Poin-Poin PSBB Jilid II dan Cara Mengurus Pajak Saat PSBB Jakarta

Poin-Poin PSBB Jilid II dan Cara Mengurus Pajak Saat PSBB Jakarta

Setelah melewati masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali melakukan pengetatan aturan melalui PSBB fase 2. Ketahui poin-poin dalam PSBB jilid II dan cara mengurus pajak saat PSBB Jakarta.

Pembatasan aktivitas yang sebelumnya mulai dilonggarkan dalam PSBB Transisi, kembali dibatasi dan diperketat.

Penerapan PSBB Jakarta jilid II ini diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Pergub No. 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Ibukota Jakarta.

Berapa lama PSBB Jakarta fase 2?

Pelaksanaan PSBB Jakarta jilid II ini melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta No. 959 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta.

Penerapan PSBB Jakarta fase 2 berlaku pada 14-27 September 2020. Melalui Kepgub ini pula, jika kasus baru Covid-19 terus meningkat signifikan, PSBB Jakarta akan diperpanjang hingga 11 Oktober 2020.

Selama PSBB, seluruh warga di DKI Jakarta dianjurkan untuk:

  • Tetap di rumah dan tidak bepergian
  • Kecuali ada keperluan mendesak
  • Kecuali beraktivitas dalam usaha esensial yang diperbolehkan

Apa PSBB itu?

PSBB adalah singkatan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencegah dan memutus penyebaran Covid-19.

Kendati dihadapkan pada kondisi tidak normal akibat pandemi Virus Corona (Covid-19), memenuhi kewajiban perpajakan tentunya suatu keharusan bagi setiap Wajib Pajak (WP).

Ketahui poin-poin penting dalam PSBB jilid II ini dan cara mengurus kebutuhan perpajakan Anda di saat adanya PSBB Jakarta. Berikut ulasan dari Klikpajak by Mekari.

PSBB Nasional

Sejak mewabahnya Virus Corona di Indonesia, beberapa kota besar di seluruh wilayah negeri ini menerapkan PSBB, mulai dari PSBB Jakarta yang merupakan penyumbang terbesar kasus positif Covid-19 di Indonesia.

Kemudian kota-kota besar lainnya seperti PSBB Bandung, PSBB Bekasi, PSBB Depok, PSBB Bogor, PSBB Surabaya dan sejumlah kota lainnya di wilayah Indonesia secara masif atau disebut PSBB nasional.

PSBB skala nasional diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Pelaksanaan PSBB dalam Permenkes ini mencakup pembatasan sejumlah kegiatan penduduk tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19, yang meliputi:

  • Peliburan sekolah dan tempat kerja
  • Pembatasan kegiatan keagamaan
  • Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum
  • Pembatasan kegiatan sosial budaya
  • Pembatasan moda transportasi
  • Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan

Setiap daerah berpedoman pada Permenkes 9/2020 ini dalam menerapkan kebijakan PSBB wilayahnya ketika terjadi peningkatan jumlah kasus positif dan kematian dampak Covid-19 secara signifikan dan cepat. Serta memiliki kaitan epidemiologi dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Ilustrasi PSBB Jakarta Jilid II

Alasan Pemberlakukan PSBB Jakarta Jilid II

Sama seperti sejumlah kota besar lainnya di Indonesia, PSBB DKI Jakarta memang sudah diterapkan sejak awal April 2020 sebagai langkah mengantisipasi penyebaran Covid-19 melalui Pergub DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020.

Hingga pada awal Juni 2020, Pemprov DKI Jakarta mulai memberlakukan PSBB Transisi setelah melihat perkembangan penyebaran Covid-19 menurun, dengan protokol kesehatan dan keselamatan.

PSBB Transisi ini diatur melalui Pergub DKI Jakarta No. 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Namun Pemprov DKI Jakarta mengaku ‘menarik rem darurat’ dengan menerapkan PSBB Jakarta jilid II lantaran perkembangan terkini pasca diberlakukannya PSBB Transisi.

Data yang dirilis Pemprov DKI Jakarta menunjukkan terjadinya lonjakan penyebaran Covid-19 di wilayah Jakarta.

Tercatat ada peningkatan kasus aktif Covid-19 sebesar 49% dalam 12 hari terakhir, yakni 11.824 kasus pada 11 September 2020 dari sebelumnya tercatat sebanyak 7.960 kasus pada 30 Agustus 2020.

Ada sejumlah alasan lainnya yang membuat Pemprov DKI Jakarta memberlakukan PSBB Jakarta jilid II ini, diantaranya:

  • Terjadi percepatan kasus dan kematian harian
  • Kamar rawat inap dan ICU semakin penuh terisi
  • Kamar rawat inap berisiko habis awal Oktober 2020
  • ICU beririko habis pada akhir September

Ilustrasi penutupan pusat aktivitas saat PSBB Jakarta jilid II

5 Kegiatan yang Wajib Tutup Saat PSBB Jakarta

Selama pengetatan kembali PSBB, ada lima pusat kegiatan yang tidak boleh beroperasi atau harus ditutup sementara, diantaranya:

  1. Sekolah dan institusi pendidikan
  2. Kawasan pariwisata dan taman rekreasi
  3. Taman kota dan RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak)
  4. Sarana olahraga publik (olahraga boleh dilakukan secara mandiri di lingkungan sekitar rumah)
  5. Tempat resepsi pernikahan (pernikahan dan pemberkatan perkawinan dapat dilakukan di KUA atau kantor catatan sipil)

Note: Begini jadinya ketika Sistem Kerja Akuntan dan Pajak Akibat COVID-19

11 Sektor Usaha Boleh Buka Selama PSBB Jakarta

Setidaknya ada sebelas sektor usaha tetap boleh beroperasi dengan syarat menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan membatasi kapasitas sebanyak 50%, yakni sektor yang memberikan pelayanan terkait:

  1. Kesehatan
  2. Bahan pangan, makanan, minuman
  3. Energi
  4. Komunikasi dan teknologi informasi
  5. Keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal
  6. Logistik
  7. Perhotelan
  8. Konstruksi
  9. Industri strategis
  10. Pelayanan dasar, utilitas public dan industry yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu
  11. Kebutuhan sehari-hari

Ilustrasi bekerja di kantor pada saat PSBB Jakarta jilid II

Kegiatan Esensial yang Boleh Beroperasi dengan Kapasitas Terbatas

Tempat-tempat ini boleh beroperasi dengan maksimal 50% karyawan/pegawai:

  1. Kantor perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional dalam menjalankan fungsi diplomatik dan konsuler serta fungsi lainnya.
  2. BUMN/BUMD yang turut serta dalam penanganan Covid-19 dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.
  3. Organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor sosial dan/atau kebencanaan.

Pengaturan kantor pemerintah beroperasi, sesuai pengaturan Permen PAN-RB di zona dengan risiko tinggi, dengan maksimal 25% pegawai.

Kecuali kantor Pemerintah yang bersifat pelayanan langsung kepada publik yang terkait dengan kebutuhan mendasar, seperti pemadam kebakaran, kesehatan, dan lain-lain.

“Bila ditemukan kasus positif pada lokasi kegiatan-kegiatan di atas, maka seluruh usaha dan kegiatan pada lokasi tersebut harus ditutup paling sedikit selama 3 hari operasi.”

Ilustrasi belanja di supermarket saat PSBB Jakarta jilid II

Kegiatan Non Esensial Boleh Beroperasi dengan Pembatasan Kapasitas

Tempat-tempat ini boleh beroperasi dengan pembatasan kapasitas:

  1. Perkantoran

Pimpinan kantor dan tempat kerja wajib mengatur mekanisme bekerja dari rumah bagi para pegawai

Apabila sebagian pegawai harus bekerja di kantor, maka pimpinan tempat kerja wajib membatasi paling banyak 25% pegawai berada dalam tempat kerja dalam satu waktu bersamaan.

Note: PSBB Jakarta, Sudah Paham Aturan Pajaknya Belum?

  1. Pasar dan pusat perbelanjaan

Pasar dan pusat perbelanjaan dapat beroperasi dengan menerapkan batasan kapasitas paling banyak 50% pengunjung yang berada dalam lokasi dalam waktu bersamaan.

Restoran, rumah makan, cafe di dalam pusat perbelanjaan hanya boleh menerima pesan antar/bawa pulang.

“Bila ditemukan kasus positif pada lokasi kegiatan-kegiatan di atas, maka seluruh usaha dan kegiatan pada lokasi tersebut harus ditutup paling sedikit selama 3 hari operasi.”

Ilustrasi mobilitas masyarakat saat PSBB Jakarta

Pengurangan Pergerakan Penduduk saat PSBB Jakarta

Mobilitas atau pergerakan masyarakat yang ada di kota Jakarta dibatasi dengan pengurangan layanan transportasi umum dan pengendalian kendaraan pribadi.

Pengendalian transportasi publik

  1. Pengendalian TransJakarta, MRT, LRT, KRL Commuter Line, taksi, angkot dan kapal penumpang.
  2. Dilakukan pembatasan kapasitas, pengurangan frekuensi layanan dan armada.
  3. Pengurangan kapasitas maksimal 50% dari kapasitas normal.
  4. Diatur berdasar Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020.
  5. Akan diatur secara detail teknis melalui SK Kadishub.

Pengendalian kendaraan pribadi

  1. Hanya boleh diisi maksimal 2 orang per baris kursi, kecuali 1 domisili.
  2. Kebijakan ganjil-genap ditiadakan selama PSBB.
  3. Motor berbasis aplikasi diperbolehkan mengangkut penumpang dengan menjalankan protokol ketat.
  4. Akan diatur secara detail teknis melalui SK Kadishub.

Ilustrasi penertiban saat PSBB Jakarta

Sanksi Melanggar Protokol Kesehatan PSBB Jakarta

Berdasarkan Pergub Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, sanksi bagi pelanggaran protokol kesehatan kini ditambah dengan mekanisme sanksi progresif terhadap pelanggaran berulang.

Penegakan disiplin dilakukan bersama oleh Polri, TNI, Satpol PP, beserta OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait.

Sanksi individu yang tidak memakai masker

  1. Tidak memakai masker 1x kerja sosial 1 jam, atau denda Rp250.000
  2. Tidak memakai masker 2x kerja sosial 2 jam, atau denda Rp500.000
  3. Tidak memakai masker 3x kerja sosial 3 jam, atau denda Rp750.000
  4. Tidak memakai masker 4x kerja sosial 4 jam, atau denda Rp1.000.000

Note: Lupa EFIN saat PSBB? Jangan Panik, Lakukan Cara Ini!

Sanksi pelaku usaha yang melanggar protokol kesehatan

  1. Ditemukan kasus positif, penutupan paling sedikit 1×24 jam untuk desinfektan
  2. Melanggar protokol kesehatan 1x, penutupan paling lama 3×24 jam
  3. Melanggar protokol kesehatan 2x, denda administratif Rp50.000.000
  4. Melanggar protokol kesehatan 3x, denda administratif Rp100.000.000
  5. Melanggar protokol kesehatan 4x, denda administratif Rp150.000.000
  6. Terlambat membayar denda >7 hari, pencabutan izin usaha

Setelah mengetahui poin-poin penting pemberlakukan PSBB Jakarta jilid II ini, saatnya Anda mempersiapkan diri untuk melakukan aktivitas sesuai kebutuhan dengan baik, termasuk urusan perpajakan.

Agar urusan perpajakan Anda lancar, mulai dari membuat Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur), membuat bukti pemotongan pajak penghasilan, pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak lancar, lakukan semua itu secara daring.

Ilustrasi teknologi komputasi awan untuk mempermudah aktivitas di saat PSBB Jakarta

Pentingnya Sistem ‘Cloud’ di Saat PSBB

Anda dapat membuat e-faktur maupun bayar dan lapor pajak secara online di aplikasi pajak online Klikpajak.id.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Anda bisa melakukan aktivitas perpajakan dengan mudah dan praktis, bisa dilakukan kapan saja dan dimanapun Anda berada, karena Klikpajak menggunakan teknologi berbasis cloud atau komputasi awan. Bisa menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak Anda dan lainnya dengan aman.

Sehingga tidak perlu ada kekhawatiran bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Dengan mengadopsi teknologi cloud ini pula, Anda bisa urus pajak hanya dengan ponsel pintar (Smartphone).

Contoh fitur lengkap aplikasi pajak online Klikpajak jadi solusi perpajakan saat PSBB Jakarta

Fitur Lengkap Klikpajak Solusi Saat PSBB Jakarta

Karena aktivitas sosial kembali dibatasi, menjaga diri dengan mengikuti protokol kesehatan yang diberlakukan saat PSBB Jakarta jilid II ini sangat penting.

Di tengah PSBB Jakarta ini pula kegiatan urusan perpajakan Anda tetap bisa dilakukan dengan memanfaatkan fitur lengkap Klikpajak.id.

“Klikpajak memiliki fitur lengkap sebagai aplikasi pajak online yang membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang bekerja sebagai tax officer di perusahaan.”

Anda dapat nyaman menggunakan aplikasi Klikpajak karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin. Sebab Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Apa saja fitur lengkap Klikpajak yang semakin memudahkan Anda dalam melakukan aktivitas perpajakan?

Contoh membuat Faktur Pajak di e-Faktur Klikpajak

e-Faktur Klikpajak

Selain e-Filing, berikut fitur lengkap Klikpajak lainnya yang semakin memudahkan Anda dalam melakukan aktivitas perpajakan:

Klikpajak merupakan aplikasi pajak online lengkap dan terintegrasi dalam satu platform yang memudahkan Anda mengelola administrasi perpajakan, mulai dari:

  • Faktur Pajak Masukan
  • Faktur Pajak Keluaran
  • Membuat Faktur Pajak Retur
  • Mengelola Faktur Pajak Masukan, Keluaran, dan Retur

Anda akan dipandu dengan langkah-langkah penggunaan fitur e-Faktur yang mudah dan sederhana.

Panduan langkah-langkah cara membuat e-Faktur dan contoh perhitungan PPN serta pelaporan SPT Masa PPN, selengkapnya bisa Anda lihat di SINI.

Fitur e-Faktur Klikpajak juga memudahkan Anda mengelola Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) dan memperoleh Surat Pemberitahuan (Pajak Pertambahan Nilai) PPN sesuai data yang diunggah ke DJP.

Note: Anda juga dapat menginput data Faktur Masukan dengan mudah menggunakan Scan QR Code e-Faktur Klikpajak secara gratis. Untuk mengetahui langkah-langkah input Faktur Pajak Masukan lewat handphone dengan Scan QR Code ini, selengkapnya lihat di SINI

Contoh fitur membuat bukti potong PPh Pasal 23/26 di e-Bupot Klikpajak

e-Bupot Klikpajak

Klikpajak juga dilengkapi fitur e-Bupot yang memudahkan Anda menerbitkan Bukti Potong dan mengelola bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah. Karena alur yang efisien dan ramah penggunaan (user friendly).

Seperti diketahui, melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-269/PJ/2020, mulai 1 Agustus 2020 setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) seluruh Indonesia diwajibkan membuat bukti potong pajak dan melaporkan SPT masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 secara elektronik melalui aplikasi e-Bupot.

Kini, penerapan wajib e-Bupot secara nasional berlaku mulai 1 September 2020 melalui KEP-368/PJ/2020 yang menyebutkan:

“Semua wajib pajak yang telah memenuhi ketentuan Pasal 6 dari PER-04/PJ/2017 sudah langsung diwajibkan membuat SPT masa PPh Pasal 23/26 dan membuat bukti pemotongan secara elektronik melalui e-Bupot mulai September 2020.”

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

e-Bupot Klikpajak memiliki keunggulan yang bisa Anda manfaatkan untuk membantu bisnis perusahaan, di antaranya:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efisien dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di PJAP dan DJP karena Klikpajak menggunakan teknologi cloud. Sehingga tak perlu khawatir bukti potong dan lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop karena Anda tetap bisa mengaksesnya di mana pun.
  • Keamanan dan kerahasiaan data terjamin karena Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO, yang menjadi standar keamanan sistem teknologi informasi.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah dalam pembuatan bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data faktur pajak atas transaksi yang dilakukan.

Note: Langkah-langkah membuat bukti potong PPh Pasal 23/26 dan penjelasan lengkap mengenai bukti pemotongan, baca di SINI.

Contoh BPE yang diterbitkan Klikpajak resmi dari DJP

e-Billing Klikpajak

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi. Sebelum menyetor pajak, Anda perlu mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP melalui e-Billing.

Anda bisa membuat ID Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan masa pajak yang diinginkan. Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) juga akan disimpan dengan rapi dan aman pada Arsip Pajak di Klikpajak.

e-Filing Klikpajak

Anda akan mendapatkan kemudahan cara lapor SPT Tahunan/Masa pajak dengan menggunakan aplikasi e-Filing Klikpajak karena akan dipandu dengan langkah-langkah yang mudah.

Selain itu, melaporkan seluruh jenis SPT melalui e-Filing Klikpajak gratis selamanya dan bisa dilakukan kapan saja serta di mana saja, seperti:

  • Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Badan
  • SPT Masa (Bulanan) Pajak
  • SPT Tahunan Pajak Pribadi

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Pajak

Hindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak, lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

Terintegrasi dengan Aplikasi Akuntansi ‘Online’

Kelebihan lain Klikpajak adalah bisa menarik data langsung dari laporan keuangan pengguna aplikasi akuntansi online. Salah satunya adalah Jurnal.id.

Anda semakin mudah dalam membuat dan mengelola e-Faktur serta e-Bupot karena Klikpajak bisa menarik data langsung dari laporan keuangan pengguna aplikasi akuntansi online seperti Jurnal by Mekari Simple Online Accounting Software.

Ini adalah teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian accounting (keuangan) lebih cepat dan mudah. Sehingga proses pengelolaan pajak jadi makin gampang dan tepat hanya dengan Klikpajak.

Contoh fitur aplikasi akuntansi online Jurnal.id yang terintegrasi dengan support systems pajak online Klikpajak.id

Tim ‘Support’ Klikpajak Siap Membantu Anda!

Sebagai mitra resmi DJP, KlikPajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar hingga melaporkan kegiatan perpajakan. Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis Anda dalam membuat Faktur Pajak secara efektif yang dapat menghemat banyak waktu Anda?

“Kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya. Klikpajak mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan manfaatkan kemudahan dalam mengurus perpajakan Anda mulai dari menghitung, membayar hingga melaporkan pajak hanya dalam satu platform. Bebas khawatir soal urusan pajak di saat PSBB Jakarta.


PUBLISHED15 Sep 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: