Ketentuan Pajak Penghasilan Final Terutang 2019 - Klikpajak

Ketentuan Pajak Penghasilan Final Terutang 2019

Penetpan dan pemberlakuan tarif Pajak Penghasilan Final (PPh Final) dinilai memberikan banyak keuntungan bagi para wajib pajak. Salah satu dampak positif yang dirasakan oleh wajib pajak adalah semakin mudah dan sederhana dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Pajak Penghasilan Final merupakan istilah atau nama lain dari PPh Pasal 4 Ayat 2. Terdapat berbagai macam objek PPh Final, seperti untuk sewa bangunan, jasa konstruksi, pajak atas obligasi, pajak atas peredaran bruto (omzet) usaha, dan lainnya. Artikel ini akan menguraikan ketentuan pajak penghasilan final terutang 2019 berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

 

Pokok Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Presiden Jokowi meluncurkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 pada 8 Juni 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Lalu, apa sajakah pokok perubahan dalam PP Nomor 23 Tahun 2018? Silahkan cermati poin di bawah ini,

  1. PP Nomor 23 Tahun 2018 ditetapkan dan dinyatakan berlaku mulai 1 Juli 2018.
  2. Penurunan tarif PPh Final, dari 1% menjadi 0,5% dari omzet, yang wajib dibayarkan setiap bulannya;
  3. Kriteria yang dikenakan adalah wajib pajak dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar dalam setahun;
  4. Hitungan omzet yang dikenakan tarif 0,5% mengacu pada ambang batas (threshold) omzet perbulan. Apabila dalam periode melebihi Rp 4,8 miliar, tetap dikenakan tarif 0,5% sampai tutup tahun pajak selesai.

 

Kriteria Wajib Pajak untuk Pajak Penghasilan Final Terutang 2019

Wajib pajak yang dapat memanfaatkan tarif final adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghailan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 M dalam satu tahun Pajak.

Peredaran bruto dalam satu tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto termasuk dari cabang. Peredaran bruto adalah seluruh imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.

 

Jangka Waktu Berlakunya Tarif Pajak Penghasilan Final

  • Wajib pajak orang pribadi adalah paling lama 7 Tahun Pajak.
  • Wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau firma adalah paling lama 4 tahun pajak.
  • Wajib pajak badan berbentuk PT jangka waktu paling lama adalah 3 Tahun Pajak.

Berlakunya jangka waktu tersebut terhitung sejak:

  1. Tahun pajak wajib pajak terdaftar. Yaitu bagi wajib pajak yang terdaftar sejak berlakunya PP ini.
  2. Tahun pajak berlakunya PP ini, bagi wajib pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP ini. Wajib pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP ini dan telah dikenai PPh final berdasarkan PP 46 Tahun 2013 sebesar 1 % maka dikenai PPh final sebesar 0,5% sampai dengan akhir tahun pajak 2018.

Contoh: Wajib pajak orang pribadi terdaftar 29 April 2018, sebelum berlakunya PP Nomor 23 Tahun 2018. Maka dapat dikenai PPh Final berdasarkan PP ini untuk periode 1 Juli hingga akhir tahun pajak 2018, Tahun Pajak 2019 s.d Tahun Pajak 2024. Pengenaanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari usaha sepanjang masih memenuhi kriteria sebagai wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu.

 

Cara Pelunasan Tarif Pajak Penghasilan Final 0,5%

Wajib pajak yang berpenghasilan tidak lebih dari Rp4,8 M setahun menyetor sendiri setiap Masa Pajak berdasarkan jumlah peredaran bruto Masa Pajak sebelumnya, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Pemungut pajak wajib pajak adalah pihak berwenang yang telah ditunjuk.

Pajak Penghasilan Final Terutang 2019 dibayarkan ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah tervalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Atau lebih mudah dibayarkan melalui ATM.

 

Klikpajak hadir sebagai solusi lapor pajak online melalui e-Filing Pajak resmi dari Ditjen Pajak.  Klikpajak adalah aplikasi penyedia jasa elektronik SPT (e-SPT) dan e-Filing pajak online yang resmi dan telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai Surat Keputusan Nomor KEP-193/PJ/2015. Lapor SPT Tahunan Pribadi dan Badan Anda dengan mudah melalui e-Filing Klikpajak. Sebelum pelaporan pajak badan tahunan berakhir pada 30 April nanti, segera penuhi segala kewajiban perpajakan Anda. Hindari sanksi administrasi karena terlambat lapor. Simpan dengan baik kode EFIN Anda demi kelancaran pembayaran pelaporan perpajakan Anda. Daftar sekarang juga agar Anda bisa lapor SPT GRATIS selamanya tanpa dipungut biaya tambahan dan Anda akan memperoleh Bukti Lapor resmi seperti DJP Online. Daftar sekarang juga di sini!

 


PUBLISHED18 Sep 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: