PPh Pasal 23, Karakteristik dan Prosedur Potongnya - Klikpajak

Karakteristik PPh Pasal 23, Kewajiban Pajak yang Dipotong Langsung

Dalam setiap pembahasan mengenai pajak penghasilan yang dikenakan di Indonesia, biasanya Pajak Penghasilan Pasal 21 akan selalu berdampingan dengan Pajak Penghasilan Pasal 23. PPh Pasal 23 sendiri biasanya dituliskan secara sekaligus dengan PPh Pasal 21, dengan bentuk PPh Pasal 21/23. Namun sebenarnya mengapa hal ini dilakukan? Apakah kedua pajak penghasilan ini memiliki kesamaan satu sama lain?

Sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut, pajak harus dipahami sebagai satu kewajiban yang dimiliki oleh wajib pajak (apapun pekerjaan dan posisinya) yang harus ditunaikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Mulai dari tarif, subjek, objek, hingga batas waktu pembayaran dan pelaporan serta sanksi yang dikenakan. Semua secara detail tercantum pada setiap regulasi baku yang menjadi acuan.

Baca Juga: Peraturan Baru dengan Pengecualian Terkait PPh 23

 

Pengertian PPh Pasal 23

PPh Pasal 21 dipahami sebagai pajak atas penghasilan berupa gaji yang diterima, upah, honorarium, tunjangan atau pembayaran lain dengan nama atau istilah apapun yang berhubungan dengan pekerjaan. Sedangkan PPh Pasal 23 sedikit berbeda. Pajak penghasilan ini dikenakan atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau hadiah serta penghargaan.

Jika mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang juga menjadi acuan pengenaan pajak penghasilan adalah subjek pajak yang menerima penghasilan. Idealnya jika penghasilan diterimakan pada wajib pajak perorangan maka yang berlaku adalah tarif PPh 21. Namun jika diserahkan pada wajib pajak berbentuk badan dalam negeri, maka yang digunakan adalah PPh Pasal 23 terkait dengan transaksi jasa yang dilakukan dua pihak.

 

Tarif dan Besaran Pajak yang Harus Dibayar

Pada konsep PPh 21, yang dikenakan adalah model tarif progresif, dimana semakin besar penghasilan dari wajib pajak maka semakin besar pula besaran pajak yang dikenakan. Penjelasan lengkapnya dapat Anda temukan pada artikel terkait sehingga dapat menjadi acuan komprehensif untuk pembanding dengan apa yang disampaikan secara detail pada artikel ini.

Berbeda dengan tarif PPh 21 yang dikenakan berdasarkan penghasilan yang diterima dan menggunakan metode progresif, PPh Pasal 23 dikenakan atas dasar DPP atau jumlah bruto penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Jumlah bruto, dalam hal ini diartikan sebagai penghasilan yang dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya.

Besaran tarif yang dikenakan adalah sebagai berikut:

  • Sebesar 15% dari penerimaan jumlah bruto atas dividen dan hadiah serta penghargaan selain dari yang sudah dipotong dengan menggunakan PPh Pasal 21.
  • Sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain berkaitan dengan penggunaan harta, kecuali pada sewa tanah atau bangunan. Tarif yang sama juga dikenakan dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.

 

Pelaporan PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 dipotong oleh pihak pemotong dan harus dilaporkan secara rutin dalam kurun waktu setiap bulan. Artinya, pihak pemotong PPh Pasal 23 diharuskan secara aktif melaporkan pemotongan pajak ini dengan menggunakan SPT Masa PPh 23 yang tersedia pada kanal elektronik yang disediakan oleh DJP.

Pelaporan yang dilakukan memiliki batas waktu tertentu. Dalam hal PPh Pasal 23 batas waktu pelaporannya adalah tanggal 20 pada bulan berikutnya. Dalam pelaporan ini sangat direkomendasikan menggunakan kanal elektronik karena wajib pajak yang bertanggung jawab atas pelaporan pajak tidak perlu terhambat oleh hari libur atau jam kerja KPP normal. Pelaporan bisa dilakukan pada pukul berapapun karena sistem yang dimiliki DJP bersifat online dan menyediakan layanan 24 jam penuh setiap hari.

 

Pengelolaan Pajak secara Online

Beberapa tahun belakangan pengelolaan administrasi perpajakan secara online terus digalakkan oleh pemerintah melalui DJP. Banyak layanan baru yang disediakan, baik dalam tahap penghitungan, pelaporan, hingga pembayaran dan pembuatan faktur pajak dan nomor seri faktur pajak. Hal ini ditujukan semata untuk memberikan kemudahan pada wajib pajak agar dapat melaksanakan kewajibannya tanpa hambatan apapun.

Memang jika dilihat, animo masyarakat dalam menggunakan kanal online ini terbilang baik. Hal ini dibuktikan dengan terus meningkatnya jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan melalui kanal e-Filing yang disediakan oleh DJP dari tahun ke tahun. Tentu ini menandakan kesadaran pajak masyarakat semakin meningkat, dan keberadaan kanal yang disediakan DJP berfungsi dengan baik.

Baca Juga : Sanksi Atas Pajak Penghasilan Apabila Tidak Membayarnya

 

Dalam pengelolaannya, beberapa kanal dan layanan masih sepenuhnya dikelola oleh DJP karena dianggap sangat strategis dan perlu kontrol yang ketat. Namun sebagian besar lain telah dapat dilakukan dengan mitra resmi yang dikelola oleh swasta demi kemudahan akses dan penyediaan jalur yang lebih luas.

Klikpajak dalam hal ini, dapat menjadi salah satu pilihan. Pembayaran, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23, sesuai dengan konteks bahasan artikel ini, dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa perlu proses panjang yang berbelit. Beberapa klik saja melalui Klikpajak dan kewajiban pelaporan Anda dapat diselesaikan dengan baik. Karena merupakan mitra resmi, transaksi yang dilakukan sifatnya valid dan terverifikasi oleh DJP secara langsung.

 


PUBLISHED24 Oct 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: