Penyusutan Fiskal dan Amortisasi,, Ketahui Penjelasannya di Sini

Apa itu Penyusutan Fiskal dan Amortisasi?

Di antara ketentuan pajak di Indonesia adalah penyusutan dan amortisasi. Mungkin masih ada Wajib Pajak (WP) yang masih bingung mengenai apa itu penyusutan fiskal dan amortisasi, temukan penjelasannya di sini. 

Tentu saja, penyusutan fiskal dan amortisasi ini berkaitan erat dengan aktivitas perpajakan.

Oleh karena itu, pemahaman mengenai penyusutan fiskal dan amortisasi menjadi keharusan bagi yang mengurus laporan keuangan dan perpajakan suatu usaha atau perusahaan.

Sehingga berbagai aktivita keuangan, mulai dari pembuatan laporan keuangan sebagai syarat dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan/Masa PPh Badan atau perusahaan dalam berjalan lancar dan benar.

Anda dapat menggunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id yang terintegrasi dengan aplikasi akuntani online Jurnal.id untuk mempermudah urusan laporan keuangan dan administrasi perpajakan Anda.

Apa saja kemudahan yang Anda dapatkan dari integrasi Klikpajak.id dan Jurnal.id? Selengkapnya bisa Anda baca di SINi.

Sebagai dasar pemahaman dalam laporan keuangan, berikut Klikpajak by Mekari ulas penjelasan tentang penyusutan fiskal dan amortisasi.

Penjelasan tentang Penyusutan Fiskal

Penyusutan terjadi ketika WP melakukan pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud.

Hal ini tidak berlaku untuk tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan dipakai untuk mendapatkan, menagih, dan menjaga penghasilan yang punya manfaat lebih dari satu tahun.

Selain bangunan, penyusutan untuk pengeluaran harta berwujud dapat juga dilakukan berdasarkan penurunan masa manfaat atau dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku.

Dengan begitu, pada akhir masa manfaat nilai sisa buku, dapat disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan berdasarkan taat asas. 

Note: Mengapa Rekonsiliasi Fiskal Penting untuk Pelaporan Pajak?

Penyusutan biasanya dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran.

Sedangkan untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. 

Lewat persetujuan Direktur Jenderal Pajak, WP diperbolehkan melakukan penyusutan mulai bulan saat sebuah harta digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.

Jika WP melakukan penilaian kembali aktiva, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.

Penghitungan penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan oleh rumusan aturan berikut:

Kelompok Harta Berwujud Masa Manfaat Tarif – Metode garis Lurus Tarif –  Metode Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan      
Kelompok 1 4 tahun 25% 50%
Kelompok 2 8 tahun 12,5% 25%
Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,5%
Kelompok 4 20 tahun 5% 10%
II. Bangunan      
Tidak Permanen 10 tahun 10%  
Permanen 20 tahun 5%  

 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengatur lebih lanjut mengenai penyusutan atas harta berwujud, yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu.

Seandainya terjadi pengalihan atau penarikan harta atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut masuk kategori kerugian.

Adapun jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima, dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.

Klik banner di bawah ini untuk menemukan kemudahan pengelolaan keuangan perusahaan.

Jika hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak (DJP), jumlah sebesar kerugian dibukukan sebagai beban masa kemudian.

Selanjutnya, jika terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagai bantuan, sumbangan, zakat, hibah atau warisan yang diakui berdasarkan perundang-undangan perpajakan, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.

Peraturan Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai kelompok harta berwujud sesuai masa manfaat.

Penyusutan Fiskal dan Amortisasi,, Ketahui Penjelasannya di SiniIlustrasi penyusutan fiskal dan amortisasi

Setelah Penyusutan Fiskal, Ketahui Penjelasan tentang Amortisasi

Amortisasi adalah pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya.

Apa yang termasuk dalam kategori pengeluaran lainnya?

Dalam hal ini adalah biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (goodwill). 

Semua pengeluaran lain itu, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat. 

Ikuti demo online dan temukan cara praktis melakukan administrasi perpajakan dan mengelola laporan keuangan perusahaan dengan klik banner di bawah ini.

Pengeluaran-pengeluaran itu dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atau nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat di-amortisasi sekaligus dengan syarat taat asas.

Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. 

Untuk pengeluaran biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan, dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi. 

Berikut ini rumusan yang telah ditetapkan untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi:

Kelompok Harta Tak Berwujud Masa Manfaat Tarif Amortisasi – Garis Lurus Tarif Amortisasi – Saldo Menurun
Kelompok 1 4 tahun 25% 50%
Kelompok 2 8 tahun 12,5% 25%
Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,5%
Kelompok 4 20 tahun 5% 10%

 

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi. 

Sedangkan Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain dengan menggunakan metode satuan produksi, hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% setahun.

Note: Rekonsiliasi Fiskal PPh Badan: Begini Contoh Hitungannya

Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, kapitalisasi dan kemudian diamortisasi.

Seandainya terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, muhibah (goodwill), hak pengusahaan hutan, hak di bidang penambangan minyak dan gas bumi.

Kemudian hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, maka nilai sisa buku harta atau hak-hak itu masuk kategori kerugian.

Sedangkan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut.

Jika terjadi pengalihan harta yang masuk kategori bantuan, sumbangan, zakat, hibah atau warisan yang diakui berdasarkan perundang-undangan perpajakan, yakni berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak bisa dibebankan sebagai kerugian pihak yang mengalihkan.

Penyusutan Fiskal dan Amortisasi,, Ketahui Penjelasannya di SiniIlustrasi membuat laporan keuangan dalam penyusutan fiskal dan amortisasi

Cara Menghitung Penyusutan Fiskal

Contoh perhitungan penyusutan fiskal untuk aktiva tetap.

Berikut contoh kasusnya:

Aktiva tetap masuk kategori kelompok II

Harga perolehannya Rp60.000.000

Diperoleh pada 10 Agustus 2018

Berdasarkan informasi tersebut, berapa penyusutan aktiva ini? 

Jawab:

Jika menggunakan metode garis lurus dan karena kelompok berarti persentase penyusutannya delapan tahun (12,5%)

Dengan begitu, perhitungan penyusutan untuk tahun 2015 adalah 12,5% x Rp60.000.000 x 5/12 (agustus – Desember = 5 bulan) – Rp3.125.000

Tahun berikutnya 2016, tetap menggunakan tarif yang sama, yakni 12,5% dan dasar penyusutannya tetap dari Rp60.000.000.

Dengan begitu:

12,% x Rp60.000.000 = Rp7.500.000

Note: Inilah Jenis-Jenis Biaya yang Membuat Koreksi Fiskal Positif

Bagaimana jika perhitungannya menggunakan saldo menurun?

Berikut ini contoh kasusnya: 

Aktiva tetap kelompok II  

Harga perolehannya Rp120.000.000

Diperoleh pada April 2019

Masa manfaat 8 tahun dengan persentase penyusutannya 25%.

Berapa penyusutannya untuk 2019?

Rp120.000.000 x 25% x 9/12 = Rp22.500.000

Penyusutan pada 2020: 

Rp120.000.000 – Rp22.500.000 = Rp97.500.000

Rp97.500.000 x 25% = Rp24.375.000

Note: Perbedaan Koreksi Fiskal Positif dan Koreksi Fiskal Negatif

Perhitungannya menggunakan saldo menurun cukup menyulitkan karena membuat WP menggunakan perhitungan yang cukup panjang, dengan catatan masa manfaatnya lebih lama.

WP bisa menggunakan rumus yang lebih cepat. Hanya saja ini bukan untuk mencari jumlah penyusutan, namun untuk menemukan nilai sisa buku awal tahun ke depan.

Rumus: M (1 – i) n-1

  • M adalah harga perolehan. Namun saat rumus digunakan M baru bisa digunakan sebagai harga perolehan apabila dibukukan untuk setahun penuh. Jika tidak setahun penuh, maka harus dicari penyusutan pada tahun pertama dahulu.
  • (1 -i) adalah tarif penyusutannya
  • N adalah jumlah tahun – 1 (minus satu)

Setelah rampung melakukan penyusunan laporan keuangan dengan menghitunga penyusutan fiskal dan amortisasi, selanjutnya adalah menghitung kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan melaporkan SPT pajaknya.

Agar lebih mudah bayar dan lapor SPT PPh Badan, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resi Ditjen Pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Anda dapat melaporkan SPT PPh Badan melalui e-Filing Klikpajak dengan langkah-langkah yang mudah.

Lapor SPT melalui e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya!

Anda bisa melaporkan semua jenis SPT mulai dari SPT Tahunan Pajak Badan, SPT Masa (Bulanan) Pajak, dan SPT Tahunan Pajak Pribadi.

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Cara lapor SPT PPh Badan dapat Anda lihat pada video berikut ini:

Tutorial langkah-langkah lapor SPT PPh Pribadi selengkapnya lihat video berikut:

Aturan Baru Sanksi Tidak/Telat Lapor SPT Pajak

DJP telah menentukan kapan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) maupun PPN.

WP yang tidak lapor atau terlambat melakukan pelaporan pajak, harus bersiap menghadapi sanksi atau denda keterlambatan.

Sebelumnya, pengenaan sanksi terlambat dan kurang bayar pajak sebesar 2% per bulan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No. 6/1983 yang diubah dengan UU 16/2009.

Namun ketentuan diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menjadi disesuaikan dengan tingkat atau tarif suku bunga acuan per bulan.

Hasil penghitungan sanksi telat lapor SPT dan kurang bayar pajak terbaru pengenaan sanksi terkait pelaporan SPT jumlahnya bisa lebih rendah dibanding sanksi sebelumnya.

Note: Poin-Poin UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan 

Berikut rincian aturan sanksi dan denda terkait pelaporan SPT pajak dalam UU Cipta Kerja:

1. Sanksi denda berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dibagi 12 berlaku pada tanggal dimulai penghitungan sanksi, paling lama 24 bulan pada WP yang;

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak menjadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Jika tidak melunasi SPT kurang bayar => Sanksi denda berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% dibagi 12, paling lama 24 bulan

3. Jika tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) => Sanksi denda berdasarkan suku bunga acuan ditambah 15% dibagi 12, paling lama 24 bulan

4. Jika tidak menyampaikan SPT atau mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar => Akan didenda sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

Jumlah ini lebih rendah dari yang tertulis di UU KUP, sebesar 150%.

5. Jika PPh PKP kurang bayar, sanksi administratif berupa bunga yang ditetapkan Menkeu dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP).

Note: Aturan Baru Membuat e-Faktur dan Mengkreditkan PPN di UU Cipta Kerja

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”, berikut ini:

Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Pajak

Tak perlu bingung kapan waktunya harus bayar lapor pajak untuk menghindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak.

Lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

Mudah Urus Perpajakan Lainnya di Klikpajak

Bukan hanya fitur e-Filing Klikpajak saja yang memudahkan pelaporan SPT pajak, Anda juga dapat melakukan berbagai aktivitas perpajakan lainnya di aplikasi pajak online Klikpajak.id dengan lebih mudah.

Sebab Klikpajak memiliki fitur lengkap dan terintegrasi untuk mempermudah urusan perpajakan Anda.

Apa saja fitur lengkap Klikpajak.id yang membuat administrasi perpajakan Anda efektif dan efisien?

A. Bisa Membuat Kode Billing Sekaligus Bayar Pajak di e-Billing

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Melalui e-Billing Klikpajak, Anda dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Klikpajak.id akan menerbitkan ID Billing Anda resmi dari DJP dan Anda dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Note: Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

Penyusutan Fiskal dan Amortisasi,, Ketahui Penjelasannya di Sini

B. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Anda membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Note: Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

Penyusutan Fiskal dan Amortisasi,, Ketahui Penjelasannya di Sini

C. Menggunakan Fitur e-Faktur 3.0 dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Penyusutan Fiskal dan Amortisasi,, Ketahui Penjelasannya di Sini

Jadi, ketika Anda menggunakan e-Faktur Klikpajak.id, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN Anda dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Anda di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak.id, Anda dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Anda dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

D. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Anda lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Lebih jelasnya bagaimana cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company ini, selengkapnya lihat di SINI.

Penyusutan Fiskal dan Amortisasi,, Ketahui Penjelasannya di Sini

E. Terintegrasi Jurnal.id: Administrasi Perpajakan Makin Mudah dan Cepat

Agar semakin mudah dan praktis dalam melakukan administrasi perpajakan Anda, gunakan juga pembukuan dan laporan keuangan dalam aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Karena aplikasi pajak online Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Anda dapat menarik data transaksi dalam laporan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajaknya maupun Bukti Potong Pajaknya secara langsung, dan saat diperlukan untuk melaporkan SPT pajaknya dengan cepat dalam satu platform.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Dan lainnya yang memudahkan Anda mengelola faktur, biaya, stok barang, cash link atau transfer langsung dalam aplikasi, hingga melihat ringkasan bisnis dari smartphone Anda.

Note: Ketahui bagaimana integrasi aplikasi akuntansi online Jurnal.id dan aplikasi pajak online Klikpajak.id ini semakin memudahkan urusan perpajakan Anda, selengkapnya temukan di SINI.

Penyusutan Fiskal dan Amortisasi,, Ketahui Penjelasannya di Sini

Data Anda Terlindungi

Tenang, Anda dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standarisasi Internasional ISO (International Organization for Standardization) yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Anda melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana saja.

Note: Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Anda bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Anda dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Penyusutan Fiskal dan Amortisasi,, Ketahui Penjelasannya di Sini

Tim ‘Support’ Klikpajak Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Anda dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Anda dalam membuat

Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Anda?

Penyusutan Fiskal dan Amortisasi,, Ketahui Penjelasannya di Sini

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Anda. Klikpajak.id mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Anda dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.

Sudah paham tentang penyusutan fiskal dan amortisasi, bukan?

Kini saatnya Anda mengikuti demo online cara sukses mengelola perpajakan dan keuangan bisnis perusahaan Anda.

Daftarkan diri di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Anda kapan saja.

Kategori : Berita Regulasi

PUBLISHED05 Jan 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: