"Curhat" Dirjen Pajak di Hari Pajak 14 Juli di Tengah Pandemi Covid-19

“Curhat” Dirjen Pajak di Hari Pajak 14 Juli di Tengah Pandemi Covid-19

2020 bukan tahun yang mudah bagi masyarakat dunia, tak terkecuali Indonesia. Hampir semua lini kehidupan kena dampak Virus Corona atau COVID-19. 

Bukan hanya soal pendapatan hampir setiap orang, tapi juga negara menghadapi tantangan. Mau tahu curhatan Dirjen Pajak, Suryo Utomo, pada Hari Pajak 14 Juli di tengah pandemi Covid-19 ini?

Tak hanya Indonesia, tahun ini memang jadi tahun yang berat bagi perpajakan di seluruh negara di dunia. Fokus terbelah, antara tuntutan capai target penerimaan dari pajak dan beri stimulus pajak untuk kelangsungan ekonomi.

Gerak terbatas, langkah tersendat, roda perekonomian pun seret. Itulah yang dirasakan hampir semua kalangan di tengah gempuran pandemi Virus Corona, menggerogoti nadi perekonomian seluruh jagad, di penjuru negeri ini.

Dilema. Sepertinya ini kata yang “pas” buat menggambarkan bagaimana cara para pembuat kebijakan di seluruh dunia putar otak keras-keras untuk jaga stabilitas perekonomian negaranya. Sekuat tenaga raih penerimaan negara.

Tapi, seperti pepatah bilang, ‘hidup itu pilihan’ -yang bisa mengubah prioritas. Bertepatan di Hari Pajak ini, Klikpajak by Mekari persembahkan sekelumit ungkapan hati Dirjen Pajak menghadapi kondisi perpajakan di tengah pandemi.

Ditjen Pajak Fokus pada ini

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, menyatakan perpajakan Indonesia saat ini sedang fokus pada upaya penanganan wabah Covid-19. Juga fokus meringankan beban ekonomi yang dipikul masyarakat akibat wabah tersebut.

Untuk itulah beragam stimulus pajak diberikan termasuk mulai dari penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan hingga relaksasi restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

“Kami mengimbau dunia usaha untuk memanfaatkan segala fasilitas yang tersedia untuk membantu menjaga kelangsungan usaha di tengah pandemi ini,” kata Suryo Utomo, kepada Klikpajak by Mekari.

Tarif PPh Badan turun jadi 22% mulai Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021. Pada 2022, tarif PPh Badan ini diturunkan lagi jadi 20% saja.

Tak tanggung-tanggung, perusahaan berbadan hukum masih bisa menikmati penurunan tarif PPh Badan tambahan 3% lebih rendah lagi. Artinya, bisa peroleh penurunan tarif PPh Badan hingga 19% di 2020 dan 2021, turun jadi 17% di 2022.

Pemangkasan tarif PPh Badan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbatas. Beleid ini berlaku mulai 19 Juni lalu.

Note: Untuk tahu lebih jelasnya terkait penurunan tarif PPh Badan ini, silakan baca selengkapnya di Jangan Terlewat, Ini Jenis Insentif Pajak untuk Perusahaan Tbk

Sedangkan stimulus fiskal dalam bentuk relaksasi restitusi PPN, telah dikeluarkan sejak awal tahun ini. Kemudian jenis usaha yang bisa memanfaatkan insentif pajak ini diperluas melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2020 tentang:

Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Coronavirus disease 2019. Aturan ini merupakan perubahan atas PMK No.23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.

Note: Penjelasan lengkap mengenai insentif PPN ini, bisa didapatkan di Ini Daftar Jenis Usaha Terdampak Corona yang Bisa Ajukan Insentif PPN

Melalui PMK 44/2020 ini pula berbagai insentif pajak digulirkan, seperti:

  • Perluasan insentif pajak untuk PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)
  • Pmbebasan PPh Pasal 22 Impor
  • Potongan angsuran PPh Pasal 25
  • Relaksasi restitusi PPN
  • Serta insentif pajak untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bisa ajukan bebas PPh Final.

Dirjen Pajak Suryo Utomo saat menghadiri upacara Hari Pajak via foto dokumentasi Ditjen Pajak

Dampak Covid-19 pada Pelaporan Pajak

Seperti diketahui, dampak pandemi corona ini suka tak suka banyak layanan tatap muka ditiadakan. Hampir semua hal nyaris beralih secara daring atau online, tak terkecuali layanan perpajakan.

Apakah pandemi Covid-19 ini telah menurunkan jumlah pelaporan pajak dari Wajib Pajak (WP)?

Suryo mengungkapkan, pandemi ini tidak memengaruhi layanan pelaporan pajak. Pelaporan pajak sejak sebelum pandemi sebagian besar sudah dilaksanakan secara elektronik melalui sistem DJP Online atau pihak ketiga.

Pihak ketiga di sini adalah mitra resmi DJP yang disebut Penyedia Jasa Aplikasi Pajak (PJAP) atau Application Service Provider (ASP). Salah satu mitra Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah Klikpajak.id yang disahkan dengan Surat Keputusan DJP Nomor KEP-169/PJ/2018.

Namun lesunya kondisi ekonomi dan ketidakpastian tinggi telah mengalihkan perhatian masyarakat dan dunia usaha. Mereka dihadapkan pada upaya keras untuk menjaga kelangsungan hidup dan kelangsungan usaha.

Dampaknya, jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak tahun 2020 yang masuk diakuinya agak menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Janjikan ini…

Mutu pelayanan dan efektivitas pengawasan pajak jadi pekerjaan rumah setiap otoritas pajak di dunia. ‘Reformasi’ jadi salah satu kuncinya.

Lantas, apa kabar reformasi perpajakan di tanah air? Menjawab hal ini, Suryo mengaku terus melakukan perbaikan administrasi perpajakan.

Harapannya, kualitas pelayanan pajak bisa diacungi jempol. Ditjen Pajak bisa lebih mudah lagi melakukan pengawasan pajak.

“Dengan reformasi perpajakan tersebut, formula kebijakan ekonomi dan fiskal yang tepat, kami optimistis kinerja sistem perpajakan kita akan meningkat kembali ke level sebelum pandemi bahkan melampaui level tersebut,” ungkap Suryo.

Sekadar informasi, dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan Tahun 2020, target penerimaan negara dari perpajakan sebesar Rp1.404,5 triliun (turun dibanding APBN induk yang ditarget Rp1.462,6 triliun).

Perubahan postur APBN-P 2020 itu melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020.

Penurunan target penerimaan negara dari perpajakan ini salah satunya digunakan untuk penguatan penanganan Covid-19 dan fokus pada pemulihan ekonomi nasional.

Artinya, bagian dari target penerimaan perpajakan itu dialokasikan untuk memberikan insentif pajak buat masyarakat secara umum dan dunia usaha hingga akhir tahun ini.

Ditjen Pajak Akui ini

Urusan perpajakan di era digital seperti sekarang ini Ditjen Pajak menilai masyarakat Indonesia umumnya sudah melek teknologi digital. Orang mendadak ke gaya hidup online akibat wabah Covid-19.

Untuk itulah ia mengaku arah DJP yang memanfaatkan teknologi digital sudah tepat. Sebab menawarkan kemudahan dalam mengurus perpajakan.

“Masyarakat dan wajib pajak juga menyambut positif berbagai kebijakan pemanfaatan teknologi digital, karena semakin memudahkan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka,” tutur Suryo.

Upacara memperingati Hari Pajak bersama pegawai pajak via foto dokumentasi Ditjen Pajak

Tidak Bisa Lakukan Sendiri

Suryo menekankan, penerimaan pajak adalah fungsi vital suatu negara. Sementara itu, data menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki banyak ruang untuk berbenah.

Ia pun tak menampik bahwa Ditjen Pajak tidak bisa berjalan sendiri untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran pajak pada masyarakat.

“Pekerjaan itu tentu saja tidak dapat kami selesaikan sendirian, tetapi membutuhkan kolaborasi dari semua pihak, baik dari instansi pemerintah lainnya maupun dari pihak luar seperti PJAP yang merupakan komponen penting, bersama konsultan pajak dan dunia pendidikan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kepatuhan pajak masyarakat Indonesia,” jelasnya.

Note: Ingat, Mulai Agustus 2020, Membuat Bukti Potong PPh 23/26 Wajib Menggunakan e-Bupot

Sepenggal Asa DJP

Selalu ada asa di hadapan. Begitupun bagi Suryo, sebagai orang nomor wahid di otoritas pajak Indonesia ini, meyakini literasi perpajakan masyarakat di penjuru Nusantara bisa diwujudkan secara maksimal dengan peran serta PJAP sebagai mitra resmi DJP.

“Kami menghargai dan menyambut baik kerja sama dengan mitra seperti Klikpajak untuk meningkatkan kualitas ekosistem perpajakan Indonesia. Kami berharap Klikpajak dapat membantu upaya-upaya pemerintah untuk mendorong kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat Indonesia,” –Dirjen Pajak Suryo Utomo.

Ia menekankan, DJP akan selalu terbuka untuk masukan dan saran dari semua pemangku kepentingan (stakeholder) guna meningkatkan kualitas serta kinerja sistem perpajakan Indonesia.

Klikpajak, Pajak ‘Online’ Mitra Resmi DJP

Sebagai mitra resmi Ditjen Pajak, Klikpajak menjadi aplikasi pajak online yang memudahkan urusan perpajakan Anda. Proses pembayaran hingga pelaporan pajak jadi praktis.

“Klikpajak memiliki fitur lengkap mulai dari e-Billing, e-Faktur, e-Bupot dan e-Filing dengan langkah penggunaan simpel yang membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda pelaku usaha, konsultan pajak, maupun Anda yang bekerja sebagai tax officer di sebuah perusahaan.”

Melalui aplikasi Klikpajak, Anda bisa membuat Faktur Pajak Masukan, Faktur Pajak Keluaran hingga Faktur Pajak Retur. Anda juga mudah membuat Bukti Potong dan Melaporkan SPT Tahunan/Masa PPh 23/26 melalui fitur e-Bupot Klikpajak.

Keamanan dan kerahasiaan data terjamin karena Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO -yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Selain bisa menghemat waktu dan biaya karena pengelolaan pajak hanya dilakukan dalam satu platform, kelebihan Klikpajak adalah bisa menarik data langsung dari laporan keuangan pengguna aplikasi akuntansi online seperti Jurnal by MekariSimple Online Accounting Software.

Teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian accounting (keuangan) lebih cepat dan mudah dengan pemakain Klikpajak.id. Sehingga proses pembuatan, pembayaran, pelaporan pajak jadi makin gampang dan tepat.

Masih banyak lagi kemudahan yang bisa Anda dapatkan melalui fitur pajak online Klikpajak ini. Cukup daftarkan alamat email Anda di www.klikpajak.id dan nikmati kemudahan cara bayar, lapor, dan kelola pajak dalam satu aplikasi yang terintegrasi langsung dengan DJP.

Tinggal klik, urusan perpajakan Anda pun langsung terupdate secara otomatis! Makin efektif dan efisien.

Memperingati Hari Pajak via foto dokumentasi Ditjen Pajak

Selamat Hari Pajak! Sadar Pajak untuk Membangun Negeri

Sekolah gratis, mau berobat juga gratis, aktivitas lancar karena jalan tol mulus, ada subsidi listrik, subsidi pangan dan segala fasilitas umum lainnya termasuk ketersediaan air bersih kita nikmati, itu semua berasal dari uang pajak. Pajak dibayarkan oleh setiap warga negara yang punya kewajiban pajak.

Uang pajak itu jadi pendapatan negara. Kalau uang pajak tidak masuk, bagaimana negara bisa belanja? Buat bangun infrastruktur, menggaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/Polri, hingga bantuan sosial untuk masyarakat miskin dan lainnya.

Jika kesadaran bayar pajak kita sebagai warga negara Indonesia rendah, bagaimana bisa semua fasilitas umum yang dibutuhkan itu bisa terpenuhi dengan baik?

Di sisi lain, ternyata bujet untuk kebutuhan fasilitas umum dan operasional negara itu sifatnya wajib. Sebagai bentuk tanggungjawab negara terhadap rakyatnya.

Kalau uang untuk belanja negara saja tidak cukup, mau tak mau negara akan mengambil utang. Bila utang membengkak, sejatinya masyarakat sendiri yang dirugikan karena bisa memengaruhi kemampuan ekonominya.

Itulah pentingnya pajak bagi sebuah negara dan warganya. Dengan bijak dan sadar pajak, kita semua jadi bagian dari warga negara yang membangun negeri. Bersama-sama menikmati fasilitas umum untuk menunjang kehidupan sehari-hari.

Jadi, sudahkah Anda membayar pajak hari ini? Selamat Hari Pajak 14 Juli, Indonesia maju dari kita dan untuk kita semua.


PUBLISHED14 Jul 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: