PPh Pasal 4 Ayat 2, Bagaimana Ketentuan Perpajakannya? - Klikpajak

PPh Pasal 4 Ayat 2, Bagaimana Ketentuan Perpajakannya?

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atau dapat disebut PPh Final merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan kepada wajib pajak badan dan wajib pajak pribadi. Pengenaan pajak ini dikenakan atas beberapa jenis penghasilan yang wajib pajak dapatkan dan bersifat final.

 

Pengertian PPh Pasal 4 Ayat 2 atau PPh Final

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atau PPh Final merupakan suatu pajak penghasilan atas jenis penghasilan-penghasilan tertentu yang mana sifatnya final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 ini bersifat final, artinya pajak terutang harus dilunasi dan diselesaikan dalam masa pajak yang sama. Bagi pengusaha yang memiliki penghasilan yang dikenakan tarif pajak, dalam hal ini tidak boleh dimasukkan ke dalam peredaran usaha. Akan tetapi dapat dimasukkan ke dalam penghasilan yang telah dipotong PPh Final.

 

Objek PPh Pasal 4 Ayat 2

Objek PPh Pasal 4 Ayat 2

Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atau PPh Final dikenakan pada jenis tertentu dari beberapa penghasilan atau pendapatan berupa:

  • Peredaran bruto (omzet penjualan) sebuah usaha di bawah Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun masa pajak;
  • Penghasilan berupa bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan lainnya, bunga dari obligasi dan obligasi negara, surat utang negara, dan bunga dari tabungan atau simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing atau orang pribadi;
  • Penghasilan berupa hadiah seperti lotre atau undian;
  • Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas atau surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
  • Penghasilan dari transaksi atas pengalihan harta atau aset dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah dan/atau bangunan; dan
  • Pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan peraturan pemerintah.

Penghasilan-penghasilan tersebut di atas merupakan objek pajak PPh 4 ayat 2. Ketentuan ini didasarkan atas beberapa pertimbangan berikut ini:

  • Perlu adanya dorongan kuat dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat;
  • Kesederhanaan dalam proses pemungutan pajak; berkurangnya beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP);
  • pemerataan dalam pengenaan pajaknya; dan memerhatikan perkembangan ekonomi dan moneter, atas penghasilan-penghasilan tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya.

 

Rincian Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2

Tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak didasarkan atas penghasilan-penghasilan yang diterima. Ketentuan perpajakan ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Di bawah ini akan dijelaskan berbagai objek pajak dengan tarifnya masing-masing yang telah diatur pemerintah.

  1. Tarif Pajak 0-20%: bunga dari kewajiban. Penjelasan lebih lanjutnya bisa dicari dalam PP No. 16 Tahun 2009.
  2. Tarif Pajak 0,1%: transaksi dari penjualan saham atau pengalihan ibu kota mitra perusahaan yang telah diterima oleh modal usaha, sebagaimana telah diatur di dalam PP No. 4 Tahun 1995.
  3. Transaksi penjualan saham pendiri (0,5%) dan saham bukan pendiri (non-founder) sebesar 0,1%, seperti yang tercantum dalam PP No. 14 Tahun 1997 serta turunannya Keputusan Menteri Keuangan No. 282/KMK.04/1997, SE-15/PJ.42/1997 dan SE-06/PJ.4/1997.
  4. Tarif Pajak 2-6%: jasa konstruksi. Penjelasan lebih lanjutnya bisa ditemukan pada PP No. 51 Tahun 2008 serta turunannya PP No. 40 Tahun 2009.
  5. Tarif Pajak 2,5%: transaksi derivatif berjangka panjang yang telah diperdagangkan di bursa sebagaimana telah diatur PP No. 17 Tahun 2009.
  6. Tarif Pajak 5%: pengalihan hak atas tanah danatau bangunan (dalam hal ini termasuk usaha real estate), seperti yang tercantum dalam PP No. 71 Tahun 2008.
  7. Tarif Pajak 10%: bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada para anggotanya masing-masing sebagaimana telah diatur pada Pasal 17 Ayat 7 serta turunannya PP No. 15 Tahun 2009.
  8. Tarif Pajak 10%: dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana telah diatur dalam Pasal 17 Ayat 2C.
  9. Tarif Pajak 10%: sewa atas tanah dan/atau bangunan, seperti yang telah diatur PP No. 29 Tahun 1996 dan juga turunannya PP No. 5 Tahun 2002.
  10. Tarif Pajak 20%: bunga deposito serta jenis-jenis tabungan, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan diskon jasa giro sebagaimana telah diatur PP No. 131 Tahun 2000 serta turunannya Keputusan Menteri Keuangan No. 51/KMK.04/2001.
  11. Tarif Pajak 25%: hadiah lotre atau undian sebagaimana telah diatur PP No. 132 Tahun 2000.

 

Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Pajak Penghasilan Pasal 4

Inspektorat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan sebuah pembangunan gedung Kantor Inspektorat Provinsi. Pihak pemenang tender adalah PT Mulya Abadi sebagai pelaksana konstruksi. Sementara Tuan Rocky sebagai pengusaha yang statusnya Pengusaha Kena Pajak (PKP) bertindak sebagai perencana konstruksi.

PT Mulya Abadi merupakan perusahaan konstruksi yang mempunyai kualifikasi dalam usaha kelas menengah. Tuan Rocky adalah seorang konsultan sipil yang mempunyai sertifikasi dalam perencanaan konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil. Nilai proyek berdasarkan kontrak sebesar Rp 5.000.000.000 (tidak termasuk PPN).

Pembayaran dilakukan berdasarkan progres pembangunan yang telah dilaporkan. Pada pertengahan 2018, telah dilakukan pembayaran terhadap pelaksanaan konstruksi kepada PT Mulya Abadi tertanggal 13 Juli 2018 dengan jumlah Rp 1.750.000.000 atas tagihan tanggal 11 Juli 2018 dengan kode nomor Faktur Pajak 010.000-15.00000830.

Pembayaran untuk kontrak perencanaan konstruksi ke Tuan Rocky dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2018 dengan jumlah Rp 65.000.000, atas tagihan tanggal 7 Juli 2018  kode nomor seri Faktur Pajak 010.000-15.00000950.

 

Kewajiban pajak yang harus dipenuhi adalah:

Pemotongan/Pemungutan PPh

Bendahara Inspektorat Provinsi memotong PPh Pasal 4 Ayat 2 atas jasa konstruksi, yaitu:

  1. Pelaksanaan konstruksi PT Mulya Abadi dibayar pada 13 Juli 2018:
    Rp 1.750.000.000 x 3% = Rp 52.500.000
  2. Perencanaan Konstruksi oleh Tuan Rocky yang dibayar pada 7 Juli 2018:
    Rp 65.000.000 x 4% = Rp 2.600.000

Pemungutan PPN

Bendahara Inspektorat Provinsi mengambil Pajak Pertambahan Nilai (PPH) sebesar 10% atas transaksi jasa konstruksi.

  1. Pelaksanaan konstruksi oleh PT Mulya Abadi dibayar pada 13 Juli 2018:
    Rp 1.750.000.000 x 10% = Rp 175.000.000
  2. Perencanaan konstruksi oleh Tuan Rocky dibayar pada 5 Juli 2018:
    Rp 65.000.000 x 10% = Rp 6.500.000

 

Ketentuan PPh Pasal 4 Ayat 2 sangat penting untuk dipahami. Seperti yang telah Anda ketahui, terdapat beberapa penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan satu ini. Tarif beserta cara perhitungannya pun berbeda sebagaimana telah diatur di dalam peraturan perpajakan. Dapatkan berbagai informasi seputar perpajakan bersama Klikpajak.

 


PUBLISHED24 Sep 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: