Pentingnya Nomor Seri Faktur Pajak dalam Transaksi oleh PKP

Pentingnya Nomor Seri Faktur Pajak dalam Transaksi oleh PKP

Transaksi jual beli yang dilakukan di wilayah negara Indonesia, selalu dikenakan pajak, baik jumlahnya besar atau kecil. Pajak juga berlaku, khususnya untuk transaksi-transaksi bernilai besar yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, dan harus didokumentasikan pemotongan atau pengenaan pajaknya dengan faktur pajak yang dilengkapi nomor seri faktur pajak.

Faktur pajak sendiri merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh pengusaha kena pajak ketika melakukan transaksi jual beli. Nantinya dokumen ini berisi tentang informasi identitas kedua belah pihak, dan detail transaksi serta besaran pajak yang dibayarkan pada transaksi tersebut. Meski pajak ini (Pajak Pertambahan Nilai) dibebankan pada konsumen akhir, namun pencatatan besaran pajak dilakukan sejak awal transaksi.

Transaksi barang kena pajak yang biasanya dilakukan adalah berupa impor. Regulasi yang baku telah dibuat, dan berisi rincian berbagai barang kena pajak yang dimaksudkan dalam transaksi ini. Selanjutnya, faktur pajak yang diterbitkan oleh pengusaha, dan diterima juga oleh mitra bisnisnya, akan menjadi dokumen kelengkapan yang dilaporkan pada Surat Pemberitahuan Pajak.

Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak dalam Transaksi

Dalam faktur pajak, harus terdapat serangkaian nomor seri yang disematkan sebagai bukti bahwa faktur pajak tersebut resmi, dan pajak yang dibayarkan sampai ke dalam kas negara. Kode ini disebut dengan Nomor Seri Faktur Pajak, yang disebutkan di awal artikel. Nomor Seri Faktur Pajak, atau NSFP, diterbitkan oleh Dirjen Pajak secara resmi.

NFSP dapat digunakan pada tanggal yang tercantum dalam Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak, atau dokumen setara, dan sesudahnya selama masa satu tahun pajak. Ketika tahun berganti, maka wajib pajak PKP harus mengajukan aktivasi ulang ke DJP, baik secara online maupun manual, untuk mengaktifkan kembali NSFP yang dimilikinya.

Pada dasarnya, nomor yang digunakan tidak berubah, dan unik untuk setiap PKP yang terdaftar. Namun demikian untuk mengontrol penggunaan NSFP ini, pemerintah mewajibkan proses aktivasi ulang agar dapat memonitor aktivitas PKP dengan cermat.

Sanksi dan Perbaikan Faktur Pajak Tidak Lengkap

Jika dikemudian hari terjadi penerbitan faktur pajak yang tidak lengkap oleh PKP, maka PKP akan beresiko dikenai sanksi administrasi. Biasanya hal ini terjadi karena PKP lupa untuk melakukan aktivasi nomor seri faktur pajak yang dimilikinya, sehingga penerbitan faktur pajak akan dianggap ilegal dan menyalahi aturan yang berlaku.

PKP yang menerbitkan faktur pajak tidak lengkap akan menanggung hukuman sebesar 2% dari total Dasar Pengenaan Pajak yang tercantum dalam faktur pajak ilegal yang diterbitkan dalam Pasal 14 Ayat 4 UU KUP). Lebih jauh, jika pelanggaran tidak segera ditindaklanjuti, PKP bisa dikenai sanksi lebih berat, yakni pencabutan status PKP oleh Dirjen Pajak.

Perbaikan Faktur Pajak

Tindak lanjut pada penerbitan faktur pajak tidak lengkap atau ilegal masih dapat dilakukan oleh PKP. Hal-hal yang bisa dilakukan PKP untuk melakukan revisi adalah :

  1. Pada faktur pajak yang tidak lengkap dilakukan pembatalan faktur pajak.
  2. Penerbitan faktur pajak baru dengan menggunakan NSFP yang sama, namun tentu lebih lengkap.
  3. Penulisan tanggal faktur pajak yang baru tidak boleh mendahului tanggal terbitnya NSFP yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak

Batas waktu penerbitan faktur pajak pembenaran ini adalah selama tiga bulan, sejak diterbitkannya faktur pajak yang salah. Jika melebihi jangka waktu ini, maka PKP dianggap tidak menerbitkan faktur pajak. Pembatalan dan pembenaran faktur pajak juga dimungkinkan selama SPT Masa PPN belum diperiksa dan PKP belum menerima Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi.

Pengajuan NSFP

Pengajuan kepemilikan Nomor Seri Faktur Pajak bisa dilakukan PKP di KPP terdekat atau secara online melalui situs yang disediakan oleh DJP Online. NFSP bersifat tunggal, artinya hanya bisa didapatkan dan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perpajakan. Belakangan, pembuatan faktur pajak juga mulai beralih ke sistem online, demi kemudahan pembuatannya.

Untuk mengajukan kepemilikan NSFP, PKP perlu melengkapi berkas dan dokumen yang diperlukan. Syaratnya adalah status PKP yang dimiliki, dan kepemilikan surat elektronik pajak yang terlebih dahulu diurus oleh PKP ke Dirjen Perpajakan melalui berbagai kanal yang tersedia.

Adanya faktur pajak dalam transaksi barang kena pajak menjadi syarat mutlak. Dengan terbitnya faktur pajak, maka transaksi tersebut telah dilakukan secara sah dan sesuai prosedur. Transaksi ini kemudian akan aman karena memiliki bukti pemotongan atau pembayaran pajak pertambahan nilai yang valid, berupa faktur pajak.

Nomor Seri Faktur Pajak sendiri, jadi elemen yang wajib ada dalam setiap faktur pajak yang diterbitkan PKP. Keberadaan NSFP dalam faktur pajak meminimalisir terjadinya penyalahgunaan, sehingga setiap pajak yang tercatat akan masuk ke kas negara secara langsung. Jangan lupa untuk melaporkan pajak yang sudah dibayarkan melalui kanal resmi DJP atau mitra resminya, seperti Klikpajak. Daftar di sini untuk lapor pajak mudah, cepat dan gratis!


PUBLISHED07 Mar 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: