Dampak COVID-19 pada Tax Expenditure Indonesia - Klikpajak

Dampak COVID-19 pada Tax Expenditure Indonesia

COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, namu juga kegiatan bisnis. Hal ini membuat pemerintah dengan cepat memberlakukan insentif pajak untuk meringankan pajak sektor industri atau bisnis yang terdampak. Namun pemberian insentif ini diyakini oleh beberapa ahli berpotensi meningkatnya tax expenditure di Indonesia. 

Lantas, apa yang dimaksud dengan tax expenditures?

Pengertian Tax Expenditure

Menurut OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), tax expenditure adalah transfer sumber daya kepada public yang dilakukan bukan dengan memberikan bantuan atau belanja langsung (direct transfer) tapi melalui pengurangan kewajiban pajak. Ini mengacu pada standar perpajakan yang berlaku.

Pemerintah Indonesia mengartikan belanja perpajakan sebagai penerimaan perpajakan yang hilang atau berkurang akibat adanya ketentuan khusus yang berbeda dari sistem pemajakan secara umum (benchmark tax system), yang menyasar pada hanya sebagian subjek dan objek pajak dengan persyaratan tertentu.

Adapun benchmark tax mengacu pada  struktur tarif pajak, standar perhitungan, pengurangan atas pembayaran yang sifatnya wajib, ketentuan untuk memfasilitasi admininistrasi pajak, serta kewajiban untuk patuh terhadap konsensus fiskal internasional.

Tiap negara berbeda juga tiap benchmark-nya tergantung kondisi dan kebijakan negara tersebut. Sehingga, definisi tax expenditure di tiap negara pun berbeda.

Secara umum, OECD memberikan guidelines bahwa pengurangan kewajiban pajak dapat dikategorikan sebagai tax expenditures apabila memenuhi syarat berikut,

  1. Berkontribusi dan memberi manfaat pada sektor industri, aktivitas atau kelompok pendapatan wajib pajak tertentu
  2. wajib mendukung suatu tujuan yang jelas dan dapat dicapai lewat kebijakan publik lain
  3. Memiliki pembeda yang umum dan memadai terkait benchmark tax yang berlaku dengan ketentuan lainnya
  4. Perubahan ketentuan pajak bisa disesuaikan sewaktu-waktu jika ingin menghilangkan tax expenditure
  5. Harus ada kebijakan untuk mengimbangi tax expenditure.

Lima jenis tax expenditure yang sering ditemui, menurut OECD antara lain: 

  1. Keringanan Pajak: yaitu jumlah yang dikurangkan dari benchmark untuk basis pajaknya,
  2. Pengecualian: yaitu jumlah yang dikecualikan dari basis pajak,
  3. Pengurangan tarif pajak: yaitu pengurangan tarif pajak yang diterapkan kepada pembayar pajak atau transaksi perpajakan tertentu,
  4. Penangguhan atau penundaan: yaitu penundaan pembayaran pajak,
  5. Kredit pajak: yaitu jumlah yang dikurangkan dari utang pajak. 

Baca juga: Insentif Pajak 2020, Akankah Mencegah PHK Massal?

Tax Expenditure di Masa Wabah COVID-19

Pada bulan Agustus tahun 2019,bahwa pajak yang selama ini tidak masuk ke kas negara karena adanya kebijakan pajak, akan dijadikan sebagai belanja pajak (tax expenditure) dalam anggaran negara.

Selama ini belanja pajak yang riil ada tidak diperhitungkan dalam anggaran negara (APBN). Padahal secara teori dan konsep UU Perpajakan dan ketentuan pelaksanaannya, tax expenditure jumlahnya tidak sedikit. Hal ini menjadi salah satu parameter bahwa penghitungan rasio pajak menjadi tidak riil juga.

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia dan dari hasil perkiraan belanja pajak yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan RI, jumlahnya pada 2016 sebesar Rp143,6 triliun dan pada 2017 sebesar Rp154,7 triliun.

Bila dibandingkan dengan rencana penerimaan pajak pada 2017 sebesar Rp1.283,5 triliun dan realisasinya Rp1.151,1 triliun, maka porsinya 12,1% terhadap rencana dan 13,4% terhadap realisasi.

Sementara itu, untuk dana yang dialokasikan untuk tax expenditure atau belanja perpajakan disebutkan dalam Perpres 54 Tahun 2020 adalah sebesar Rp 84,54 triliun. Angka tersebut naik Rp 72,31 triliun dari alokasi APBN 2020 Rp 12,23 triliun.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan tax expenditure di tahun 2020 diprediksi meningkat. Hal ini dapat dipahami karena banyaknya insentif pajak yang diterbitkan pemerintah bagi perusahaan terdampak wabah.

Namun demikian, angka realisasi belanja perpajakan saat ini masih dalam tahap penghitungan. Hal ini disampaikan pada konferensi APBN Kita pada 17 April 2020. 

Pemberlakuan kebijakan yang menimbulkan tax expenditures, seperti pemberlakuan insentif pajak saat COVID-19, memiliki dua sisi yang dilematis.

Di satu sisi berbagai jenis insentif pajak diharapkan dapat menciptakan efek pengganda (multiplier effect) bagi kegiatan ekonomi. Khususnya dalam masa wabah COVID-19.

Pemberlakuan insentif pajak diharapkan dapat membantu pengusaha untuk tetap bertahan dan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja karyawannya. Sehingga secara makro, mempertahankan atau bahkan meningkatkan aktivitas ekonomi secara nasional. 

Namun, adanya insentif pajak dapat mengakibatkan konsekuensi turunnya penerimaan pemerintah dari pos perpajakan.

Penyusutan penerimaan perpajakan semacam ini tentunya akan signifikan jika terakumulasi dalam jangka panjang, mengingat penerimaan dari sektor perpajakan masih menjadi sektor utama dalam penerimaan negara.

Sebagai pengusaha dan wajib pajak, Anda dapat memanfaatkan insentif pajak yang memang telah disediakan oleh pemerintah. Namun, tetap harus bersiap bahwasanya insentif tersebut sifatnya hanya sementara. Ketika kondisi dinilai sudah kondusif, perhitungan pajak akan mengikuti ketentuan normal. 

Baca juga: Solusi Pajak bagi Startup yang Lagi Bakar Duit

Klikpajak, Aplikasi Perpajakan Mitra Resmi DJP

Klikpajak adalah aplikasi resmi mitra Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai portal pelaporan, dokumentasi, dan pembayaran pajak.

Klikpajak juga memungkinkan Anda membuat faktur pajak elektronik menggunakan fitur e-Faktur atau bukti potong dengan e-Bupot hingga buat ID Billing dan lapor SPT Tahunan/Masa dengan mudah.

Fitur e-Faktur Klikpajak memudahkan Anda untuk membuat dan mengelola:

  • Faktur Pajak Masukan
  • Faktur Pajak Keluaran
  • Faktur Pajak Retur

Anda juga bisa membuat ID Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Klikpajak juga dilengkapi fitur e-Bupot yang memudahkan Anda menerbitkan Bukti Potong dan mengelola bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah. Karena alur yang efisien dan ramah penggunaan (user friendly).

Anda bisa melaporkan seluruh jenis SPT secara gratis selamanya melalui fitur e-Filing di Klikpajak kapan pun dan di mana pun. Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Semua jenis SPT bisa dilaporkan melalui e-Filing di Klikpajak, seperti SPT Tahunan Pajak Badan, SPT Masa (Bulanan) Pajak, dan SPT Tahunan Pajak Pribadi, dengan mudah dan cepat karena panduan pengisian SPT yang simpel.

tax expenditure covid-19Ilustrasi bayar dan lapor pajak secara ‘online’

Cara Menggunakan Aplikasi Klikpajak

Aktivasi Pajak

1. Cara aktivasi pajak adalah dengan mengajukan EFIN dan sertifikat elektronik pajak bagi yang belum memilikinya.

2. Jika permohonan sertifikat elektronik pajak sudah disetujui, unduh di situs resmi DJP di efaktur.pajak.go.id.

Pendaftaran Akun di Klikpajak

tax expenditure covid-19

1. Daftarkan akun Anda di Klikpajak dengan mencantumkan informasi yang terdiri dari Profil Pajak, NPWP, Nama Perusahaan, dan Jabatan.

2. Kemudian aktifkan fitur e-Filing dengan mencantumkan NPWP dan EFIN

Tunggu apalagi, lakukan urusan perpajakan Anda sekarang juga. Cukup daftarkan alamat email Anda di www.klikpajak.id dan nikmati kemudahan cara bayar, lapor, dan kelola pajak dengan mudah dalam satu aplikasi yang terintegrasi langsung dengan DJP. Tinggal klik, urusan perpajakan Anda langsung terupdate secara otomatis!

 

 


PUBLISHED26 Jun 2020
Hafidh
Hafidh

SHARE THIS ARTICLE: