Aplikasi Pajak Online 2019: Informasi Konfirmasi Status Wajib Pajak - Klikpajak

Aplikasi Pajak Online 2019: Informasi Konfirmasi Status Wajib Pajak

Salah satu kabar perpajakan terbaru 2019 ini, Direktorat Jenderal Pajak secara resmi telah meluncurkan aplikasi informasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (iKSWP) yang dapat langsung diakses melalui laman resmi DJP Online. Konfirmasi Status Wajib Pajak digunakan oleh DJP dalam upaya mendongkrak angka kepatuhan wajib pajak. Program ini sebagai implementasi Tax Clearance atas pelayanan publik. Untuk saat ini, aplikasi pajak online 2019 informasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (iKSWP) menyediakan tiga layanan bagi wajib pajak, simak di bawah ini.

 

Mengetahui dan Memahami Arti Status Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

Bagi Anda yang ingin mengetahui status Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) secara mandiri, dapat dilakukan sebelum mengajukan layanan publik tertentu ke instansi pemerintah atau melalui aplikasi Online Single Submission melalui aplikasi iKSWP.

Selain itu, dalam pelaksanaannya DJP memberikan hak akses kepada pejabat atau pegawai di DPMPTSP kota atau kabupaten untuk dapat mengecek kembali validitas data wajib pajak melalui aplikasi portal DJP Online.

Perlu Anda ketahui, validitas data milik wajib pajak ditentukan oleh dua hal, di antara lain:

  • Nama lengkap wajib pajak dan kartu NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi DJP Online milik Direktorat Jenderal Pajak.
  • Telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dalam dua tahun terakhir yang telah menjadi kewajiban wajib pajak.

 

Memperoleh Surat Keterangan Domisili bagi Subjek Pajak dalam Negeri (SKD SPDN)

Anda dapat memperoleh Surat Keterangan Domisili Subjek Pajak Dalam Negeri (SKD SPDN) dalam rangka penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) melalui aplikasi iKSWP. Layanan ini berlaku bagi wajib pajak yang akan menggunakan fasilitas dalam tax treaty Indonesia dengan negara lain untuk administrasi perpajakan lintas yuridiksi. Melalui aplikasi iKSWP ini, wajib pajak dapat memperoleh SKD SPDN secara online, cepat, dan mudah tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar.

 

Mendapatkan Surat Keterangan Fiskal (SKF)

Surat Keterangan Fiskal (SKF) adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang berisi keterangan mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak untuk masa pajak dan tahun pajak tertentu agar dapat mengikuti penawaran barang atau jasa di instansi pemerintah. Melalui aplikasi informasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (iKSWP), Anda akan mendapatkan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang diterbitkan oleh sistem setelah permohonan disampaikan.

Kelebihan dari mengurus SKF lewat aplikasi iKSWP adalah sisi kecepatan proses yang dapat dilakukan secara real time. Hal ini berbeda ketika Anda memilih mengurus Surat Keterangan Fiskal (SKF) dengan cara manual, akan membutuhkan waktu lebih lama sekitar tiga hari kerja untuk proses penerbitan atau penolakan dokumen.

Persyaratan Pemberian Surat Keterangan Fiskal

Anda harus memenuhi beberapa persyaratan terlebih dahulu sebelum mendapatkan Surat Keterangan Fiskal. Apabila persyaratan tersebut tidak Anda penuhi, maka akan diterbitkan penolakan dan menyampaikan permintaan untuk melengkapi dokumen persyaratan yang masih kurang. Batas waktu melengkapi dokumen persyaratan adalah 5 hari setelah diterbitkannya permintaan kepada wajib pajak oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Surat Keterangan Fiskal diberikan kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan dan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  • Tidak sedang dalam keadaan dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
  • Tidak memiliki utang pajak, baik di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat kantor pusat terdaftar maupun di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat kantor cabang terdaftar. Pengecualian dalam hal wajib pajak memperoleh izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 Ayat 4 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat 3a Undang-Undang KUP atau mengajukan banding sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 Ayat 5a Undang-Undang KUP.
  • Telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Tahun Pajak terakhir dan SPT Masa untuk 3 Masa Pajak terakhir.
  • Mengisi formulir permohonan dengan menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal (PJ) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

Segera Gunakan Aplikasi Pajak Online 2019 DJP Online

Untuk dapat mengakses dan menikmatilayanan aplikasi pajak online 2019 DJP Online, seorang wajib pajak harus login menggunakan username dan password yang telah dimilikinya. Namun, apabila Anda lupa password, Anda dapat melakukan reset (setel ulang) password menggunakan EFIN (Electronic Filing Identification Number). Selanjutnya, untuk dapat menggunakan aplikasi iKSWP ini, wajib pajak harus melakukan aktivasi melalui menu DJP Online – Profil Lengkap – Tambah Hak Akses.

Selain lewat laman resmi DJP Online, Anda juga bisa menggunakan Application Service Provider (ASP) resmi dari Ditjen Pajak. Salah satunya adalah, Klikpajak, yang bisa membantu Anda dalam melapor SPT Tahunan Pribadi dan Badan Anda dengan mudah. Lapor SPT secara GRATIS selamanya tanpa dipungut biaya tambahan dan Anda akan memperoleh Bukti Lapor resmi seperti DJP Online.

 


PUBLISHED22 Oct 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: