Permohonan Nomor Serti Faktur Pajak 2019, Kapan?

Pengajuan Permohonan Nomor Seri Faktur Pajak 2019, Kapan Saat yang Tepat?

Dalam menghadapi pergantian tahun, tentu disertai dengan beberapa pergantian terkait dengan kewajiban perpajakan dari wajib pajak. Salah satu yang menjadi hal yang banyak diperbincangkan adalah mengenai Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) tahun 2018 dan tahun 2019. Karena tahun sudah berganti, makan NFSP tahun 2018 harus dikembalikan dan diganti dengan NSFP terbaru, yakni tahun 2019.

Nomor Seri Faktur Pajak sendiri merupakan nomor seru yang diberikan oleh DJP kepada Pengusaha Kena Pajak, yang digunakan oleh PKP dalam penerbitan faktur pajak. NFSP sendiri berisi kode tahun, sehingga akan wajib diganti ketika tahun pajak juga berganti. PKP tidak lagi bisa menggunakan NSFP tahun 2018 untuk menerbitkan faktur pajak tahun 2019.

 

NSFP 2019 Bisa Diurus Sejak Desember 2018

Untuk Nomor Seri Faktur Pajak yang digunakan tahun 2019 ini sendiri sebenarnya sudah bisa diajukan permohonan penerbitannya sejak bulan Desember 2018 lalu. Pengajuan permohonan pada bulan Desember 2018 ini sebenarnya ditujukan agar PKP bisa menerbitkan faktur pajak tahun 2019 tanpa perlu menunggu proses jika diajukan pada Januari 2019.

NSFP 2018 akan dikembalikan pada DJP sebagai syarat untuk mendapatkan NSFP tahun 2019. Ketika mengembalikan nomor seri untuk tahun 2018, PKP harus memperhatikan dan merinci nomor seri faktur pajak yang belum digunakan. Tujuannya jelas, untuk mencegah adanya penyalahgunaan NSFP demi menjaga ketertiban administrasi dari PKP itu sendiri.

Bilamana PKP tidak segera diajukan dan diurus, maka PKP berisiko tidak dapat menerbitkan faktur pajak tahun 2019 tepat waktu. PKP yang tidak memiliki NSFP tahun pajak 2019, faktur pajaknya menjadi faktur pajak yang tidak sah, sehingga akan dikenai sanksi administrasi yang berlaku.

Kewenangan DJP

Tentu saja, penerbitan NSFP merupakan kewenangan DJP sebagai dinas yang mengurus bagian perpajakan di negara Indonesia. Hal ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

Regulasi ini kemudian mendapat sanggahan, berupa penegasan saat terbitnya regulasi terbaru tahun 2013, yakni Pengumuman Nomor:PENG-04/PJ.09/2013 tentang Aturan Baru Tata Cara Penomoran Faktur Pajak. Dengan terbitnya pengumuman ini, maka hak penerbitan NSFP tidak lagi berada di tangan PKP, dan jadi kewenangan tunggal DJP.

Penerapan kewenangan tunggal ini sebenarnya berangkat dari penerimaan PPN yang tidak maksimal sejak tahun 2011. Pada prosesnya, DJP kemudian merumuskan tiga hal untuk membenahi permasalahan kurangnya penerimaan PPN tersebut.

  1.   Menerapkan registrasi ulang sehingga kebenaran kegiatan usaha jadi valid.
  2.   Membenahi sistem faktur pajak yang ada.
  3.   Membenahi sistem pelaporan yang sudah berjalan.

Baru kemudian rumusan tersebut dikukuhkan pada tahun 2013, dan memberikan wewenang penuh pada DJP sebagai satu-satunya lembaga yang dapat menerbitkan nomor seri faktur pajak yang sah. Sebelum berlakunya peraturan tersebut, NSFP bisa dibuat oleh PKP tanpa pengawasan yang ketat, sehingga sangat mudah dimanipulasi dan menyebabkan kerugian negara yang cukup besar.

Pada proses pengurusan NSFP masa sekarang, PKP tidak lagi perlu mendatangi KPP untuk melakukan pengajuan NSFP yang diperlukan dalam membuat faktur pajak. PKP hanya cukup mengakses e-Nofa, atau Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak dan mengikuti prosedur yang ada untuk mendapatkan NSFP tahun 2019.

Selaras dengan penggunaan e-Nofa untuk mengajukan NSFP secara online, faktur pajak juga bisa diterbitkan dan diurus secara elektronik dengan menggunakan e-Faktur. Kedua layanan ini disediakan oleh DJP untuk memudahkan PKP dalam melakukan pengurusan keduanya, baik NFSP dan Faktur Pajak. Tentu dalam prakteknya banyak keuntungan yang bisa didapatkan, baik oleh wajib pajak maupun negara.

Guna mendukung gerakan pemerintah dengan memberlakukan sistem online pada berbagai lini perpajakan, banyak pula penyedia layanan aplikasi perpajakan swasta yang turut dalam  kegiatan ini. Salah satunya adalah Klikpajak, yang sudah menjadi mitra resmi dari DJP. Penggunaan Klikpajak untuk menghitung, membayarkan, dan melaporkan pajak yang telah terbayar sudah dapat dipastikan sebagai proses yang sah, karena dioperasikan menurut regulasi terbaru yang berlaku pada sistem perpajakan di Indonesia. Meski kembali lagi, untuk penerbitan nomor seri faktur pajak tetap merupakan wewenang DJP. Untuk keamanan, Anda juga tidak perlu ragu lagi. Karena Klikpajak merupakan aplikasi resmi Dirjen Pajak. Jadi tunggu apalagi? Daftar di Klikpajak sekarang dan urus seluruh keperluan perpajakan Anda di Klikpajak!


PUBLISHED07 Feb 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: