Potensi Pajak Bisnis Online yang Dibebankan di Indonesia - Klikpajak

Potensi Pajak Bisnis Online yang Dibebankan di Indonesia

Bisnis online saat ini telah menjamur di masyarakat khususnya kaum millennial. Menjual produk hingga jasa traveling secara online pun jauh lebih mudah serta memiliki banyak keunggulan. Keuntungan yang dijanjikan juga sangat menggiurkan, sehingga tidak heran jika makin ramainya pasar bisnis online dari waktu ke waktu. Namun, apakah Anda sudah tahu tentang pajak bisnis online tersebut?

Jenis bisnis online di Indonesia sangat beragam, meskipun yang paling ramai di masyarakat adalah bisnis online yang bergerak pada jual beli barang maupun jasa, atau lebih sering dikenal dengan istilah e-commerce. Transaksi e-commerce biasanya dilakukan melalui market place dengan sistem kerjasama. Pengguna internet dan media sosial yang terus meningkat menyebabkan angka transaksi e-commerce di Indonesia semakin tinggi. Hal ini seiring dengan peningkatan pengguna smartphone yang sangat pesat.

Sehingga maraknya perkembangan bisnis online  yang dapat memberikan penghasilan bagi pemiliknya kian besar. Maka dari itu, inisiatif pemerintah untuk megenakan pajak bagi pemilik bisnis online di Indonesia pun akhirnya muncul. Melalui pengenaan pajak pada setiap transaksi yang terjadi, bagi melalui platform media sosial maupun search engine atau website bisnis. Sehingga, penerimaan pajak tersebut akan menjadi peningkatan bagi sumber keuangan utama pemerintah.

Jumlah transaksi online e-commerce yang tidak sedikit bahkan mencapai angka ratusan miliar per harinya, diharapkan dapat menyumbang peningkatan perekonomian di Indonesia, salah satunya melalui pemungutan pajak. Selain itu transaksi online yang terjadi pada platform media sosial juga tidak sedikit, yang memberikan peluang bagi sektor ekonomi untuk terus tumbuh.

Lalu, apa saja potensi pajak bisnis online di Indonesia? Berikut penjelasannya.

  1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pemerintah telah menetapkan aturan terkait batasan Pengusaha Kena Pajak (PKP), yaitu mereka yang telah memiliki omzet mencapai Rp4,8 miliar per tahun. Sehingga pebisnis yang memiliki omzet dengan jumlah tersebut harus melakukan pemungutan pajak yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari setiap transaksi yang terjadi.

Tetapi, belum dapat dipastikan juga apakah setiap transaksi online yang dilakukan pelaku e-commerce yang telah memenuhi kategori PKP, telah memungut PPN dan menyetorkan kepada negara atau belum. Pemantauan tertib pajak pada sektor ini sulit dideteksi, karena transaksi tersebut berbeda dengan transaksi konvensional.

  1. Pajak Penghasilan (PPh)

Dalam kegiatan transaksi online tidak hanya PPN saja yang dikenakan, tetapi Pajak Penghasilan (PPh) juga dikenakan kepada para pengusaha e-commerce. Hingga sekarang ini, memang belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang PPh atas pengusaha e-commerce. Perhitungan yang dilakukan saat ini masih mengacu pada ketentuan PPh secara umum. Mengacu pada PP Nomor 46 tahun 2013 menyatakan bahwa pemberlakuan pajak pengusaha e-commerce dengan omzet bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar akan dikenakan pajak yang sama dengan pajak UMKM sebesar 0,5% dari omzet. Sementara pengenaan pajak bisnis online oleh pengusaha orang pribadi masih sama dengan ketentuan pajak toko konvensional.

Besarnya angka penghasilan yang diperoleh dari bisnis online merupakan peluang yang dapat diambil pemerintah untuk memberikan kewajiban para pelaku bisnis online dalam pembayaran pajak. Pengenaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah ini tentu saja bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak negara non migas yang dibayarkan dalam kategori Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan demikian, bagi para pemilik bisnis online harus memiliki kesadaran membayar pajak sesuai ketentuan untuk memenuhi tanggung jawab terhadap negara.

Lebih jauh tentang perpajakan terkait dapat Anda akses di Klikpajak. Dengan melapor pajak di Klikpajak, Anda akan mendapatkan bukti lapor resmi dari Direktorat Jenderal Pajak Indonesia. Bukan hanya itu, dengan melapor di Klikpajak, Anda juga tidak dikenakan biaya sedikitpun dan dapat melapor pajak kapan dan di mana saja. Daftar GRATIS sekarang di sini.


PUBLISHED07 Feb 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: