Kebijakan Penurunan Pajak Bunga Obligasi di Indonesia - Klikpajak

Kebijakan Penurunan Pajak Bunga Obligasi di Indonesia

Dalam rangka menarik minat investor asing, Pemerintah Indonesia akan menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final bagi bunga surat utang atau obligasi pemerintah hingga swasta. Penerapan penurunan pajak atas penghasilan obligasi ini pun telah diumumkan oleh Kementerian Keuangan setelah melalui proses persiapan dan pengkajian yang cukup matang. Berapa besaran tarif penurunan pajak bunga obligasi? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini.

Dasar Hukum Penetapan Pajak Bunga Obligasi

Pajak Bunga Obligasi diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 100 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Bunga Obligasi. Di dalam aturan perpajakan ini, bunga obligasi berbentuk bunga dan/ atau diskonto ditetapkan sebesar 15 persen untuk Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebelum dilakukan penyesuaian tarif pajak obligasi.

Tujuan Penurunan Pajak Bunga Obligasi

Tujuan penurunan pajak bunga obligasi ini untuk menciptakan kesamaan level of playing field dengan memperhatikan instrumen investasi secara menyeluruh. Di samping itu, penurunan tarif dilakukan untuk meningkatkan pendalaman pasar keuangan. Instrumen-instrumen keuangan sangat berpengaruh ketika terjadi krisis moneter. 

Berapa Besaran Tarif Pajak Bunga Obligasi?

Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga obligasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2013 tentang perubahan atas PP Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan (PPh) Berupa Bunga Obligasi. Dalam peraturan tersebut, bunga obligasi berbentuk bunga dan/ atau diskonto untuk Wajib Pajak (WP) dalam negeri dan Badan Usaha Tetap (BUT) dipatok sebesar 15%. Sementara bagi WP luar negeri selain BUT dipatok tarif 20%. Tarif pajak tersebut ditentukan sesuai dengan masa kepemilikan obligasi.

Bulan Juni lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, secara resmi menyatakan bahwa Kementerian Keuangan telah memangkas pajak bunga obligasi dari 15% menjadi 5%. Besaran ini dianggap akan mampu menarik minat investor ritel dan di saat bersamaan tetap dapat mendatangkan penerimaan pajak bagi negara.

Tarif Pajak Penghasilan Obligasi Turun Berapa Persen?

Direktorat Jenderal Pajak belum mengumumkan berapa kisaran penurunan tarif pajak bunga obligasi. Akan tetapi, pihak Direktorat Jenderal Pajak telah memberikan petunjuk bahwa penurunan pajak bunga obligasi akan lebih disetarakan antar satu instrumen dengan instrumen lainnya. Otoritas pajak telah mengkaji ulang oleh pemerintah, swasta, SUN (Surat Utang Negara) termasuk Reksadana, DIRE (Dana Investasi Real Estate), Dimfra, dan RDPT (Reksa Dana Penyertaan Terbatas) telah sepakat untuk dipersamakan, misalnya 5 persen. 

Pemerintah di sisi lain harus lebih cermat dalam menghitung penurunan Pajak Penghasilan bunga obligasi dan tidak perlu drastis menjadi 0%. Penurunan harus dihitung apakah risiko turunnya penerimaan pajak negara, terutama di tengah tren kenaikan yield secara global dan pelemahan nilai tukar Rupiah. Risiko tersebut juga dapat dikompensasi oleh pengurangan cost of fund yang ada.

Meskipun secara resmi telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, diharapkan kebijakan penurunan tarif ini dapat terealisasi hingga berhasil dan tidak berujung sia-sia. Target sasaran juga harus tercapai sesuai dengan yang dibidik. Tidak cukup hanya memperdalam pasar investor domestik maupun asing, tidak juga meredam yield dan cost of fund, tetapi menggerus penerimaan pajak negara. Kebijakan penurunan tarif pajak bagi penghasilan obligasi, seharusnya berdampak positif bagi pasar. Sebab, ongkos penerbitan bagi emiten pun akan berkurang dan hasil dari kebijakan ini dapat dinikmati secara maksimal.

Sebagai salah satu Aplikasi Penyedia Jasa (ASP) mitra resmi Dirjen Pajak, Klikpajak menyediakan berbagai informasi perpajakan terbaru yang dapat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Tuntaskan kewajiban perpajakan Anda dengan fitur hitung, setor, dan lapor pajak di Klikpajak! Proses yang aman, cepat dan praktis akan meringankan beban Anda dalam mengurus pajak. Segera daftarkan akun Anda di Klikpajak dan tuntaskan kewajiban pajak!

Tag : pph
Kategori : Berita Regulasi

PUBLISHED21 Jul 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: