Penghapusan Permohonan EFIN Kolektif 2019 - Klikpajak

Permohonan EFIN Kolektif 2019 Dihapus, Bagaimana Penjelasannya?

Pembaruan demi pembaruan terus dilakukan oleh Dirjen Pajak terkait aturan yang diberlakukan di Indonesia. Tujuannya tentu saja agar peraturan yang berlaku tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga dapat memenuhi kebutuhan wajib pajak di Indonesia. Salah satu yang masih cukup hangat adalah ketentuan terkait permohonan EFIN kolektif 2019 yang mengalami beberapa perubahan. Permohonan EFIN kolektif sebelumnya bisa diajukan oleh perusahaan agar karyawan dapat melakukan administrasi perpajakan online dengan sederhana.

Peraturan yang Berlaku di Indonesia

Peraturan yang tadinya berlaku adalah Perdirjen Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online. Regulasi dan prosedur mengenai permohonan EFIN kolektif diatur dalam regulasi ini, lengkap dengan syarat dan langkah-langkah yang harus dilakukan.

Namun pada peraturan terbaru, yakni Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-32/PJ/2017 tentang hal yang sama, hal ini diubah dan dihapuskan sehingga perusahaan tidak lagi bisa melakukan permohonan EFIN secara kolektif. Nantinya setiap karyawan harus melakukan pengajuan EFIN secara mandiri dan perseorangan agar dapat membuat dan mendaftarkan akun pada kanal administrasi online.

Pihak yang Dapat Membuat EFIN

Selain penghapusan pembuatan atau permohonan EFIN kolektif 2019, ada juga hal lain yang diubah dalam update regulasi ini, yakni pihak yang dapat membuat EFIN. Bukan dalam artian dulu pihak ini tidak boleh membuat EFIN, namun memang dalam regulasinya pihak-pihak ini tidak diwajibkan untuk memiliki dan membuat EFIN karena tidak memiliki kepentingan terkait dengan EFIN.

Beberapa pihak yang kini dapat membuat EFIN adalah bendahara pemerintah (pusat, daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga lainnya yang memotong atau memungut dan melaporkan pajak sesuai ketentuan). selain itu, ada pula Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Ketiga pihak ini kemudian harus mengajukan permohonan EFIN secara individu dan diurus secara mandiri.

Satu pihak yang tidak wajib memiliki dan mengajukan EFIN adalah wajib pajak yang sudah memiliki sertifikat elektronik dari DJP. Pihak ini tidak diwajibkan karena dirasa sudah memiliki identitas atau kode elektronik dalam administrasi perpajakan dengan sertifikat elektronik tersebut.

Baca Juga : Berbagai Hal Tentang e-FIN dan Cara Mendapatkannya

Prosedur Pengajuan untuk PNS, TNI dan POLRI

Dalam perubahan tersebut, disebutkan juga prosedur pengajuan EFIN untuk PNS, TNI dan POLRI. Karena bersifat kedinasan, maka pengajuan EFIN dilakukan dengan lebih mudah. Caranya adalah dengan pendataan ulang PNS Elektronik atau ePUNS. Cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan menyerahkan salinan kartu pegawai atau kartu anggota kepada KPP, kemudian EFIN akan diurus langsung pada saat penyerahan dilakukan.

Memang mungkin perubahan ini harus disikapi dengan bijak karena ada beberapa pihak yang harus menyesuaikan dengan regulasi baru. Seperti TNI dan POLRI misalnya, dahulu setiap urusan perpajakan sudah ditangani oleh bagian administrasi kantor sehingga mereka tidak perlu repot. Namun kini mau tidak mau anggota TNI dan POLRI harus memahami prosedur perpajakan dan mengurus pajak yang menjadi kewajibannya. Meski tidak secara penuh, namun pengetahuan baru ini harus dipahami oleh anggota TNI dan POLRI.

Baca Juga : E-FIN: Tentang EFIN dan Bagaimana Jika Lupa EFIN?

Pemberlakuan Aturan

Peraturan ini berlaku sejak tanggal 29 Desember 2017. Wajib pajak yang akan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahun 2017 harus memahami update ini, terlebih untuk wajib pajak yang belum memiliki EFIN. Prosedur pembuatan dan pengajuan EFIN harus dimengerti sehingga setiap wajib pajak bisa memiliki EFIN dan menggunakan kanal administrasi perpajakan online baik melalui DJP Online atau kanal mitra resmi yang lainnya.

Penghapusan permohonan EFIN kolektif 2019 mungkin dimaksudkan untuk meningkatkan faktor keamanan dari pengguna dan pengelola EFIN. Dengan menghapuskan prosedur pengajuan EFIN kolektif, maka setidaknya tidak ada pelanggaran bersama yang terjadi oleh karyawan. Bayangkan, jika pengajuan kolektif yang dilakukan mengalami kesalahan, berapa banyak waktu yang diperlukan untuk melakukan revisi dan mengajukan permohonan ulang?

Memang setiap keputusan akan mendapatkan pro dan kontra dari masyarakat. Namun demikian, agaknya masyarakat harus tetap mendukung regulasi yang dibuat pemerintah karena pada dasarnya regulasi tersebut dibuat untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat. Jika memang terdapat ketidaksesuaian terkait permohonan EFIN kolektif 2019, masyarakat dapat mengajukan kritik dan masukan membangun agar sistem dapat menjadi lebih sempurna.

Penghapusan permohonan EFIN kolektif 2019 merupakan pembaruan yang dilakukan tahun 2017 dan masih berlaku hingga kini. Hingga sekarang, hal ini dirasa masih dapat memberikan kenyamanan dan memfasilitasi kepentingan masyarakat. Kepemilikan EFIN kemudian dapat digunakan untuk mendaftarkan akun DJP Online dan kanal administrasi pajak lain seperti Klikpajak. Permudah urusan pajak Anda dengan Klikpajak.


PUBLISHED06 Sep 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: