Pajak Bumi dan Bangunan 2019, Ini Peraturan Barunya - Klikpajak

Pajak Bumi dan Bangunan 2019, Ini Peraturan Barunya

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan secara rutin setiap tahun merupakan kewajiban untuk wajib pajak yang memiliki aset tersebut. Selain itu, pajak ini juga dikenakan ketika ada transaksi jual beli antara dua pihak dalam rangka pemindahan kepemilikan atas aset tertentu berupa tanah atau bangunan. Untuk itu, terdapat aturan pajak bumi dan bangunan 2019 yang awal tahun lalu diterbitkan.

Peraturan yang diterbitkan sendiri secara spesifik ditujukan untuk memberikan arahan penilaian tanah atau bangunan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menetapkan Nilai Jual Objek Pajak. Mengapa hal ini penting? Karena jika penilai terhadap NJOP tidak dilakukan dengan perhitungan yang benar, yang akan dirugikan adalah Pemerintah Daerah sendiri sebagai pihak yang menarik pajak tersebut.

Aturan yang dituangkan dalam Pedoman Penilaian Bumi dan/atau Bangunan ini masuk dalam Peraturan Menteri keuangan (PMK) Nomor 208/PMK.07/2018. kembali lagi, aturan ini diberikan agar Pemerintah Daerah dapat dengan tepat melakukan taksiran NJOP yang bernilai relevan dan sesuai dengan keadaan dilapangan serta nilai idealnya di pasaran.

 

Dasar Pemberlakuan Peraturan

Sebenarnya peraturan baru ini tidak diberlakukan tanpa dasar. Awal mula pemberlakuan ini adalah kajian pada Pasal 79 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengamanatkan NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang besarannya ditetapkan oleh Kepala Daerah setiap 3 tahun sekali.

Masalah muncul ketika sebagian besar Pemerintah Daerah tidak melakukan pemutakhiran data nilai NJOP dengan keadaan terkini, dan tetap menggunakan nilai NJOP pada taksiran yang sudah tidak relevan. Tentu saja karena berkaitan dengan tanah dan bangunan, secara ideal nilainya akan terus meningkat. Sisi ini yang dianggap sebagai kerugian pajak jika tidak dilakukan pemutakhiran data dengan cara yang tepat.

Dengan menggunakan data NJOP lama, mungkin saja pajak bumi dan bangunan 2019 yang dikenakan berada di bawah nilai sebenarnya. NJOP yang seharusnya bisa jadi cerminan harga transaksi atas objek tanah dan bangunan akhirnya tidak dapat melaksanakan perannya, baik dalam transaksi perdagangan maupun transaksi perpajakan.

Padahal jika dilihat, semenjak pemberlakuan pengalihan wewenang pemungutan pajak PBB Perkotaan dan Pedesaan dari Direktorat Jenderal Pajak kepada Pemerintah Daerah, seharusnya pos pajak ini dapat memberikan pemasukan yang signifikan pada kas daerah. Pemasukan yang tinggi juga akan berdampak baik dengan pembangunan daerah yang dilaksanakan.

 

Pembaharuan dalam PMK Nomor 208/PMK.07/2018

Aturan baru yang diberlakukan ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang telah berlaku dalam Buku Pedoman Umum Pengelolaan PBB-P2 pada tahun 2014. Hanya saja, beberapa detail ditambahkan dan dirinci kembali sehingga dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menaksir nilai yang sesuai untuk NJOP di daerahnya.

Detail yang ditambahkan antara lain adalah teknik dan tata cara penilaian NJOP, utamanya dalam menentukan Zona Nilai Tanah atau ZNT beserta Daftar Biaya Komponen Bangunan atau DBKB. Dua aspek ini yang dianggap sering mengalami kekeliruan dan kurang dimutakhirkan datanya dengan tepat.

ZNT sendiri dapat dipahami sebagai area yang terdiri atas sekelompok objek pajak, dimana objek pajak tersebut memiliki satu Nilai Indikasi Rata-Rata atau NIR yang terbatas oleh batas penguasaan atau pemilikan objek pajak dalam satuan wilayah administrasi pemerintahan daerah tanpa terikat pada batas blok

Sedangkan DBKB merupakan daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan biaya komponen fasilitas bangunan. Secara sederhana, biaya keseluruhan produksi bangunan tersebut.

Sebelumnya, kewenangan pemungutan pajak PBB ini sendiri telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Regulasi ini diluncurkan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Jadi secara praktis sebenarnya pemerintah daerah telah memiliki kewenangan tersebut sejak tahun 2009.

Pembaruan lain yang juga tercantum dalam PMK Nomor 208/PMK.07/2018 adalah mengenai peralihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB. BPHTB sendiri tadinya merupakan pajak pusat yang dipungut oleh negara, namun dengan pemberlakuan peraturan ini dialihkan menjadi pajak daerah yang bisa dikelola oleh pemerintah daerah.

 

Jika melihat penjelasan di atas, pemutakhiran data dengan cara yang tepat menjadi sangat penting perannya demi peningkatan pendapatan daerah melalui pajak bumi dan bangunan 2019. pedoman tersebut dapat diakses melalui tautan ini, dan bisa dilihat selengkapnya pada edaran dari Kementerian Keuangan secara langsung.

Untuk membantu Anda menghitung pajak bumi dan bangunan 2019, Anda bisa menggunakan kanal milik DJP Online atau Klikpajak yang merupakan partner resmi DJP Online. Anda bisa melakukan perhitungan dengan tepat, pembayaran yang sah serta pelaporan yang valid melalui kanal ini tanpa perlu mengalami kesulitan karena Klikpajak sangat mudah digunakan oleh siapapun dan apapun status wajib pajaknya.


PUBLISHED22 Aug 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: