Kaleidoskop 2020: Ekonomi RI hingga Aturan Pajak Terbaru

Kaleidoskop 2020: Deretan Cobaan Ekonomi RI hingga Aturan Pajak Teranyar

2020 jadi tahun yang penuh kesan bagi masyarakat. Sayangnya, bukan kesan yang bisa dibanggakan akibat Covid-19. Klikpajak by Mekari akan menyajikan deretan cobaan ekonomi RI akibat Virus Corona dan bencana alam hingga aturan perpajakan terbaru dalam kaleidoskop 2020.

Tahun Tikus Logam yang jadi ikon tahun 2020 sejatinya melambangkan kesuburan, kekayaan dan keberuntungan.

Namun para ahli fengsui juga menyebutkan 2020 menyimpan hal yang tak terduga, sekaligus ada kekuatan di dalamnya.

Ingin lebih mudah urus perpajakan sekaligus laporan keuangan perusahaan?

Ikuti demo online cara mudah mengelola pajak dan keuangan bisnis di Klikpajak Demo Jurnal, kami akan menyesuaian waktu Anda kapan saja.

Warna muram memang menyelimuti wajah tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.

Akan tetapi, tetap memberikan secercah harapan dengan mengambil hikmah dan pelajaran di dalamnya.

“Hingga mampu mengantarkan ke penghujung tahun dengan sistem dan tatanan di berbagai lini kehidupan untuk bergerak menuju keseimbangan dan ‘budaya’ fleksibel.”

Harapannya, 2021 menjadi tahun manis, buah dari ‘pahitnya’ cobaan sepanjang 2020 yang dibayangi penyebaran Covid-19 ke seantero jagad dan melumpuhkan sendi-sendi perekonomian seluruh negara, tak terkecuali Indonesia.

Klikpajak.id akan merangkum rentetan cobaan ekonomi RI akibat Covid-19 dan bencana alam hingga aturan perpajakan teranyar dari berbagai sumber dalam kaleidoskop 2020.

Apa Saja Deretan Peristiwa dalam Kaleidoskop 2020?

Simak kaleidoskop 2020 sebagai potret wajah Indonesia selama satu tahun terakhir di sini.

Ilustrasi kaleidoskop 2020

A. Januari 2020: Banjir Jakarta di Awal Tahun

“Bisa dibilang, musibah sudah menyambangi Indonesia saat mengawali tahun 2020.”

Tepatnya pada malam pergantian tahun baru banjir menerjang Ibukota Jakarta dan sekitarnya yang notabennya sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan negeri ini.

Tentu saja, dampaknya cukup terasa. Bukan hanya menelan korban jiwa, tapi juga ‘menghanyutkan’ kegiatan ekonomi yang diklaim menimbulkan kerugian materiil sekira Rp1 triliun.

Baca Juga: Cara Lapor SPT Online Warga Negara Asing yang Bekerja di Indonesia

B. Februari 2020: Bencana Alam di Beberapa Daerah

“Ternyata musibah tidak berhenti di bulan pertama tahun 2020 saja.”

Menyusul terjadi bencana alam seperti banjir, angin puting beliung dan tanah longsor di beberapa daerah di Indonesia.

Total korban jiwa mencapai ratusan orang dan kerugian materiil ditaksir tidaklah sedikit.

Bencana alam yang terjadi di awal tahun ini menjadi catatan tersendiri dalam kaleidoskop 2020.

C. Maret 2020: Munculnya Covid-19 di Indonesia

“Petaka awal tahun belanjut.”

Coronavirus jenis baru bernama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV 2) yang menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-19 (Covid-19) resmi dilaporkan ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO/World Health Organization) pada Desember 2019.

Seiring mobilitas manusia antar negara, dalam hitungan hari, virus ini pun dengan cepat menyebar ke beberapa negara di Asia, Eropa, Afrika, Timur Tengah dan Amerika Serikat.

Hingga pemerintah di sejumlah negara terpaksa menutup jalur penerbangan dari dan ke daratan China.

Setelah momok virus yang hingga akhir 2020 ini belum ada vaksin yang resmi disuntikkan untuk menjinakkan keganasannya, gerak masyarakat dunia dibatasi.

Kemunculan Covid-19 di Indonesia akhirnya dikonfirmasi pemerintah, tepatnya pada 2 Maret 2020 dengan 2 orang WNI diumumkan terinfeksi Virus Corona.

Sejak saat itu, jumlah pasien Covid-19 terus meningkat.

Data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 merilis lonjakan pasien Covid-19.

Per 30 Desember 2020 ini, jumlah positif Covid-19 di Indonesia mencapai 735.124 orang, dengan jumlah sembuh sebanyak 603.741 dan meninggal 21.944 orang.

Kaleidoskop 2020: Deretan Cobaan Ekonomi RI hingga Aturan PajakIlustrasi pandemi Covid-19 dalam kaleidoskop 2020

D. April 2020: PSBB, Rupiah dan IHSG Melorot

“Tak lama berselang sejak Covid-19 terkonfirmasi di Indonesia, aktivitas masyarakat dibatasi dengan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) berlaku nasional.”

Sekolah tutup dan banyak pekerjaan dilakukan dari rumah (WFH/work from home) serta layanan masyarakat secara daring.

Perekonomian terasa lumpuh meski tak total. Ini jadi awal kejatuhan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Banyak investor panik dan melakukan aksi jual yang menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ‘terbakar’.

IHSG melorot ke level 4.635 pada 17 April 2020, setelah sempat anjlok ke level 3.973, terendah sejak awal tahun ini.

Kini, menjelang tutup tahun, meski masih berada di zona merah pada penutupan IHSG pada 30 Desember 2020, tapi sudah berhasil merangkak ke level Rp5.979.

Begitu juga dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang sempat terperosok ke level Rp16.000-an dalam periode Maret-April 2020.

Berdasarkan kurs tengah BI, rupiah tidak berdaya terhadap dolar AS terjadi pada 2 April 2020 yang menyentuh Rp16.824 untuk kurs jual dan Rp16.657 kurs beli.

Namun di penghujung 2020 ini rupiah mampu menekuk dollar ke level Rp14.000-an per dolar AS.

E. Mei 2020: Ekonomi RI Kontraksi dan Suntikan Insentif Pajak

“Hampir seluruh sektor usaha terserang Covid-19.”

Banyak perusahaan terutama di bidang jasa pariwisata dan transportasi -khususnya udara- sulit bernapas bahkan tak mampu bertahan.

Gelombang PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) bermunculan.

Tak sedikit pula pekerja/karyawan yang harus rela menerima upah separuh karena pemotongan gaji menjadi opsi perusahaan.

Daya beli masyarakat merosot, ekonomi RI mulai kritis.

Kerugian akibat pandemi Covid-19 pada Kuartal I-2020 pun diperkirakan mencapai Rp320 triliun sebagaimana dirilis Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan.

Ini bukan angka yang kecil untuk sebuah ‘kehilangan’ dalam hitungan sebulan saat pandemi Covid-19 menjangkit di Indonesia.

Guncangan perekonomian RI ini tercatat dalam realisasi pertumbuhan ekonomi Kuartal I-2020 yang hanya mampu tumbuh 2,97% year on year (yoy).

Padahal, Kuartal I-2019 ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh di 5,07% (yoy).

Note: Penjelasan tentang Insentif Pajak Dampak Covid-19 Berupa PPh 21 DTP

Suntikan Dana Lewat Insentif Pajak

“Gara-gara pandemi Covid-19 ini pula, pemerintah harus rela menalangi kerugian dan beban ekonomi masyarakat.”

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyuntikkan insentif pajak pada pelaku usaha dan juga pekerja.

Insentif pajak diberikan selama 6 bulan yang berlaku mulai Masa Pajak April hingga September 2020, berupa:

  • Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP)
  • Bebas PPh Pasal 22 impor bagi importir
  • Potongan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% dari total angsuran yang seharusnya dibayar
  • Kemudahan restitusi PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
  • PPh Final UMKM ditanggung pemerintah

Kaleidoskop 2020: Deretan Cobaan Ekonomi RI hingga Aturan PajakIlustrasi insentif pajak dampak Covid-19 dalam kaleidoskop 2020

F. Juni 2020: Sebar Bansos Covid-19

“Guna meringankan beban ekonomi masyarakat khususnya bagi masyarakat dengan ekonomi rentan, pemerintah menggelontorkan dana buat sebar bantuan sosial (bansos) dampak pandemi Covid-19.”

Bansos Covid-19 ini bermacam-macam bentuknya. Mulai dari Program Keluarga Harapan (PHK), kartu sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT), bansos sembako, diskon listrik, kuota internet gratis bagi pelajar/mahasiswa/pengajar dan lainnya.

Bansos sembako Covid-19 sendiri senilai Rp600.000 per bulan hingga September 2020.

Kemudian diturunkan menjadi Rp300.000 per bulan hingga Desember 2020.

G. Juli 2020: Harga Emas Tembus Rp1 Juta, Insentif Pajak Diperpanjang

“Akibat pandemi Covid-19 ini pula membuat harga emas mengilap alias mahal. Menguntungkan bagi yang jual, tapi tidak untuk membelinya.”

Banyak yang berburu emas atau logam mulia sebagai pilihan investasi yang dinilai lebih aman di tengah pandemi Covid-19 yang penuh ketidakpastian.

Untuk pertama kalinya, harga emas Antam tembus Rp1.065.000 per gram di bulan Juli 2020.

Padahal, di akhir 2019 saja harga emas masih di harga Rp762.000 per gramnya.

Perpanjangan Masa Pemberian Insentif Pajak Dampak Covid-19

Harapannya, Covid-19 bisa hilang dalam hitungan bulan. Tapi nyatanya butuh vaksin untuk menghalaunya.

Semua orang pun harus sabar menunggu vaksin yang diuji coba siap digunakan, dan ini butuh waktu tidak sebentar.

Insentif pajak dampak Covid-19 yang semula diberikan hanya berlaku hingga September, akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020.

Kaleidoskop 2020: Deretan Cobaan Ekonomi RI hingga Aturan PajakIlustrasi harga emas Antam dalam kaleidoskop 2020

H. Agustus 2020: Pertumbuhan Ekonomi RI Minus

“Tekanan pandemi Covid-19 makin menjadi menggerogoti sebagian besar motor penggerak pertumbuhan ekonomi.”

Setelah mengalami kontraksi pada kuartal pertama, pertumbuhan ekonomi tercatat negatif pada kuartal kedua tahun ini.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia Kuartal II-2020 minus, tercatat -5,32% (yoy).

Pertumbuhan ekonomi periode ini jadi terburuk sejak pertumbuhan ekonomi 2 dekade lalu, yakni pada Kuartal I-1999 masa meletusnya gerakan reformasi yang berujung pertumbuhan ekonomi -6,13% (yoy).

Note: Kelebihan e-Faktur 3.0 Dibanding e-Faktur 2.2

Penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kaleidoskop 2020

I. September 2020: Tarif Listrik Turun, e-Faktur 3.0 Siap Berlaku Nasional

“Himpitan beban ekonomi masyarakat kian menyesakkan.

Pemerintah pun akhirnya menurunkan tarif listrik.

PLN (Perusahaan Listrik Negara) memangkas tarif listrik untuk non-subsidi tanpa syarat.

Khusus 7 golongan tegangan rendah, harga listrik turun Rp22,58 per kWh.

Sehingga harga listrik non-subsidi ini pun menjadi Rp1.444,70 per kWh yang berlaku mulai Oktober hingga Desember 2020.

Baca Juga: Tantangan Dirjen Pajak di Masa Pandemi dan Harapan ke Klikpajak

e-Faktur 3.0 Berlaku 1 Oktober

DJP resmi mengeluarkan pengumuman berlakunya sistem e-Faktur 3.0 mulai 1 Oktober 2020 menggantikan versi e-Faktur 2.2.

Bagi Wajib Pajak (WP) pengguna e-Faktur Client Desktop DJP, harus update e-Faktur 3.0 di perangkat komputernya.

Pun demikian, WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) pengguna e-Faktur Client Desktop DJP ini masih tetap harus berpindah ke e-Faktur Web Based untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Kaleidoskop 2020: Deretan Cobaan Ekonomi RI hingga Aturan PajakIlustrasi e-Faktur 3.0 dalam kaleidoskop 2020

J. Oktober 2020: Omnibus Law UU Cipta Kerja Disahkan, Ada Aturan Perpajakan Baru

“Meski terdapat pasal yang kontroversial pada klaster ketenagakerjaan, tepatnya pada 2 Oktober 2020, Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja disahkan DPR.”

Ada banyak klaster yang terangkum dalam UU Cipta Kerja ini, salah satunya adalah Klaster Perpajakan.

Beberapa pasal pada UU PPh, UU KUP, UU PPN & PPnBM dan UU PDRD diubah juga ditambah pada Klaster Perpajakan di UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja ini.

Selengkapnya mengenai aturan perpajakan terbaru dalam UU Cipta Kerja, selengkapnya baca:

Ilustrasi omnibus law UU Cipta Kerja klaster perpajakan dalam kaleidoskop 2020

K. November 2020: Resesi Ekonomi, BI Rela Turunkan Suku Bunga

“Nyaris sepanjang tahun, kepungan pandemi Covid-19 makin ‘menggila’.”

Pemerintah meyakinkan vaksin Virus Corona ini baru bisa dirilis tahun 2021.

Daya masyarakat makin lemah, pengangguran bertambah 2,67 juta orang menjadi 9,77 juta orang dan rata-rata gaji pekerja turun hingga 50% per bulan.

Indonesia pun harus mengakui mengalami resesi ekonomi.

Setelah ekonomi kuartal pertama kontraksi dan di kuartal kedua negatif, lagi-lagi pertumbuhan ekonomi RI Kuartal III-2020 negatif sebesar -3,49% (yoy).

Di tengah daya beli masyarakat yang lemah ini, suku bunga acuan (BI 7-day reserve repo rate/BI7 DRRR) harus rela dikendorkan.

Otoritas moneter Bank Indonesia (BI) akhirnya memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 3,75% pada 19 November 2020.

Terendah sejak pertama kali diberlakukannya BI 7-Day Reserve Repo rate pada 21 April 2016 yang kala itu suku bunga acuan masih bertengger di 5,50%.

Kaleidoskop 2020: Deretan Cobaan Ekonomi RI hingga Aturan PajakIlustrasi penurunan suku bunga acuan BI dalam kaleidoskop 2020

L. Desember 2020: Skandal Korupsi hingga Reshuffle Menteri

“Nestapa 2020 sepertinya tidak hanya berhenti pada belenggu pandemi Covid-19.”

Menutup tahun kelabu bagi Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dua menteri Jokowi karena dugaan korupsi.

Untuk kesekian kalinya, Kementerian Sosial (Kemensos) tersandung kasus korupsi. Korupsi dana bansos kembali mencoreng instansi pemerintahan ini.

Kali ini, Menteri Sosial Juliari Batubara, diduga menerima suap bansos penanganan pandemi Covid-19 dari pengadaan dan penyaluran bansos dengan total senilai Rp17 miliar.

Lalu Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, terciduk KPK dengan dugaan korupsi dari kebijakan ekspor benih lobster, menerima suap senilai Rp3,4 miliar dan USD100,000 dari pihak PT Aero Citra Kargo.

Note: Curhat Dirjen Pajak di Hari Pajak 14 Juli di Tengah Pandemi Covid-19

Reshuffle 6 menteri Jokowi

Menilai kinerja sepanjang menjabat sebagai pembantu Presiden Joko Widodo sejak dilantik 2019 silam, terutama kinerja selama 2020 yang dihadapkan pada tantangan pandemi Covid-19, Jokowi akhirnya bongkar pasang jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.

Ada enam sosok yang menggeser susunan awal jajaran para menteri Jokowi, diantaranya:

  1. Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, sebagai Menteri Sosial (menggantikan Juliari Batubara)
  2. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ke-14, Sandiaga S Uno, sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (menggantikan Wishnutama)
  3. Budi Gunadi Sadikin, sebagai Menteri Kesehatan (menggantikan Terawan Agus Putranto)
  4. Yaqut Cholil Quomas, sebagai Menteri Agama (menggantikan Fachrul Razi)
  5. Wahyu Sakti Trenggono, sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (menggantikan Edhy Prabowo)
  6. M Lutfi, sebagai Menteri Perdagangan (menggantikan Agus Suparmanto)

Kaleidoskop 2020: Deretan Cobaan Ekonomi RI hingga Aturan PajakIlustrasi Presiden Jokowi menghadapi Covid-19 dalam kaleidoskop 2020

Menutup Lembar Kaleidoskop 2020, Secercah Asa di 2021

Apapun keadaannya di 2020 ini, setiap dari kita perlu menanam asa untuk masa yang akan datang.

“Sesulit dan sepahit apapun tahun ini, nyatanya kita mampu melewatinya hingga detik terakhir 2020.”

Pelajaran dan pembelajaran sepanjang 2020 mengantarkan jiwa-jiwa kuat dan lebih bijaksana dalam segala hal.

Selamat menyambut Tahun Baru 2021, semoga secercah asa yang tersimpan di 2021 jadi harapan nyata buat berjuta umat di negeri ini.

Kaleidoskop 2020: Deretan Cobaan Ekonomi RI hingga Aturan PajakIlustrasi pergantian tahun dalam kaleidoskop 2020

Terbiasa Serba “Online’

Seperti yang sudah disinggung di atas, di setiap musibah selalu ada hikmah.

Adanya pandemi Covid-19 telah mengubah sebagian besar gaya hidup masyarakat Indonesia.

Dari yang tadinya masih banyak aktivitas yang dilakukan secara konvensional, sejak saat itu dipaksa untuk terbiasa dengan cara daring.

Peran teknologi mengambil alih efektivitas di berbagai kegiatan dan aktivitas masyarakat.

Siswa dan mahasiswa belajar dari rumah, pekerja bekerja tanpa ngantor, pengusaha berbisnis tanpa jamuan, bahkan belanja dan berbagai layanan termasuk perpajakan dilakukan secara online.

Untuk layanan perpajakan, mulai dari bayar hingga lapor pajak dan melakukan berbagai aktivitas perpajakan secara online.

Penyedia Jasa Aplikasi Perppajakan (PJAP) mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id turut andil dalam memudahkan urusan perpajakan para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Melalui Klikpajak.id, Anda melakukan berbagai aktivitas perpajakan, mulai dari menghitung, membayar pajak, hingga melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan/Masa PPh dengan mudah.

Bukan hanya itu, melalui Klikpajak Anda juga mudah membuat e-Faktur dan melaporkan SPT Masa PPN, serta membuat bukti potong dan pelaporan SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot lebih gampang.

Sebab, Klikpajak memiliki fitur lengkap dan teintegrasi. Tinggal klik, semua urusan perpajakan Anda langsung beres!

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resi Ditjen Pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Apa saja fitur lengkap Klikpajak yang membuat aktivitas perpajakan Anda lebih efektif dan efisien?

A. Lapor SPT di e-Filing Klikpajak Gratis!

Anda dapat memanfaatkan fitur e-Filing Klikpajak untuk melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

Lapor SPT juga gratis selamanya melalui e-Filing Klikpajak. Anda bisa melaporkan semua jenis SPT mulai dari SPT Tahunan Pajak Badan, SPT Masa (Bulanan) Pajak, dan SPT Tahunan Pajak Pribadi.

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Langkah-langkah lapor SPT PPh Badan, selengkapnya dapat Anda lihat pada video berikut:

Tutorial lapor SPT PPh Pribadi dapat Anda lihat pada video berikut ini:

Aturan Baru Sanksi Tidak/Telat Lapor SPT Pajak

DJP telah menentukan kapan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) maupun PPN.

WP yang tidak lapor atau terlambat melakukan pelaporan pajak, harus bersiap menghadapi sanksi atau denda keterlambatan.

Sebelumnya, pengenaan sanksi terlambat dan kurang bayar pajak sebesar 2% per bulan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No. 6/1983 yang diubah dengan UU 16/2009.

Namun ketentuan diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menjadi disesuaikan dengan tingkat atau tarif suku bunga acuan per bulan.

Hasil penghitungan sanksi telat lapor SPT dan kurang bayar pajak terbaru pengenaan sanksi terkait pelaporan SPT jumlahnya bisa lebih rendah dibanding sanksi sebelumnya.

Berikut rincian aturan sanksi dan denda terkait pelaporan SPT pajak dalam UU Cipta Kerja:

1. Sanksi denda berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dibagi 12 berlaku pada tanggal dimulai penghitungan sanksi, paling lama 24 bulan pada WP yang;

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak menjadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Jika tidak melunasi SPT kurang bayar => Sanksi denda berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% dibagi 12, paling lama 24 bulan

3. Jika tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) => Sanksi denda berdasarkan suku bunga acuan ditambah 15% dibagi 12, paling lama 24 bulan

4. Jika tidak menyampaikan SPT atau mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar => Akan didenda sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

Jumlah ini lebih rendah dari yang tertulis di UU KUP, sebesar 150%.

5. Jika PPh PKP kurang bayar, sanksi administratif berupa bunga yang ditetapkan Menkeu dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP).

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”, berikut ini:

Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Pajak

Tak perlu bingung kapan waktunya harus bayar lapor pajak untuk menghindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak.

Lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

B. Bisa Membuat Kode Billing Sekaligus Bayar Pajak di e-Billing

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Melalui e-Billing Klikpajak, Anda dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

 

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Klikpajak.id akan menerbitkan ID Billing Anda resmi dari DJP dan Anda dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Note: Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

Kaleidoskop 2020: Deretan Cobaan Ekonomi RI hingga Aturan PajakIlustrasi fitur bayar pajak online dalam kaleidoskop 2020

C. Menggunakan Fitur e-Faktur 3.0 dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Anda menggunakan e-Faktur Klikpajak.id, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN Anda dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Anda di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak.id, Anda dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Anda dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

Kaleidoskop 2020: Deretan Cobaan Ekonomi RI hingga Aturan PajakIlustrasi berlakunya e-Faktur 3.0 dalam kaleidoskop 2020

D. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Anda membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Note: Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntani online Jurnal.id sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

Kaleidoskop 2020: Deretan Cobaan Ekonomi RI hingga Aturan Pajak

E. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Anda lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Lebih jelasnya bagaimana cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company ini, selengkapnya lihat di SINI.

F. Terintegrasi Jurnal.id: Administrasi Perpajakan Makin Mudah dan Cepat

Agar semakin mudah dan praktis dalam melakukan administrasi perpajakan Anda, gunakan juga pembukuan dan laporan keuangan dalam aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Karena aplikasi pajak online Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Anda dapat menarik data transaksi dalam laporan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajaknya maupun Bukti Potong Pajaknya secara langsung, dan saat diperlukan untuk melaporkan SPT pajaknya dengan cepat dalam satu platform.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Dan lainnya yang memudahkan Anda mengelola faktur, biaya, stok barang, cash link atau transfer langsung dalam aplikasi, hingga melihat ringkasan bisnis dari smartphone Anda.

Note: Ketahui bagaimana integrasi aplikasi akuntansi online Jurnal.id dan aplikasi pajak online Klikpajak.id ini semakin memudahkan urusan perpajakan Anda, selengkapnya temukan di SINI.

Data Anda Terlindungi

Tenang, Anda dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standarisasi Internasional ISO (International Organization for Standardization) yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Anda melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana saja.

Baca Juga: Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Anda bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Anda dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Kaleidoskop 2020: Deretan Cobaan Ekonomi RI hingga Aturan PajakIlustrasi keamanan data dalam kaleidoskop 2020

Tim ‘Support’ Klikpajak Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Anda dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Anda dalam membuat

Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Anda?

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Anda. Klikpajak.id mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Anda dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.

Kaleidoskop 2020, Selamat Datang 2021!

Itulah sekilas peristiwa yang terjadi sepanjang 2021 yang dirangkum dalam kaleidoskop 2020.

Begitu banyak peristiwa yang mewarnai dunia, juga Indonesia.

Klikpajak.id telah mengemasnya dalam ulasan yang tertuang dalam kaleidoskop 2020.

Menyambut 2021 dengan segenggam harapan, jalani bisnis dengan cara yang lebih efektif dan efisien melalui aplikasi pajak online dan aplikasi laporan keuangan yang dapat diandalkan.

Temukan cara mudah kelola pajak dan leuangan bisnis dengan mendaftarkan diri Anda pada Klikpajak Demo Jurnal. Kami akan menyesuaikan waktu Anda kapan saja.


PUBLISHED31 Dec 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: