Pajak UMKM Terbaru Lebih Ringan, Apa Pengaruhnya? - Klikpajak

Pemberlakuan Pajak UMKM Terbaru Lebih Ringan, Apa Pengaruhnya?

Dukungan pemerintah dalam rangka pengembangan industri UMKM akan diwujudkan secara nyata dengan penerapan Pajak Final sebesar 0,5%. Angka ini turun dari yang semula sebesar 1%. Pajak UMKM terbaru yang lebih ringan 50% dari nilai awal ini dirasa akan memberikan rangsangan yang cukup signifikan pada kegiatan sektor UMKM Indonesia.

Lalu sebesar apa perbedaan yang dirasakan oleh pelaku sektor UMKM atas penurunan tarif pajak ini? Jawabannya tentu sangat besar. Mungkin angka 0,5% bukan angka yang terlihat signifikan, namun untuk pelaku UMKM yang taat pajak, angka ini sangat meringankan tanggung jawab mereka. Ini berarti beban tanggung jawab yang mereka miliki turun setengahnya.

Sebelum membahas lebih jauh, terlebih dahulu mari mengingat ukuran usaha apa yang masuk ke dalam usaha mikro, kecil hingga menengah. Usaha mikro diartikan sebagai usaha yang memiliki kekayaan bersih maksimal senilai Rp50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan) dan memiliki omzet bruto hingga Rp300 juta.

Usaha kecil, berada pada tingkat di atasnya, dengan nilai kekayaan antara Rp50 juta hingga Rp500 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan). Omzet dari kategori usaha ini adalah antara Rp300 juga hingga Rp2,5 miliar. Usaha menengah, memiliki kekayaan bersih antara Rp500 juta hingga Rp10 miliar dengan omzet Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar.

Pemberlakuan Regulasi Baru

Penurunan tarif pajak menjadi 0,5% ini mulai diberlakukan semenjak diluncurkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Regulasi ini sendiri menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang sebelumnya berlaku.

Meski demikian, PP Nomor 23 Tahun 2018 ini memiliki satu hal penting yang harus diingat oleh wajib pajak pelaku UMKM, yakni batasan omzet per tahun. Untuk menikmati fasilitas Pajak Penghasilan Final yang diatur oleh pemerintah, omzet yang diijinkan adalah hingga angka Rp4,8 miliar per tahun. Hal ini mempertimbangkan bahwa UMKM dengan angka omzet di atas batas tersebut diasumsikan telah memiliki kemampuan membayar pajak sesuai dengan regulasi PPh Pasal 17 dalam UU PPh.

Perhitungan dan Pembayaran PPh Final untuk UMKM

Mengingat pemberlakukan pajak UMKM terbaru lebih ringan memiliki dasar perhitungan pajak baru, mungkin pelaku UMKM sedikit bingung dalam perhitungan yang dilakukan. Pada dasarnya perhitungan yang dilakukan adalah sama, dengan mengalikan omzet yang diterima setiap bulan dengan angka 0,5%.

Nah, untuk melaksanakan kewajiban pajak ini, pelaku UMKM tentu harus menghitung dan membayarkan jumlah yang sesuai dengan omzetnya. Sebagai upaya memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, DJP menyediakan kanal resmi pembayaran pajak dengan e-Billing, sehingga pelaku UMKM bisa membayar pajaknya secara online tanpa perlu mendatangi KPP. Nantinya semua proses administrasi dilakukan secara digital sehingga akan lebih praktis dan mudah.

Pelaku UMKM bisa melakukan penyetoran setiap bulan dengan e-Billing ini sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Setelah mendapatkan Kode Billing, kemudian pembayaran bisa dilakukan di Bank, Kantor Pos, ATM atau melalui internet banking.

Ada juga cara lain dimana pajak penghasilan final secara langsung dipotong atau dipungut oleh pihak DJP. Cara ini bisa dilakukan dengan mengajukan permohonan ke KPP terdekat untuk menerbitkan Surat Keterangan yang menyatakan pelaku UMKM dikenai PPh berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini.

Fasilitas Keringanan Pajak Memiliki Batas Waktu

Mengingat keringanan ini ditujukan untuk menjadi stimulus, maka pelaku UMKM memiliki batas waktu tertentu untuk menikmatinya. Untuk wajib pajak pribadi, batas waktu yang ditetapkan adalah selama 7 tahun. Untuk wajib pajak badan, jangka waktu yang diperbolehkan adalah 4 tahun. Sedangkan untuk wajib pajak badan perseroan terbatas, jangka waktunya selama 3 tahun.

Jangka waktu yang ditetapkan ini sudah dihitung, dan merupakan jangka waktu ideal yang diperlukan untuk wajib pajak berkembang menjadi usaha dengan skala lebih besar. Dengan fasilitas yang diberikan, diharapkan pelaku UMKM dapat berkembang dan usahanya semakin bertumbuh. Sehingga pada saatnya nanti dapat memiliki omzet yang lebih besar dan memikul tanggung jawab yang sesuai dengan omzet yang didapatkan.

 

Rangsangan yang diberikan pemerintah ini agaknya disambut baik oleh pelaku UMKM. Tujuan utama dari pemerintah adalah agar semakin banyak masyarakat yang terjun ke dunia industri dan menjadi pengusaha. Selain akan meningkatkan taraf ekonomi nasional, tentu juga akan meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak.

Semenjak pemberlakuan pajak UMKM terbaru yang lebih ringan, animo wajib pajak dalam membayarkan pajak semakin tinggi. Sekedar informasi saja, jika Anda pelaku UMKM, kanal yang bisa Anda gunakan tidak hanya kanal resmi yang disediakan DJP. Ada juga kanal mitra resmi DJP seperti Klikpajak, yang memiliki fungsi sama dengan kanal-kanal milik DJP. Klikpajak dapat membantu Anda menghitung, membayar hingga melaporkan kewajiban perpajakan yang Anda miliki. Selain itu, Anda akan memiliki arsip yang sistematis, sehingga mudah untuk melacak setiap transaksi. Segera daftar dan tuntaskan kewajiban perpajakan Anda dengan Klikpajak dan jadilah wajib pajak yang taat bayar pajak!


PUBLISHED27 Jun 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: