Kewajiban Pajak Online Shop 2019 di Indonesia - Klikpajak

Kewajiban Pajak Online Shop 2019 di Indonesia

Di zaman yang serba modern ini, dunia bisnis online berkembang semakin pesat. Bisnis online adalah aktivitas bisnis yang dilakukan secara online. Bisnis online memiliki banyak macam, salah satunya adalah bisnis jual beli barang/jasa secara online. Saat mengakses aplikasi jual beli online, berbagai macam online shop telah tersedia dan dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan Anda. Bisnis online shop ini juga dikenakan kewajiban pajak atas penghasilan yang diperoleh. Seperti apa kebijakan terbaru pajak online shop 2019? Simak pembahasan lengkapnya berikut ini.

 

Potensi Besar Online Shop di Indonesia

bisnis online

Sebagai pengusaha bisnis online, Anda dapat menawarkan beragam produk penjualan berupa barang atau jasa melalui aplikasi jual beli online. Penghasilan yang akan diperoleh dirasa lebih menjanjikan karena bersifat lebih fleksibel serta bisa dikerjakan dimana dan kapan saja.

Potensi bisnis online memang sangat menggiurkan. Namun di sisi lain, dalam mempertahankan bisnis ini Anda wajib menguasai internet marketing. Melalui internet marketing, Anda bisa melakukan pemasaran bisnis atau produk Anda secara maksimal. Hal ini mungkin tidak mudah, mengingat tingginya tingkat persaingan yang terdapat di dunia bisnis online sehingga akan membutuhkan berbagai macam strategi jitu dalam pemasaran yang akan dilakukan.

Ada Penghasilan, Ada Pajak

Dengan berbisnis lewat online shop, apakah pelaku bisnis terbebas dari kewajiban pajak? Tentu saja tidak. Menjadi warga negara sekaligus pengusaha bisnis online, otomatis Anda menjadi wajib pajak. Anda wajib membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh. Secara regulasi, tidak ada perbedaan perpajakan antara transaksi online dengan perdagangan konvensional, karena status objek pajaknya sama. Dalam Surat Edaran Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 ditegaskan bahwa transaksi perdagangan barang dan jasa secara elektronik atau e-Commerce sama dengan transaksi barang dan jasa lainnya, tetapi berbeda dalam hal cara atau alat yang digunakan untuk melakukan transaksi.

 

Kewajiban Pajak Online Shop 2019

Pajak Online Shop

Belum lama ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan peraturan tentang kebijakan pembayaran pajak bagi para pelaku e-Commerce di Indonesia, termasuk pembuat konten di media sosial (Selebgram) dan YouTuber. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Peraturan pajak online shop 2019 terbaru yang resmi berlaku pada 1 April 2019 ini menegaskan kepada setiap pemilik online shop atau pedagang elektronik yang menjual barang atau jasanya di marketplace, wajib memberitahukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada penyedia marketplace. Apabila belum memiliki NPWP, maka segeralah mengurus kepemilikan usaha atau melaporkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada platform marketplace yang menaungi.

Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan adalah penghasilan itu sendiri, baik yang didapat secara transaksi online maupun offline. Ketentuannya adalah setiap tambahan penghasilan yang diterima Wajib Pajak, dan bersifat menambah kekayaan Wajib Pajak harus dikenakan pajak penghasilan. Pengenaan kewajiban pajak jual beli secara online juga disamakan dengan transaksi jual beli secara konvensional, dengan demikian ketentuan pajak yang berlaku bagi bisnis online tidak berbeda dengan bisnis konvensional.

Bagi pelaku bisnis online akan dikenai status Pengusaha Kena Pajak (PKP), dengan kewajiban membayar pajak akan muncul ketika mendapatkan penghasilan melebihi Rp600.000.000 per tahun.

Pajak Pertambahan NIlai

Penjual juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai karena termasuk dalam kategori penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak di daerah pabean wilayah hukum NKRI. Membayar pajak bagi pelaku bisnis online sekarang dapat dilakukan juga secara online dengan cara melaporkan melalui laporan pajak online e-Filing yang dapat diakses melalui website resmi pajak https://djponline.pajak.go.id.

 

Sementara itu, bagi pedagang online shop yang membuka lapak usahanya di luar marketplace wajib mematuhi ketentuan mengenai PPN, PPnBM, dan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara umum.

 

Mekanisme Khusus untuk Bisnis Online dengan Omzet di Bawah Rp 4,8 Miliar

Pemerintah juga akan mengatur mekanisme pemungutan PPh dan PPN untuk omzet bisnis online di bawah Rp4,8 miliar. Pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi e-Commerce dan transaksi perdagangan dan/atau jasa lainnya. Pengenaan pajak jual beli untuk toko online pada dasarnya dipersamakan dengan toko konvensional pada umumnya.

 

Pengukuhan Pengusaha Online menjadi Pengusaha Kena Pajak

pengusaha online kena pajak

Seperti toko konvensional, online shop yang menjual barang atau jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga harus menerbitkan faktur pajak. Pengaturan mengenai PPN diatur dalam UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Pengukuhan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) ini muncul ketika pengusaha online memiliki penerimaan bruto melebihi Rp 600 juta per tahun.

Pengusaha kecil memang dibebaskan dari kewajiban memungut PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) sehingga tidak perlu melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, kecuali apabila memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka UU PPN & PPnBM berlaku sepenuhnya.

Pihak marketplace juga diminta untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan terkait penyediaan platform kepada pedagang dan penjualan barang dagangan milik marketplace itu sendiri. Pihak marketplace juga bertanggung jawab untuk menyusun dan melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan pedagang pengguna platform.

 

Demikian pembahasan tentang pajak online shop 2019 serta kewajiban perpajakan yang dikenakan. Berbisnislah dengan tujuan untuk memberi manfaat dan keuntungan tidak hanya bagi Anda sendiri, namun juga bagi orang lain. Klikpajak hadir sebagai solusi lapor pajak online melalui e-Filing Pajak resmi dari Ditjen Pajak. Klikpajak adalah aplikasi penyedia jasa pajak online yang resmi dan telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Bayar dan laporkan SPT Tahunan Pribadi dan Badan Anda dengan mudah melalui Klikpajak. Daftar Klikpajak sekarang agar bisa bayar dan lapor SPT tanpa dipungut biaya tambahan dan Anda akan memperoleh Bukti Lapor resmi seperti DJP Online.

Kategori : Berita Regulasi

PUBLISHED13 Aug 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: