PSBB Jakarta, Sudah Paham Aturan Pajaknya Belum? - Klikpajak

PSBB Jakarta, Sudah Paham Aturan Pajaknya Belum?

Meningkatnya jumlah kasus menunjukkan betapa masifnya persebaran COVID-19 ini. Hal ini yang kemudian mendorong pemerintah untuk melakukan kebijakan PSBB pada beberapa daerah terdampak Corona. Pemerintah telah menyetujui PSBB di sebagian besar wilayah Indonesia. Kemudian, jumlah tersebut kemungkinan besar masih akan terus bertambah mengingat terdapat sejumlah daerah lain yang sedang mengajukan permohonan PSBB. Lalu saat PSBB Jakarta, bagaimana aturan pajak yang berlaku ya? Simak ulasan berikut khusus dari Klikpajak by Mekari untuk Anda.

Apa Itu PSBB?

Work From Home, Layanan Kantor Pajak Online Diperpanjang

Pada Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Pasal 1 yang berbunyi:

Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Diesies 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan persebaran Corona Virus Diesies 2019 (COVID-19).

Jika sebelumnya pemerintah memberikan himbauan kepada masyarakat untuk melakukan self quarantine, kali ini PSBB bersifat sebagai kebijakan dengan landasan hukum. Oleh karena itu, dalam menetapkan PSBB sendiri terdapat kriteria-kriteria tertentu yang harus dimiliki suatu daerah.

Pada PP No, 21 Tahun 2020 Pasal 3 dijelaskan bahwa terdapat dua poin kriteria yang harus dipenuhi sebuah daerah sebelum dapat menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Kedua poin tersebut yaitu:

  1. Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah.
  2. Terdapat kaitan epidemiologi dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Epidemiologi sendiri secara umum dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari penyebaran semua hal khususnya pada dunia kesehatan, yang jika dikaitkan pada keadaan saat ini adalah penyebaran wabah COVID-19 di dunia.

Kedua poin kriteria tersebut merujuk kepada adanya persetujuan menteri kesehatan dan juga Pemerintah daerah untuk kemudian menetapkan PSBB yang telah didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan seperti yang tertuang pada Pasal 2.

Batasan Kegiatan selama PSBB

Merujuk kepada pengertiannya, PSBB adalah  pembatasan kegiatan penduduk pada suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 dengan tujuan persebaran virus tersebut dapat ditekan. Lalu apa saja batasannya?

Pada Pasal 4 PP No.21 Tahun 2020 dijelaskan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) minimal meliputi peliburan sekolah, tempat kerja, kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Namun meskipun begitu, kebijakan tersebut harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk. Oleh karenanya, kehadiran teknologi sangat diperlukan pada situasi seperti sekarang ini.

Banyak kegiatan yang dilakukan secara online, baik itu kegiatan belajar mengajar, bekerja dari rumah atau work from homePun kita juga harus memenuhi kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang baik, yang salah satunya adalah kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajak. Tapi, banyak yang belum tahu apa saja aturan dan insentif pajak DKI Jakarta selama PSBB berlangsung. 

Baca juga: Bingung Bayar Pajak saat Cuti Bersama 2020 dan PSBB? Ini Caranya!

Aturan dan Intensif Pajak DKI Jakarta selama PSBB

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan tiga kebijakan insentif pajak bagi warga karena dampak dari penerapan PSBB. Kebijakan yang diharapkan meringankan beban masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang tertunda akibat pandemi COVID-19. Beberapa kebijakan diantaranya :

  1. Penghapusan sanksi administrasi pajak daerah akibat pelanggaran administrasi perpajakan. Seperti sanksi keterlambatan pembayaran pokok pajak, keterlambatan pelaporan pajak, hingga denda.
  2. Tidak ada kenaikan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2020. Lalu penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran tunggakan tahun-tahun sebelumnya.
  3. Pengurangan pokok pajak daerah, khususnya kepada pelaku usaha yang terdampak atas pelaksanaan PSBB. Pengurangan ini dapat diberlakukan untuk semua jenis pajak, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB).

Aturan dan insentif tersebut terhitung mulai dari tanggal 3 April 2020 – 29 Mei 2020, namun dapat dievaluasi dan dilakukan penyesuaian berdasarkan pertimbangan mengenai pemberlakuan status tanggap darurat di wilayah DKI Jakarta. Tetapi masyarakat tetap diimbau agar merespon aturan tersebut dengan bijak dan tidak menunggu hingga tanggal jatuh tempo.

Untuk menghindari tanggal jatuh tempo, Anda bisa memanfaatkan pelaporan pajak online dengan Klikpajak. Mulai dari faktur pajak, bayar, lapor hingga pengarsipan pajak sudah dalam genggaman.

Serahkan segala perhitungan pajak Anda pada Klikpajak. Ketahui lebih banyak mengenai Klikpajak di website resmi kami  Anda juga bisa langsung melakukan registrasi akun Klikpajak untuk menggunakannya secara gratis.


PUBLISHED07 Jun 2020
Septina Muslimah
Septina Muslimah

SHARE THIS ARTICLE: