Insentif PPh Pasal 22 Impor? Ketahui Caranya Disini! - Klikpajak

Insentif PPh Pasal 22 Impor? Ketahui Caranya Disini!

Pemerintah memberikan beberapa insentif pajak kepada perusahaan yang terdampak wabah COVID-19. Salah satu  adalah insentif Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor. Definisi PPh Pasal 22 Impor adalah pajak penghasilan yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu atau Bank Devisa pada saat Wajib Pajak melakukan kegiatan impor barang. Berikut penjelasan lengkap seputar insentif pajak PPh 22 impor dari Klikpajak by Mekari.

Kriteria Perusahaan Penerima Insentif Pajak PPh Pasal 22 Impor

Wajib pajak dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 lmpor, sepanjang memenuhi kriteria:

  1. Memiliki kode KLU sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf PMK-44/PMK.03/2020;
  2. Telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; atau
  3. Telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB, pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean.

Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 lmpor seperti tertera di atas diberikan melalui SKB Pemungutan PPh Pasal 22 lmpor.

Ketentuan perusahaan yang dapat memperoleh insentif pajak PPh Pasal 22 Impor:

1 . Perusahaan yang Sesuai Kode Klasifikasi Usaha

Terdapat 102 kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) wajib pajak yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPh Pasal 22 Impor. Adapun klasifikasi tersebut telah dicantumkan dan dilaporkan Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018. 

Daftar Perusahaan 102 KLU tersebut antara lain:

  1. Industri minyak goreng kelapa sawit,
  2. Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental,
  3. Industri produk roti dan kue,
  4. Industri makaroni, mie dan produk sejenis,
  5. Industri bumbu masak dan penyedap masakan,
  6. Industri ransum makanan hewan,
  7. Industri konsentrat makanan hewan,
  8. Industri minuman ringan,
  9. Industri pemintalan benang,
  10. Industri pemintalan benang jahit,
  11. Industri pertenunan (bukan pertenunan karung goni dan karung lainnya),
  12. Industri penyempurnaan benang,
  13. Industri penyempurnaan kain,
  14. Industri percetakan kain,
  15. Industri kain rajutan,
  16. Industri barang jadi tekstil untuk keperluan rumah tangga,
  17. Industri barang jadi tekstil lainnya,
  18. Industri karpet dan permadani,
  19.  Industri barang dari tali,
  20. Industri yang menghasilkan kain keperluan industri,
  21. Industri non woven (bukan tenunan),
  22. Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil,
  23. Dll.

2 . Perusahaan KITE

Perusaha KITE adalah badan usaha yang telah memenuhi ketentuan dan ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan untuk mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) sesuai perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Baca juga: Ini 5 Insentif Pajak Dampak COVID-19 dalam PMK No. 44 Tahun 2020

Tata Cara Permohonan SKB Pemungutan PPh Pasal 22 lmpor

  1. Wajib Pajak menyampaikan permohonan SKB Pemungutan PPh Pasal 22 lmpor secara daring (online) pada menu Permohonan SKB Pemungutan PPh Pasal 22 lmpor melalui laman www.pajak.go.id;
  2. Atas permohonan SKB Pemungutan PPh Pasal 22 lmpor tersebut, berdasarkan pengecekan sistem akan diterbitkan, yaitu SKB Pemungutan PPh Pasal 22 lmpor, dalam hal wajib pajak memenuhi, atau Surat Penolakan, dalam hal wajib pajak tidak memenuhi. Lebih lanjut, kriteria KLU, Perusahaan KITE, izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf K atau huruf L PMK-44/PMK.03/2020;
  3. SKB Pemungutan PPh Pasal 22 lmpor atau Surat Penolakan diterbitkan segera setelah wajib pajak mengisi menu Permohonan SKB Pemungutan PPh Pasal 22 lmpor melalui laman www.pajak.go.id.

Jangka waktu pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 lmpor berlaku sejak tanggal SKB diterbitkan sampai dengan tanggal 30 September 2020. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dapat melakukan konfirmasi kebenaran SKB Pemungutan PPh Pasal 22 lmpor yang diperoleh wajib pajak melalui sarana daring (online) atau layanan yang disediakan oleh DJP.

Dalam SE ini juga diatur mengenai tata cara pencabutan SKB Pemungutan PPh Pasal 22 lmpor sebagai berikut:

  1. Dalam hat terdapat penetapan KMK mengenai pencabutan Perusahaan KITE, pencabutan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB diterbitkan oleh DJBC, DJBC mengirimkan data dan/atau informasi mengenai KMK pencabutan Perusahaan KITE, izin Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB yang dicabut kepada DJP;
  2. Berdasarkan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, DJP secara jabatan melakukan pencabutan SKB Pemungutan PPh Pasal 22 lmpor secara sistem melalui laman www.pajak.go.id;
  3. Atas pencabutan SKB Pemungutan PPh Pasal 22 lmpor sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib pajak tidak berhak atas pembebasan pemungutan PPh Pasal 22 lmpor sejak tanggal diterbitkannya KMK mengenai pencabutan Perusahaan KITE, pencabutan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB.

Untuk perhitungan PPh Pasal 22 Impor sendiri tetap mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 (perubahan dari PMK Nomor 34/PMK.010/2017).

Baca juga: Work From Home, Layanan Kantor Pajak Online Diperpanjang

Sulit Menghitung Pajak PPh 22 Impor? Pakai Klikpajak!

Bagi Anda yang masih mengalami kesulitan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 22 Impor, Anda dapat menggunakan aplikasi perpajakan online, KlikPajak. KlikPajak adalah mitra resmi dari Direktorat Jenderal Pajak dan menyediakan fitur yang cukup lengkap untuk memudahkan Anda mengerjakan segala administrasi perpajakan bisnis Anda.

Beralih gunakan Klikpajak secara gratis sekarang juga. Kalau ada yang mudah, kenapa harus susah?

Layanan Klikpajak tidak hanya akan memudahkan Anda dalam perhitungan pajak melainkan juga menerbitkan faktur pajak, menerbitkan ID billing saat pembayaran, hingga pelaporan pajak pun dapat difasilitasi secara terintegrasi dalam satu aplikasi mobile.


PUBLISHED06 Jun 2020
Septina Muslimah
Septina Muslimah

SHARE THIS ARTICLE: