Kebijakan Fiskal dan Moneter Akibat Wabah COVID-19 - Klikpajak

Kebijakan Fiskal dan Moneter Akibat Wabah COVID-19

Wabah COVID-19 yang terjadi lebih dari empat bulan ini, berdampak buruk pada perekonomian Indonesia. Tak hanya sektor informal yang mengalami dampak, Pemerintah pun mengalami kesulitan karena pendapatan negara turun sementara belanja untuk penanganan wabah meningkat. Lalu, bagaimana kebijakan fiskal dan moneter selama wabah COVID-19 ini?

Dampak Ekonomi Akibat Wabah COVID-19

Sektor informal seperti UMKM, pariwisata dan manufaktur yang pada tahun 1998 mampu bertahan menghadapi krisis moneter, saat wabah COVID-19 ini mengalami pukulan keras.

Sebagaimana kita ketahui bersama, larangan traveling dan adanya konsekuensi dari PSBB berdampak langsung pada industri pariwisata Indonesia. Imbasnya juga merembet pada industri perhotelan, restoran, ritel, transportasi dan lainnya.

Sektor manufaktur pun mengalami dampak karena terhambatnya supply chain bahan baku serta sulitnya distribusi produk. Belum lagi daya beli masyarakat yang juga menurun akibat pemutusan hubungan kerja serta pemotongan gaji di banyak sektor (bahkan pemerintahan).

Opini: Opini: Kiat Memahami Pajak Bisnis Online agar Tak Merasa Terhantui

Dampak Fiskal

Sementara di bidang fiskal, pendapatan negara mengalami penurunan akibat berkurangnya penerimaan perpajakan. Sebaliknya terdapat kenaikan belanja negara guna penanggulangan wabah serta kemungkinan peningkatan pembiayaan. 

Dampak Moneter

Dalam bidang moneter, pertumbuhan kredit mengalami perlambatan. Perlambatan kredit disertai dengan kredit yang bermasalah dikhawatirkan dapat mengganggu kinerja perbankan dan nonperbankan.

Kebijakan Fiskal

Berikut adalah rangkaian kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah Indonesia:

  1. Pemerintah mengeluarkan tiga stimulus terkait dengan COVID-19. Kebijakan stimulus pertama adalah insentif pariwisata. Stimulus kedua adalah insentif perpajakan sektor manufaktur yaitu sebesar Rp 22,9 triliun. Sementara itu, stimulus ketiga terdiri dari social safety net sebesar Rp 110 triliun, insentif tenaga dan pelayanan kesehatan sebesar Rp 75 triliun dan dukungan industri sebesar Rp 70,1 triliun.  
  2. Terkait dengan stimulus kedua, Kemenkeu menerbitkan PMK 23/2020 tentang stimulus pajak untuk karyawan dan dunia usaha. Stimulus tersebut antara lain pajak penghasilan karyawan ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP), pembebasan pajak penghasilan impor serta pengurangan angsuran PPh Pasal 25. Kementerian Keuangan juga memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terdampak Covid-19. 
  3. Terkait dengan stimulus ketiga, Presiden menginstruksikan kepada seluruh Menteri/ Pimpinan/ Gubernur/ Bupati/ Walikota untuk melakukan percepatan refocusing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang jasa guna penanganan Covid-19. Hal ini dituangkan dalam Instruksi Presiden No.4/2020.
  4. Presiden RI juga memberikan arahan agar Kementerian/ Lembaga mengutamakan pembelian produk UMKM dalam negeri serta mendorong BUMN memberdayakan UMKM.

Beberapa stimulus memang menjadi sorotan dan pro kontra di masyarakat. Namun, secara umum pemerintah pun menjaga anggaran defisit tidak melebihi 3%, demi kesehatan perekonomian jangka panjang.

Baca Juga: 5 Insentif Pajak Terkait Wabah COVID-19

Kebijakan Moneter

Di samping kebijakan fiskal, pemerintah melalui Bank Indonesia pun melakukan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan tingkat suku bunga. Selain itu, ada kebijakan untuk melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN), pelonggaran terkait kartu kredit serta restrukturisasi kredit. 

Tantangan terbesar dari wabah COVID-19 adalah jangka waktu wabah yang belum dapat diprediksikan. Oleh karena itu, sebagai masyarakat selain turut serta dalam menjaga kesehatan dan disiplin mengikuti ketentuan social distancing guna penanggulangan wabah COVID-19, Anda dapat turut serta membantu pemerintah dengan menjalankan kewajiban perpajakan Anda.

Itulah ragam kebijakan fiskal dan moneter selama wabah COVID-19. Beberapa kebijakan memang menjadi tanda anomali ekonomi terdampak wabah tersebut hal ini pun berpengaruh terhadap pengeluaran pajak Anda.

 

Walaupun saat ini kantor pelayanan pajak tidak melayani secara tatap muka, namun pelayanan pajak masih dapat didapatkan secara online. Apabila Anda mengalami kesulitan dalam melakukan perhitungan atau pelaksanaan administrasi pajak lainnya, Anda dapat menggunakan aplikasi perpajakan digital, KlikPajak yang merupakan mitra resmi DJP.

Klikpajak juga telah tersertifikasi ISO 27001 sebagai bentuk nyata terhadap keamanan data pengguna sehingga tidak perlu khawatir adanya kebocoran data pengguna.

Untuk mengetahui fitur KlikPajak lebih lanjut, Anda dapat mengakses website kami, atau melakukan registrasi di sini untuk dapat menggunakan KlikPajak secara gratis.

 


PUBLISHED11 Jul 2020
Hafidh
Hafidh

SHARE THIS ARTICLE: