Social Distancing Bukan Alasan Belum Lapor SPT Tahunan - Klikpajak

Social Distancing Bukan Alasan Belum Lapor SPT Tahunan

Direktorat Jenderal Pajak memberikan kelonggaran batas waktu penyampaian atau lapor SPT tahunan PPh tahun pajak 2019 paling lama 30 April 2020 dari yang awalnya 31 Maret 2020 karena pandemi COVID-19. Selain kelonggaran penyampaian SPT, penyerahan kelengkapan dokumen pendukung pun direlaksasi sampai tanggal 30 Juni 2020 lalu.

Penyampaian SPT tahunan PPh pun dapat dilakukan tanpa mengendorkan prinsip social distancing. Hal ini Karena penyampaian SPT dapat dilakukan melalui e-Filing, pos atau jasa ekspedisi atau jasa kurir tercatat lainnya.

Penurunan Jumlah WP yang Lapor SPT Tahunan

tips memilih konsultan pajak

Sayangnya, berdasarkan rilis DJP per 1 Mei 2020 lalu,  jumlah pelaporan SPT Tahunan PPh turun sebesar 9,43% dibandingkan dengan tahun lalu. Jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan tercatat sebanyak 10,97 juta SPT dari target 19 juta SPT. Tahun lalu jumlah SPT Tahunan PPh sebanyak 12,11 juta. Penurunan jumlah pelaporan SPT Tahunan PPh ini terjadi di semua jenis formulir SPT Tahunan PPh, baik SPT 1770,1770 S, 1770 SS, 1771, serta SPT 1771 USD. 

Sanksi Bagi WP yang Tidak Lapor SPT Tahunan Tepat Waktu 

1) Sanksi Denda

SPT tahunan yang dilaporkan setelah tanggal 31 Maret namun sebelum tanggal 30 April 2020 tidak dikenai sanksi administratif perpajakan. Namun, apabila melebihi tanggal tersebut maka WP akan dikenai denda. Besaran denda yang akan dibebankan kepada WP OP adalah sebesar Rp 100.000 dan WP badan dikenakan denda Rp 1 juta.

Prosedur Pengenaan Denda

  1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan mengirimkan Surat Tagihan Pajak (STP) kepada WP di alamat yang dicantumkan WP dalam aplikasi pajak. 
  2. Untuk membayar denda tersebut, WP harus meminta kode billing melalui portal DJP, dan melakukan pembayaran denda melalui bank persepsi atau kantor pos. Denda ini harus dibayarkan maksimal 1 bulan sejak WP menerima STP.
  3. Bagi WP yang melebihi batas waktu pembayaran denda memang tak akan dikenakan sanksi lagi. Sanksi hanya diberikan satu kali.

2) Sanksi Lain Selain Denda

Walaupun sanksi hanya diberikan sebanyak satu kali dan STP dapat dijatuhkan dalam rentang waktu lima tahun, namun ada baiknya, apabila WP melakukan keterlambatan SPT Tahunan untuk berinisiatif melaporkan diri. Hal ini demi kelancaran bisnis perusahaan mengingat terdapat beberapa layanan publik pemerintah yang telah mengikuti skema Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).

Skema KSWP mewajibkan beberapa instansi atau institusi pemerintah untuk mengkonfirmasi kepatuhan WP sebelum memberikan perizinan atau hal lain kepada WP tersebut.

Konfirmasi yang dilakukan dalam KSWP terdiri dari 2 variabel. Yang pertama adalah validitas NPWP dan yang kedua, kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dalam 2 tahun pajak terakhir.

Note: Baca artikel Terlambat Lapor SPT Tahunan? Ini Solusinya!

Layanan publik yang dimaksud antara lain:

  1. pengajuan izin usaha ke 28 kementerian/ lembaga (K/L),
  2. perizinan koperasi yang diajukan kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop-UKM), 
  3. pengajuan izin usaha bidang lingkungan hidup dan kehutanan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 
  4. pelayanan kepabeanan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) seperti aplikasi CEISA DJBC, dll.

Walaupun Anda sedang melaksanakan social distancing, bukanlah suatu alasan untuk tidak melaporkan SPT Tahunan. Selain karena dampak yang dapat ditimbulkan bagi bisnis Anda, proses pelaporan SPT pun telah dapat dilakukan secara elektronik dan online dimanapun Anda berada.

Apabila Anda masih mengalami kesulitan dalam melakukan perhitungan pajak atau pelaporan SPT, Anda dapat menggunakan aplikasi pajak seperti KlikPajak. 

Lapor SPT Pajak Via Online

Ada dua cara yang bisa dilakukan WP menyetor SPT pajak melalui online. Pertama adalah lewat e-Filing Ditjen Pajak. Sedangkan cara kedua adalah melalui Application Service Provider (ASP) atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) seperti Klikpajak.

Sampai saat ini Ditjen Pajak telah menunjuk 9 perusahaan Application Service Provider (ASP) atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) yang dapat dijadikan saluran penyampaian laporan SPT Tahunan melalui e-Filing. Salah satu dari 9 perusahaan tersebut adalah PT Jurnal Consulting Indonesia atau Klikpajak.

Penyetoran e-Filing lewat ASP diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER – 47/PJ/2008 sebagaimana telah diubah dengan PER-36/PJ/2013 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik melalui ASP.

Sementara itu, yang dapat memanfaatkan e-Filing melalui ASP adalah wajib pajak badan atau orang pribadi. Jenis SPT yang dapat disampaikan melalui ASP adalah seluruh jenis SPT meliputi SPT Tahunan, SPT Masa, dan SPT Tahunan Penundaan.

Prasyarat untuk e-Filing melalui ASP:

1. Wajib Pajak mengajukan surat permohonan untuk memiliki EFIN dan Sertifikat (digital certificate) dari Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Bentuk surat permohonan dapat dilihat pada lampiran PER-36/PJ/2013.
2. Setelah mendapatkan EFIN, Wajib Pajak harus mendaftarkan diri melalui website perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP).
3. Setelah mendaftarkan diri, Wajib Pajak akan memperoleh Digital Certificate (DC) dari DJP melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi.
4. Perusahaan penyedia jasa aplikasi akan memberikan informasi mengenai tata cara pelaksanaan e-Filing, aplikasi, dan petunjuk penggunaan e-SPT dan e-SPTy serta informasi lainnya.


PUBLISHED18 Jul 2020
Septina Muslimah
Septina Muslimah

SHARE THIS ARTICLE: