Pajak Online Shop 2019, Ini Regulasi dan Penjelasannya! - Klikpajak

Pajak Online Shop 2019, Ini Regulasi dan Penjelasannya!

Industri skala mikro, kecil dan menengah di Indonesia kian hari geliatnya kian terasa. Terlebih dengan kehadiran marketplace yang kini menjamur, kanal pemasaran menjadi semakin luas untuk pelaku industri tersebut. Jika dimanfaatkan dengan optimal, bukan tidak mungkin pertumbuhan ekonomi secara umum akan terjadi secara signifikan. Namun demikian, online shop juga memiliki kewajiban pajak. Pajak online shop 2019 sebenarnya sudah memiliki aturan sah di Indonesia.

Aturan ini sendiri diberlakukan demi tercapainya keadilan perpajakan untuk setiap pelaku industri di Indonesia. Sebelumnya, pedagang yang berjualan di marketplace atau online shop sedikit ‘bebas’ dari kewajiban pajak. Karena belum terdapat aturan baku yang menjadi regulasi pegangan. Setelah dilakukan kajian mendalam, akhirnya pemerintah memberikan aturan jelas terkait pajak pelaku industri yang ‘bermain’ secara online ini.

Regulasi yang Berlaku

Regulasi yang berlaku untuk pajak online shop 2019 kemudian adalah Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 210/PMK.010.2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce). Secara garis besar, peraturan ini memasukkan pelaku bisnis yang menggunakan kanal online sebagai tempat pemasaran seperti pelaku bisnis lainnya. Pelaku bisnis ini kemudian akan digolongkan sesuai pendapatan serta jenis barang yang dijual. Artinya, pajak yang berlaku adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Nantinya pengenaan dan penghitungan peraturan pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya dari pelaku bisnis tersebut. Meski sudah diberlakukan terhitung sejak 1 April 2019 lalu, agaknya pajak ini tidak perlu dikhawatirkan. Jika Anda merupakan salah satu pelaku industri yang termasuk dalam subjek pajak di peraturan tersebut, Anda tidak perlu cemas. Besaran pajaknya tidak jauh berbeda dengan pajak yang berlaku untuk pelaku industri pada umumnya.

Besaran Pajak yang Dikenakan

Untuk besaran pajak yang dikenakan pada pelaku usaha online ini sama dengan pelaku usaha lainnya. Pemerintah, untuk memberikan rasa keadilan, memberikan angka 4,8 miliar rupiah sebagai batas untuk pendapatan maksimal pelaku industri dengan tarif pajak penghasilan final sebesar hanya 0,5%. Tentu saja besaran pajak ini sudah sangat terjangkau, karena memang pemerintah pada dasarnya ingin memberikan dorongan agar industri kecil dapat berkembang dengan cepat.

Besaran pajak untuk industri kecil ini, seperti diketahui bersama sudah turun. Tadinya, pajak yang dikenakan untuk industri dengan omzet di bawah angka tersebut adalah 1%. Namun demi memberikan stimulus dan dorongan, pajaknya diturunkan sebesar 50% dari nilai awal.

Sedangkan untuk dua pajak lainnya, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, juga ditetapkan sama dengan nilai yang berlaku. PPN diberikan sebesar 10% dan PPnBM diberikan sesuai dengan nilai dan jenis barang yang dijual oleh pelaku industri tersebut.

Status PKP atau Pengusaha Kena Pajak juga tetap dapat berlaku jika pelaku industri ingin mendapatkan fasilitas lain yang hanya dapat dinikmati jika memiliki status tersebut. Pada dasarnya, pelaku bisnis di industri yang menggunakan kanal online akhirnya dianggap sama di mata hukum sebagai wajib pajak.

Baca juga: Ketahui Perbedaan Mendasar Pajak Penghasilan (PPh) Final dan Tidak Final

Pembayaran Pajak yang Berlaku

Untuk pembayarannya juga serupa dengan pengusaha atau pelaku industri yang tidak menggunakan kanal online. Pajak Penghasilan Final 0,5% yang berlaku dibayarkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi misalnya Anda ingin membayar pajak penghasilan bulan Februari, maka bisa dibayarkan hingga paling lambat tanggal 15 bulan Maret, begitu seterusnya.

Jika ingin melakukan pembayaran di bank persepsi, Anda tinggal membuat Surat Setoran Elektronik dengan kode pajak 411128-420 yang digunakan sebagai kode pembayaran PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Untuk pelaporan pajak, Anda bisa menggunakan formulir 1770 atas usaha yang Anda lakukan. Jika misalnya usaha Anda telah mencapai omzet lebih dari angka yang ditentukan, yakni sebesar 4,8 miliar rupiah, maka tarif PPh yang diberlakukan tidak lagi dapat menggunakan 0,5%, namun menyesuaikan dengan aturan PPh Pasal 25 dengan membuat laporan keuangan dan wajib menyelenggarakan pembukuan.

Baca juga: PPh 25: 3 Hal Penting yang Harus Anda Ketahui

Jika Anda tidak ingin direpotkan dengan segala macam prosedur yang harus dilakukan, Anda dapat memanfaatkan kanal pelaporan dan pembayaran pajak online yang kini sudah banyak bermunculan. Perlu diingat untuk selalu memastikan bahwa kanal tersebut terverifikasi oleh DJP sehingga tiap transaksinya adalah sah dan valid di mata hukum pajak Indonesia.

Untuk mengelola pajak online shop 2019, Anda bisa menggunakan Klikpajak. Dengan fitur lengkap untuk pelaporan dan pembayaran hingga pajak online shop, Anda tidak akan direpotkan dengan segala urusan pemberkasan. Cukup lakukan pembayaran dan pelaporan melalui perangkat laptop atau komputer Anda di rumah, dan setiap proses bisa diselesaikan dengan lebih cepat. Segera daftar Klikpajak, dan rasakan kemudahannya!

 

[adrotate banner=”4″]

Kategori : Berita Regulasi

PUBLISHED04 Sep 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: