Pengenaan Pajak 2% atas Pelaksanaan Jasa Konstruksi - Klikpajak

Pengenaan Pajak 2% atas Pelaksanaan Jasa Konstruksi

Usaha jasa konstruksi termasuk sebagai objek pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 Ayat 2 berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 2008. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Jasa konstruksi dimulai dari tahap awal, yakni konsultasi sampai dengan tahap akhir sebuah bangunan selesai dikerjakan. Mari ketahui bersama ragam usaha jasa konstruksi, termasuk pengenaan pajak 2% atas pelaksanaan jasa konstruksi.

 

Ragam Usaha Jasa Konstruksi

pajak jasa konstruksi

Berdasarkan kategorisasi PPh Final Pasal 4 Ayat 2, Usaha Jasa Konstruksi terbagi menjadi 3 ragam, yaitu:

  1. Jasa Perencanaan Konstruksi: Pemberian Jasa oleh orang pribadi atau badan di bidang perencanaan jasa konstruksi dan mampu menyusun pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik.
  2. Jasa Pelaksana Konstruksi: Pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan di bidang pelaksanaan jasa konstruksi dan mampu melaksanakan kegiatannya untuk merealisasikan suatu hasil perencanaan menjadi bangunan atau bentuk fisik lainnya. Termasuk pekerjaan konstruksi yang terintegrasi, yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan dan pembangunan serta model penggabungan antara perencanaan dan pembangunan.
  3. Jasa Pengawasan Konstruksi: Pemberian Jasa oleh orang pribadi atau badan di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan aktivitas pengawasan sejak awal hingga selesai dari pelaksanakan konstruksi, termasuk di dalamnya kelompok jasa penilai.

 

Ketentuan Umum Tarif PPh Final atas Jasa Konstruksi

Tarif PPh Final atas Jasa Konstruksi

Ketentuan PPh Final atas Jasa Konstruksi telah diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang PPh dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2008. Tarif PPh yang dikenakan pada usaha jasa konstruksi diberlakukan berdasarkan kepemilikan dan masa berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dimiliki wajib pajak.

PP Nomor 51 Tahun 2008 dapat diterapkan apabila memenuhi persyaratan pengusaha jasa konstruksi telah mendapatkan izin usaha atau sertifikasi jasa konstruksi (Sertifikat Badan Usaha – SBU) dari lembaga berwenang (misalnya LPJK). Berdasarkan sertifikat jasa konstruksi (SBU) yang telah diperoleh dan masih berlaku, maka tarif pengenaan pajaknya adalah:

  1. Pajak 2% untuk jasa pelaksanaan konstruksi oleh penguasaha berkualifikasi kecil
  2. Pajak 3% untuk jasa pelaksanaan konstruksi oleh penguasaha berkualifikasi menengah atau besar
  3. Pajak 4% untuk jasa perencanaaan maupun pengawasan (berlaku baik pengusaha berkualifikasi kecil, menegah atau besar)

Apabila Sertifikat Badan Usaha (SBU) sudah tidak berlaku, karena alpa atau lalai melakukan registrasi ulang, maka tarif PPh Final-nya adalah:

  1. Pajak 4% untuk jasa pelaksanaan konstruksi
  2. Pajak 6% untuk jasa perencanaan maupun pengawasan konstruksi

Apabila pengusaha jasa konstruksi tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), maka pengenaan Pajak Penghasilan bukan menggunakan tarif PPh Final. Tarif PPh yang dikenakan adalah:

  1. PPh Pasal 23, apabila pengusaha jasa konstruksi berbentuk perusahaan atau badan
  2. PPh Pasal 21, apabila pengusaha jasa konstruksi merupakan orang pribadi (Wajib Pajak Orang Pribadi).

 

Pembayaran dan Pelaporan PPh Final Usaha Jasa Konstruksi

PPh Final Usaha Jasa Konstruksi

Pembayaran PPh Final Usaha Jasa Konstruksi dilakukan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pengguna jasa atau penyetoran sendiri oleh kontraktor. Pelunasan PPh oleh pengguna jasa berstatus sebagai pemotong PPh, dilakukan melalui pemotongan PPh oleh pengguna jasa itu sendiri. Namun apabila pengguna jasa bukan pemotong PPh, maka kontraktor sebagai pemberi jasa dan penerima penghasilan, wajib menyetorkan sendiri Pajak Penghasilan yang terutang.

Pembayaran dan pelunasan PPh Final usaha jasa konstruksi dilakukan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah bulan terutangnya PPh oleh pengguna jasa atau tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran oleh pemberi jasa (kontraktor).

Pelaporan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat 2 bagi pengguna jasa dan pemberi jasa konstruksi dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terutangnya PPh atau bulan diterimanya pembayaran pajak atas jasa konstruksi.

 

Klikpajak hadir sebagai solusi bayar dan lapor pajak online melalui eFiling Pajak resmi dari Ditjen Pajak. Bayar dan lapor SPT Tahunan Pribadi dan Badan Anda dengan mudah melalui Klikpajak. Daftar Klikpajak sekarang juga agar Anda bisa lapor SPT gratis tanpa dipungut biaya tambahan.


PUBLISHED15 Aug 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: