Kebijakan Keringanan Pajak dari Pemerintah di Masa PSBB - Klikpajak

 Kebijakan Keringanan Pajak dari Pemerintah di Masa PSBB

Coronavirus disease (COVID-19) yang semakin mengganas di Indonesia membuat Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk penerapan social distancing sehingga laju penyebaran virus mematikan ini dapat ditekan. Kebijakan terkini yang dikeluarkan oleh Pemerintah pusat adalah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di 11 daerah yang tertera Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. HK. 01.07/Menkes/257/2020 yang dikeluarkan pada 16 April lalu.

Dalam pemberlakuannya, PSBB membuat berbagai aktivitas yang dilakukan di tempat-tempat umum seperti kegiatan keagamaan, belajar-mengajar, dan perkantoran dibatasi atau diliburkan terlebih dahulu. Tentunya, penerapan PSBB mempengaruhi stabilitas ekonomi daerah tersebut. Kekhawatiran akan anjloknya perekonomian daerah pun muncul.

Untuk mengurangi kekhawatiran yang berkembang di masyarakat, pemerintah membuat berbagai persiapan sebelum kebijakan PSBB diresmikan. Salah satu langkah yang diambil pemerintah agar membuat masyarakat siap menghadapi PSBB adalah merilis kebijakan keringanan pajak berupa insentif pajak dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2020 untuk meringankan beban masyarakat. Hal ini tentunya menjadi angin segar di masa sulit yang sedang dihadapi. Apa sajakah keringanan dalam sektor perpajakan yang diberikan oleh pemerintah di masa pandemi ini?

Berbagai Insentif Pajak dari Pemerintah

Karena PSBB, DJP Relaksasi Pengumpulan Dokumen Perpajakan Hingga 30 Juni 2020

Penyesuaian Insentif Pajak Penghasilan (PPh 21)

Pemerintah melakukan penyesuaian tarif pajak yang berlaku untuk Wajib Pajak (WP) dalam negeri dan bentuk usaha tetap dengan tujuan untuk menyokong badan usaha bertahan di situasi pandemi Covid-19. Selama periode Tahun Pajak 2020 dan 2021, persentase tarif pajak yang berlaku untuk WP Badan Dalam Negeri dan WP Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 22 persen. Kemudian, besaran tarif pajak yang akan dikenakan untuk tahun 2022 adalah sebesar 20 persen.

Selain itu, insentif yang diterima oleh WP perseorangan adalah berupa kebebasan membayar PPh 21 untuk periode April 2020 hingga September 2020. Adapun WP yang menerima kebebasan pembayaran pajak dalam periode tersebut adalah mereka yang berpenghasilan tidak lebih dari Rp. 200.000.000 per tahun dan bekerja di perusahaan yang merupakan Perusahaan kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

Baca juga: Cara Menghitung Insentif PPh 21

Insentif Pajak Impor (PPh Pasal 22) dan Pengurangan Angsuran (PPh Pasal 25)

Insentif pajak dalam periode hingga September 2020 juga berlaku untuk PPh Pasal 22 yang mengatur pajak impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea and Cukai. Perusahaan yang termasuk sebagai perusahaan KITE dapat mengajukan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 kepada KPP setempat untuk mendapatkan insentif tersebut. Selain pajak impor, insentif pajak juga diterapkan untuk PPh Pasal 25 yang mengatur tentang angsuran Pajak Penghasilan.

Perpanjangan Waktu Pemenuhan Kewajiban Pajak

Pemerintah juga memberikan relaksasi berupa perpanjangan waktu bagi WP untuk menunaikan kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak mereka. Para WP dapat mempersiapkan segaal kelengkapan dokumen perpajakan mereka dan mengajukan keberatan untuk mendapatkan perpanjangan waktu jatuh tempo selama 6 bulan.

Selain insentif pajak, pemerintah melalui DitJen Pajak juga menerapkan terhadap tata cara baru dalam penunaian kewajiban pajak. Kini, WP dapat menyelesaikan kewajiban pelaporan pajak mereka secara online. Sistem tersebut membuat WP, baik perorangan maupun badan usaha, juga harus menyesuaikan diri dengan berbagai persiapan dokumen dan cara untuk melakukan segala proses perpajakan mereka.

Klikpajak, Bayar Pajak Menjadi Lebih Praktis dan Mudah

Aplikasi lapor pajak online seperti Klikpajak memang memberikan banyak keuntungan. Wajib pajak, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan tidak perlu lagi mengantri berjam-jam. Lapor pajak secara manual memang menyulitkan. Lebih buruknya lagi, permasalahan ini dihadapi sebulan sekali atau paling tidak satu tahun sekali. Apa saja keuntungan penggunaan Klikpajak?

  1. Buat & Kelola e-Faktur Langsung di Klikpajak
  2. E-Faktur Terintegrasi untuk Buat Faktur hingga Bayar & Lapor Pajak
  3. Monitor NSFP yang Tidak Terpakai
  4. Terintegrasi dengan NSFP
  5. Faktur Terhitung Otomatis
  6. Bayar dan Lapor SPT

Masih banyak lagi keunggulan fitur Klikpajak yang dapat Anda gunakan. Yakin masih cari aplikasi pajak online lain? Segera gunakan Klikpajak, biarkan kami yang mengurus perpajakan Anda.

 


PUBLISHED07 Jun 2020
Hafidh
Hafidh

SHARE THIS ARTICLE: