PPh 23 sebagai Pajak Penghasilan atas Pemanfaatan Modal

PPh 23, Pajak Penghasilan yang Dikenakan Di Luar Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam setiap transaksi ekonomi, pasti terdapat berbagai macam pemasukan dan pengeluaran. Setiap pemasukan dalam transaksi tersebut nantinya akan dihitung dan memiliki beban pajak, untuk disetorkan kepada negara. Salah satu penghasilan yang dikenakan beban pajak adalah penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, hadiah, dan penghargaan, yang kemudian akan dikenakan PPh 23.

Pajak ini sendiri meruapakan pajak yang harus disetorkan oleh wajib pajak atas transaksi yang terjadi. Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang digunakan untuk memotong sejumlah dana yang menjadi pemasukan wajib pajak, diluar daripada objek pajak yang telah dipotong oleh pajak penghasilan lainnya (PPh 21).

Pengenaan pajak penghasilan ini, biasanya terjadi ketika ada transaksi antara dua pihak. Penjual, penerima penghasilan atau pemberi jasa akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23, dan pemberi penghasilan akan melakukan pemotongan dan melaporkannya ke kantor pajak, baik secara manual maupun secara online.

[adrotate banner=”6″]

Pihak Pemotong PPh 23

Dalam bahasan terkait pemotongan pajak penghasilan ini, terdapat beberapa badan atau lembaga atau pihak yang memiliki hak untuk melakukan pemotongan. Tentu juga membahas mengenai penerima penghasilan yang dipotong pajak, akan merujuk pada wajib pajak (baik orang pribadi atau badan) dan badan usaha tetap yang terlibat dalam transaksi.

Setidaknya ada enam pihak yang memiliki hak untuk memotorng PPh 23 ini, diantaranya adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau BUT, perwakilan perusahaan luar negeri dan wajib pajak orang pribadi yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak (sesuai dengan KEP-50/PJ/1994), yaitu :

  • Akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), kecuali pihak yang melakukan pekerjaan bebas.
  • Orang pribadi yang menjalankan usaha dan melakukan pembukuan atas pembayaran berupa sewa (wajib pajak ini hanya melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas sewa tanah dan bangunan saja).

Penghasilan atau Pemasukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Seperti telah dibahas sebelumnya pada awal artikel, penghasilan yang dikenakan PPh 23 adalah penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, hadiah dan penghargaan, selain yang telah dikenai PPh 21 (dalam situs pajak.go.id). Simak penjelasannya lebih rinci sebagai berikut:

  • Dividen.
  • Bunga (termasuk di dalamnya premium, diskonto dan imbalan terkait jaminan pengembalian utang).
  • Royalti.
  • Hadiah (penghargaan, bonus dan sejenisnya diluar yang telah dikenakan pajak penghasilan).
  • Sewa dan penghasilan lain (terkait penggunaan harta kecuali sewa dari penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan yang disebutkan dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan).
  • Imbalan (terkait dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain yang telah dikenai pemotongan PPh 21)

Selain penghasilan atau pemasukan yang didapatkan oleh wajib pajak dan menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 23 ini, ada juga beberapa penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Penghasilan ini kemudian disebut dengan Penghasilan yang Dikecualikan dari PPh 23.

  • Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada pihak bank.
  • Sewa yang dibayarkan atau terutang terkait dengan sewa guna usaha dan hak opsi.
  • Dividen atau bagian laba yang diterima perseroan terbatas (PT) sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi dan BUMN/BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat di Indonesia. Dividen ini tidak dikenai pajak penghasilan dengan syarat:
  1. Berasal dari cadangan laba yang ditahan.
  2. Untuk PT atau BUMN dan BUMD yang kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
  3. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer (CV) yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.
  4. Sisa hasil usaha koperasi yang dibagikan kepada anggotanya.
  5. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan, dalam fungsinya sebagai penyalur pinjaman dan pembiayaan.

Seluruh persyaratan ini harus dipenuhi jika penghasilan atau pemasukan yang didapatkan wajib pajak ingin terbebas dari perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Regulasi Tarif yang Berlaku dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Jika dilihat dari besaran tarif pajaknya, maka PPh 23 bisa dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah dengan tarif 15% dan yang kedua dengan tarif 2%. Tarif ini kemudian dihitung berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak atau jumlah bruto dari penghasilan wajib pajak setiap periode waktunya.

Jumlah bruto sendiri merupakan seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau sudah jatuh tempo dan harus dibayarkan oleh pihak yang berkewajiban (badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau BUT dan perwakilan perusahaan luar negeri lain) kepada pihak yang berhak atas penghasilan tersebut.

Rincian pembagian tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut.

  • Besaran pajak 15% dari jumlah bruto
    • Dividen (kecuali pembagian kepada orang pribadi dikenakan pajak final, bunga dan royalti).
    • Hadiah dan penghargaan (selain yang sudah dikenai PPh 21).
  • Besaran pajak 2% dari jumlah bruto
    • Dikenakan atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (kecuali sewa tanah dan bangunan).
    • Dikenakan atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen,jasa konstruksi dan jasa konsultan.
    • Dikenakan atas imbalan jasa lain (penilai, aktuaris, akuntansi, pembukuan, atestasi laporan keuangan, hukum, arsitektur, perencanaan kota, arsitektur landscape, perancang, pengeboran bidang migas, penunjang bidang penambangan migas, penambangan dan penunjang bidang penambangan selain migas, penunjang bidang penerbangan dan bandara, dan jasa penebangan hutan).

Regulasi Terkait Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan

Membahas mengenai saat terutang, penyetoran dan pelaporan, tentu penting terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 23. Ketiga hal ini perlu diketahui dengan cermat, agar wajib pajak tidak melakukan kesalahpahaman yang bisa dianggap sebagai pelanggaran ketentuan PPh 23. Simak penjelasan lebih lanjut mengenai saat terutang, penyetoran, dan pelaporan berikut:

  • Saat Terutang: Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, disediakan untuk dibayar atau telah jatuh tempo pembayarannya, tergantung mana yang terjadi lebih dahulu.
  • Penyetoran: Penyetoran terhadap tanggungan pajak penghasilan ini dilakukan selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan berikutnya setelah bulan Saat Terutang pajak.
  • Pelaporan: Pelaporan harus dilakukan ke KPP atau situs DJP Online paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Setelah mengetahui hal-hal di atas, diharapkan wajib pajak dapat lebih memahami regulasi yang berlaku terkait pajak penghasilan ini dan bisa menerapkannya dengan baik. Pada akhirnya, sebagai wajib pajak memang harus membayarkan dan melaporkan pajak yang telah dibayarkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Pelaporan PPh 23 selain bisa melalui KPP, atau juga bisa melalui situs resmi DJP Online dan mitra resmi DJP seperti Klikpajak. Penggunaan sistem online sendiri lebih disarankan oleh Dirjen Pajak, demi kemudahan dan kepraktisan proses lapor pajak. Proses online bisa dilakukan tanpa meninggalkan kesibukan wajib pajak, dan tanpa terhalang waktu libur nasional. Lapor pajak kini bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Daftar di sini untuk lapor lewat Klikpajak secara gratis!

[adrotate banner=”8″]


PUBLISHED28 Mar 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: