Protokol New Normal, Bagaimana Dunia Perpajakan? - Klikpajak

Protokol New Normal, Bagaimana Dunia Perpajakan?

Terminologi new normal yang sering disebut-sebut akhir-akhir ini berarti sebuah tatanan, perilaku dan kebiasaan baru dalam rangka beradaptasi dengan wabah COVID-19. Hal ini juga memengaruhi dunia perpajakan. Bagaimana protokol new normal memengaruhi pajak? Simak ulasan Klikpajak by Mekari berikut ini.

New Normal Indonesia

Fokus new normal pada budaya seperti perilaku hidup bersih dan sehat. Tatanan baru ini dianggap perlu dilakukan mengingat ketidakpastian yang ditimbulkan oleh wabah COVID-19 memiliki dampak yang sangat besar dalam aspek kesehatan serta aspek sosial-ekonomi. 

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia berpendapat skenario new normal yang adaptif perlu dilakukan, tentunya dengan tetap mempertimbangkan studi epidemiologis dan juga kesiapan regional. Tujuannya adalah untuk meminimalisasi risiko kesehatan maupun risiko sosial-ekonomi dari wabah Covid-19. 

Sementara itu, di dunia pemerintahan, layanan kepada masyarakat diminta untuk tidak terganggu dalam masa new normal. Untuk itu dalam Surat Edaran Menteri PANRB No 58/2020 yang mulai diberlakukan per 5 Juni 2020, Menpan meminta adanya fleksibilitas untuk mengatur pekerjaan dan layanan masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi di masa new normal.

Hal ini penting karena layanan pemerintah kepada masyarakat harus tetap dijalankan, namun pemerintah sebagai pemberi layanan juga harus memastikan keamanan dan juga kesehatan dari semua pihak yang terlibat ketika layanan tersebut diberikan.

Note: Meski perusahaan rintisan atau startup yang didirikan ini jauh dari kata untung lantaran masih bakar duit, bukan berarti layak mengabaikan kewajiban pajaknya. Baca selengkapnya Solusi Pajak bagi “Startup” yang Lagi Bakar Duit

Layanan Kantor Pelayanan Pajak di Era New Normal

Salah satu penggunaan teknologi informasi ini diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dengan program 3P (Click, Call, and Counter). Program ini ditujukan untuk memberikan layanan kepada masyarakat secara elektronik yang dapat dilakukan secara mandiri (Click).

Kemudian, saat masyarakat mengalami kesulitan dapat minta bantuan melalui contact center (Call). Wajib pajak dimungkinkan juga untuk datang ke kantor dengan perjanjian (Counter). 

Berkenaan dengan tatanan new normal, mulai tanggal 15 Juni 2020, Kantor Pelayanan Pajak membuka layanan tatap muka secara terbatas. Namun tidak semua layanan dilakukan secara tatap muka.

Layanan yang sebelumnya telah dapat dilakukan dengan daring, tetap dilakukan secara tanpa tatap muka.

Layanan tanpa tatap muka tersebut antara lain:

  • Pelaporan SPT melalui e-filing,
  • Aktivasi serta permintaan kembali EFIN,
  • Permintaan surat keterangan fiskal,
  • Pendaftaran NPWP melalui e-registration,
  • Pengajuan permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP),
  • Klaim VAT refund bagi turis,
  • Validasi pembayaran PPh Final atas PHTB,
  • Pengajuan permohonan insentif terkait wabah COVID-19,
  • Permintaan informasi umum perpajakan.

Layanan Pengadilan Pajak saat New Normal

Sementara itu di Pengadilan Pajak, layanan Sekretariat Pengadilan Pajak dalam tatanan new normal juga dibuka secara tatap muka namun pengunjung harus melakukan reservasi terlebih dahulu pada laman www.setpp.kemenkeu.go.id.

Permohonan reservasi selambat-lambatnya dilakukan dua hari sebelum tanggal kedatangan dan nomor antrian selambat-lambatnya akan diberikan satu hari sebelum tanggal kedatangan.

Adapun layanan permintaan informasi lebih diarahkan melalui elektronik yaitu melalui telepon di nomor (021) 2980 6333 dengan operator, melalui email informasipp@kemenkeu.go.id, melalui kontak laman setpp.kemenkeu.go.id atau melalui media sosial yaitu www.instagram.com/set.pp_kemenkeuri.

Tujuan dari reservasi ini adalah agar meminimalisasi antrian pengunjung sehingga physical distancing dapat tetap dijalankan dengan baik di tengah aktivitas terkait pengadilan pajak. 

Di sisi lain, untuk persidangan di Pengadilan Pajak, dapat dilakukan secara elektronik secara bertahap baik di luar ruang persidangan (courtroom) maupun karena sidang di luar tempat kedudukan (STDK). Keputusan sidang secara elektronik ini berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-016/PP/2020 tertanggal 29 Mei 2020.

Note: Sebagai wajib pajak yang profesinya jadi pengusaha, begini cara menghitung pajak penghasilan atau PPh Pengusaha. Baca artikel Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pengusaha 

Beberapa protokol dan ketentuan di atas, mungkin akan berpengaruh secara langsung dan tidak langsung kepada bisnis yang Anda jalankan, terutama dalam administrasi perpajakan.

Namun, Anda tidak perlu banyak khawatir,

Administrasi perpajakan usaha Anda dapat terus dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi digital KlikPajak.

Dapatkan informasi lebih lanjut tentang fitur yang terdapat dalam KlikPajak, dapat Anda peroleh dengan mengisi formulir daftar Klikpajak.

Aplikasi ini disediakan oleh mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak, dengan demikian Anda bisa mendapatkan dokumen resmi dan valid dari aplikasi digital ini.


PUBLISHED02 Jul 2020
Septina Muslimah
Septina Muslimah

SHARE THIS ARTICLE: