Surat Setoran Elektronik: Mengenal SSE Pajak Online DJP

Surat Setoran Elektronik: Mengenal SSE Pajak Online DJP

Surat Setoran Elektronik pajak online atau SSE pajak ‘online’ merupakan sistem pembayaran pajak elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan menerapkan billing system

Terkait layanan SSE pajak online ini, DJP merilis situs sse.pajak.go.id untuk menerbitkan ID Billing yang berlaku 1 Juli 2016.

DJP juga menunjuk Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) sebagai mitra resmi untuk menyediakan layanan pembuatan Kode Billing, seperti e-Billing Klikpajak.

SSE pajak online ini akan menerbitkan ID Billing atau kode Billing untuk berbagai Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) yang digunakan untuk pembayaran pajak online.

Untuk menghasilkan Kode Billing pajak di sse.pajak.go.id ini, Wajib Pajak harus menginput nomor NPWP, KAP dan KJS.

Lebih jelasnya mengenai Surat Setoran Elektronik (SSE) pajak online DJP ini, berikut ulasan dari Klikpajak by Mekari.

Tentang SSE Pajak ‘Online’

Lewat layanan ini, maka Wajib Pajak (WP) bisa melakukan pembayaran pajak online melalui ATM atau internet banking maupun sistem setor pajak 1 klik (1 Click Pay) OnlinePajak.

Hal itu membuat WP bisa lebih menghemat waktu karena tidak perlu lagi datang ke bank.

Bukan hanya itu, DJP pun mengakui bahwa layanan SSE pajak online juga telah mendorong naiknya angka tertib membayar pajak.

SSE pajak online juga meminimalisir kesalahan input KAP dan KJS seperti banyak terjadi pada pembayaran pajak manual.

Ilustrasi surat setoran elektronik

Istilah-Istilah dalam Surat Setoran Elektronik

Lebih lanjut, berikut beberapa istilah-istilah dalam SSE pajak online untuk lebih memudahkan pemahamannya:

a. Billing System

Billing System adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan Kode Billing.

b. Biller

Biller adalah unit Eselon I di Kementerian Keuangan RI yang bertugas dan berwenang mengelola sistem billing serta menerbitkan kode billing.

c. Sistem Billing

Sistem Billing adalah sistem informasi yang dikelola oleh masing-masing biller dalam rangka pengadministrasian sistem Penerimaan Negara secara elektronik.

c. Kode Billing

Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak.

d. Aplikasi Billing DJP

Aplikasi Billing DJP adalah bagian dari sistem billing Direktorat Jenderal Pajak yang menyediakan aplikasi berbasis web bagi Wajib Pajak untuk menerbitkan Kode Billing dan dapat diakses lewat internet.

Note: Mau Bikin Surat Setoran Pajak? Ini Aturan Baru SSP

e. Bank Persepsi dan Kantor Pos Persepsi

Bank Persepsi dan Kantor Pos Persepsi adalah penyedia layanan penerimaan setoran penerimaan negara, yang berfungsi sebagai collecting agent dalam sistem penerimaan negara lewat surat setoran elektronik.

f. Electronic Data Capture (EDC)

Electronic Data Capture (EDC) adalah alat yang dipergunakan untuk transaksi kartu debit atau kredit yang terhubung secara online dengan sistem/jaringan bank persepsi.

g. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)

NTPN adalah nomor tanda bukti pembayaran/penyetoran ke kas negara yang tertera pada Bukti Penerimaan Negara, yang diterbitkan sistem settlement Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

h. Nomor Transaksi Bank (NTB)

NTB adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh bank persepsi.

i. Nomor Transaksi Pos (NTP)

NTP adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan Negara yang diterbitkan oleh Pos Persepsi.

Note: SPT Masa dan SPT Tahunan: Sanksi Denda Telat Bayar dan Lapor SPT

j. Bukti Penerimaan Negara (BPN)

BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh bank/kantor pos persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.

k. Surat Setoran Pajak (SSP)

SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak menggunakan formulir atau cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

l. Surat Setoran Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SSP PBB)

SSP PBB adalah surat setoran atas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari wajib pajak ke bank/kantor pos persepsi.

m. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB)

SPPT PBB adalah surat pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya PBB terutang kepada wajib pajak.

n. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SKP PBB)

SKP PBB adalah Surat Ketetapan Pajak yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

Ilustrasi bayar pajak ‘online’

Perjalanan Perubahan SSE Pajak 

Dari rangkaian perkembangan yang telah dialami oleh SSE Pajak, saat ini Direktorat Jenderal Pajak telah membuat beberapa aplikasi untuk membuat kode ID Billing yaitu : 

a. SSE Pajak 1

SSE pajak 1 ini menyediakan aplikasi surat setoran elektronik pajak (e-Billing) versi pertama.

Cara menggunakannya adalah: 

  • Pertama, masuk ke laman https://sse.pajak.go.id. PKP akan menemukan tampilan seperti ini. Tinggal klik “eBilling Pajak Versi 1”

  • Kedua, pilih “Daftar Baru” untuk memulai pendaftaran dan isi beberapa bagian seperti NPWP, nama dan email.

  • Ketiga, masukan kode captcha yang diberikan, lalu klik “Register”. Cek email untuk melakukan aktivasi akun pajak. Selanjutnya, login dengan NPWP dan pin yang sudah Anda masukan sebelumnya.

b. SSE Pajak 2 

SSE pajak 2 menyediakan sistem pembayaran pajak e-Billing versi yang terintegrasi dengan aplikasi DJP Online.

Namun, ada sedikit perbedaan antara SSE pajak 2 pajak dan SSE generasi pertama. 

Pada aplikasi SSE pajak 2, lokasi aplikasinya tidak berdiri terpisah dari situs web DJP online.

Oleh karena itu, untuk menggunakan SSE Pajak 2, Wajib Pajak perlu memiliki akun DJP online terlebih dahulu.

Sedangkan untuk memiliki akun DJP Online, harus terlebih dahulu memiliki EFIN, yang bisa diperoleh dengan mengajukan permohonan ke kantor pelayanan pajak.

Perbedaan paling mencolok antara SSE pajak 1 dan SSE pajak 2 adalah, pada SSE Pajak 2 terdapat  ID billing dari NPWP, selain milik pengguna akun (PKP).

Sedangkan pada SSE pajak 1, PKP bisa mendapatkan kode bilik dari NPWP lain selain milik pengguna akun.

Dengan begitu, saat ingin membuat ID Billing melalui SSE pajak 2, maka PKP akan menemukan tampilan yang berbeda dibandingkan dengan SSE pajak 1.

Adapun untuk menggunakan fasilitas SSE pajak 2 caranya seperti berikut : 

  • Pertama, masuk ke https://sse2.pajak.go.id/. Jika belum memiliki akun, silakan pilih “Anda belum terdaftar, daftar di sini” untuk registrasi pengguna baru.

  • Kedua, registrasi NPWP, EFIN dan masukan captcha yang tertera di bagian bawah, lalu pilih “Verifikasi”.

  • Ketiga, login dengan nomor pin yang sudah didaftarkan sebelumnya. Pilihlah warna hijau untuk isi SSE. Isi formulir yang disajikan dengan lengkap dan benar. Pastikan jenis pajak dan setoran tidak salah. Lalu pilih “simpan”.

c. SSE Pajak 3 

SSE pajak 3 merupakan versi alternatif. Disebut begitu karena layanan SSE pajak 3 dibuat sebagai back-up jika layanan e-Billing SSE pajak 1 dan SSE pajak 2 “error”. 

Dalam SSE pajak 3 juga terdapat penambahan yakni bisa untuk membuat kode ID Billing bagi NPWP pihak lain dan tanpa NPWP.

Cara mengaksesnya sebagai berikut: 

  • Pertama, masuk ke laman https://sse3.pajak.go.id

  • Kedua, jika belum memiliki akun SSE Pajak 3, klik “Belum punya akun”. Masukkan 15 digit nomor NPWP, nama, alamat email, PIN 6 digit angka  dan kode keamanan/captcha, lalu klik “daftar”.

  • Ketiga, periksa inbox pada email PKP, untuk mengaktifkan link aktivasi akun dari ebilling@pajak.go.id. Selesai, PKP sudah bisa menggunakan akun tersebut untuk membuat kode billing. 

Mulai Januari 2020, SSE 1 dan SSE3 sudah tidak dapat digunakan lagi. DJP telah menutup kedua saluran SSE pajak tersebut.

Kini, yang masih bisa digunakan untuk membuat kode billing adalah SSE2 dan itupun sudah melebur dengan DJP Online di https://djponline.pajak.go.id/account/login.

Agar lebih mudah melakukan urusan perpajakan, mulai dari menghitung, membayar dan melaporkan pajak Anda, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi DJP yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Ilustrasi menghitung, membayar dan lapor pajak online

Mengurus Perpajakan Jadi Mudah dengan Klikpajak

Jika bisa praktis, kenapa harus menggunakan cara-cara yang dapat menyita banyak waktu dan tenaga Anda untuk urusan perpajakan?

Anda dapat menemukan semua kemudahan mengurus dan melakukan administrasi perpajakan ini melalui Klikpajak.

“Karena Klikpajak didukung dengan teknologi cloud yang memudahkan Anda melakukan aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform dan mengaksesnya di mana pun serta kapan saja Anda inginkan.”

a. Dapat Membuat Kode Billing Sekaligus Bayar Pajak di e-Billing

Sebelum menyetor pajak, Anda perlu mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Anda dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan masa pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) juga akan disimpan dengan rapi dan aman pada Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

“Klikpajak akan menerbitkan ID Billing Anda resmi dari DJP dan Anda dapat langsung membayar pajak tanpa harus keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) resmi dari DJP.

Note: Langkah-langkah cara membuat Kode Billing dan Bayar Billing, selengkapnya lihat di SINI.

Contoh fitur membuat Kode Billing dan bayar billing langsung di e-Billing Klikpajak

b. Bisa Membuat e-Faktur Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Karena berbasis web, Anda dapat membuat e-Faktur tanpa harus melakukan update atau menginstal aplikasi terlebih dahulu.

Seperti diketahui, mulai 1 Oktober 2020 DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur client desktop harus update e-Faktur 3.0 karena e-Faktur versi 2.2 telah ditutup.

Note: Ini perbedaan e-Faktur 3.0 dan e-Faktur 2.2.

Melalui e-Faktur Klikpajak, Anda tidak perlu repot-repot download patch terbaru e-Faktur ini karena Anda bisa langsung menggunakannya dan memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur pada versi 3.0 ini.

“Gunakan aplikasinya, biar Klikpajak yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur hingga pelaporan SPT Masa PPN Anda.”

Di e-Faktur Klikpajak, Anda juga dapat mengelola Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) dan memperoleh Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN sesuai data yang diunggah ke DJP.

Bahkan pembuatan dan pengelolaan e-Faktur Anda semakin cepat karena salah satu kelebihan Klikpajak adalah terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal by MekariSimple Online Accounting Software.

Anda dapat menarik data langsung dari pembukuan atau laporan keuangan Jurnal.id tanpa harus keluar masuk platform lagi.

Tentu saja, hal ini semakin menghemat waktu Anda, bukan?

Untuk mengetahui bagaimana cara membuat e-Faktur, bayar PPN dan melaporkan SPT Masa PPN, lihat tutorialnya di SINI.

Lebih jelasnya bagaimana cara membuat:

  • Cara membuat Faktur Keluaran
  • Membuat Faktur Pengganti
  • Cara membuat Faktur Pajak Pembatalan
  • Membuat Faktur Pajak Retur
  • Cara menghapus ‘Draft’ Faktur Pajak

Berikut panduan langkah-langkah membuat berbagai jenis Faktur Pajak melalui e-Faktur ‘Online’.

Contoh fitur membuat Faktur Pajak di e-Faktur Klikpajak

c. Membuat Bukti Potong PPh 23/26 di e-Bupot Klikpajak

Klikpajak juga dilengkapi fitur e-Bupot yang memudahkan Anda menerbitkan Bukti Potong dan mengelola bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah.

Bahkan melalui fitur e-Bupot Klikpajak, Anda dapat langsung menarik data laporan keuangan elektronik yang akan dibuatkan bukti pemotongan pajaknya maupun pelaporan SPT PPh 23/26.

Wajib e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efisien dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah dalam pembuatan bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data faktur pajak atas transaksi yang dilakukan.

Contoh fitur membuat bukti potong PPh 23/26 di e-Bupot Klikpajak

d. Lapor SPT Pajak di e-Filing Klikpajak Gratis!

Melalui e-Filing Klikpajak, Anda dapat melaporkan semua jenis SPT Tahunan/Masa dengan langkah-langkah yang mudah.

Lapor SPT pajak di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya, seperti:

  • SPT Tahunan Pajak Badan
  • SPT Masa (Bulanan) Pajak
  • SPT Tahunan Pajak Pribadi

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Mudah Lihat Batas Waktu Bayar dan Lapor Pajak

Tak perlu bingung kapan waktunya harus membayar dan melaporkan pajak Anda tepat waktu.

Hindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak, lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

Bagaimana dengan keamanan data?

Tenang, Anda dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan nyaman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Ilustrasi sistem keamanan cloud yang berlapis

Makin Mudah Lakukan Administrasi Perpajakan karena Terhubung Jurnal.id

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Dan lainnya yang memudahkan Anda mengelola faktur, biaya, stok barang, cash link atau transfer langsung dalam aplikasi, hingga melihat ringkasan bisnis dari smartphone Anda.

Note: Ingin mengetahui bagaimana integrasi aplikasi akuntansi online Jurnal.id dan aplikasi pajak online Klikpajak.id ini semakin mempermudah urusan Anda, selengkapnya lihat di SINI.

Contoh fitur aplikasi akuntansi online Jurnal.id yang terhubung dengan aplikasi pajak online Klikpajak.id

Tim ‘Support’ Klikpajak Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Anda.

Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Anda dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif yang dapat menghemat banyak waktu Anda?

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan Anda. Klikpajak mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Anda dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.


PUBLISHED27 Oct 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: