan mereka. Tentunya, kendala ini tidak ditemui apabila Anda merupakan pengguna aplikasi KlikPajak.

Satu hal yang perlu diingat adalah, tidak semua wajib pajak mendapatkan insentif ini. Hal itu telah dijelaskan pada lampiran PMK 23 Tahun 2020. Hanya yang memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) dan/atau wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor). Selain perusahaan berstatus KITE, wajib pajak yang telah ditentukan pada aturan ini juga tidak seluruhnya dapat merasakan insentif keempat jenis pajak. Hanya 440 KLU yang dapat menerima fasilitas insentif PPh 21 dan 102 KLU saja yang dapat diberikan pembebasan PPh 22 Impor, pengurangan angsuran PPh 25, serta kemudahan restitusi PPN.

Selengkapnya Anda dapat membaca artikel berikut:

Kelola Pajak Anda dengan Klikpajak

Klikpajak adalah aplikasi manajemen pajak yang dapat Anda akses gratis. Klikpajak juga merupakan mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Selain untuk pelaporan SPT, Klikpajak juga memiliki fitur untuk bayar hingga pengarsipan pajak. Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak memberikan bukti lapor dan ID Billing yang resmi untuk Anda.

Pembuatan ID Billing di Klikpajak juga tidak dibatasi. Artinya, Anda bisa menerbitkan ID Billing GRATIS tanpa ada tambahan biaya apa pun. Anda dapat langsung membuat kode billing dari berbagai jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS). Seluruh ID Billing ini akan langsung disimpan secara aman di Klikpajak melalui fitur Arsip Pajak. Jadi tidak perlu repot mencari, semua sudah tersimpan aman dan rapi di Klikpajak.

Cari tahu kemudahan urusan perpajakan yang mudah hanya di Klikpajak by Mekari. Anda bisa langsung memanfaatkan fitur pajak online, mulai dari e-Faktur, e-Billing, e-Bupot dan e-Filing hanya dalam satu aplikasi. Anda juga bisa langsung melakukan registrasi untuk bisa menggunakan Klikpajak secara gratis, nikmati kemudahan perpajakan dalam genggaman.

Cari tahu lebih banyak mengenai fitur terkini Klikpajak di website resmi kami dan dapatkan informasi baru mengenai perkembangan dan fitur-fitur terbaru dari kami. Anda juga bisa langsung melakukan registrasi di sini untuk bisa menggunakan Klikpajak secara gratis.

 


PUBLISHED12 Jun 2020
Hafidh
Hafidh

SHARE THIS ARTICLE: