Ketahui Langkah Mudah Pengajuan Penghapusan NPWP Bagi Karyawan Perusahaan - Klikpajak

Ketahui Langkah Mudah Pengajuan Penghapusan NPWP Bagi Karyawan Perusahaan

Nomor Pokok Wajib Pajak memang wajib dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk membayar pajak. Berdasarkan fungsinya, Nomor Pokok Wajib Pajak dapat digunakan sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak bagi warga negara Indonesia guna memenuhi kewajibannya membayar pajak untuk negara. Tapi, tahukah Anda jika NPWP milik seorang karyawan wanita di Perusahaan yang sudah menikah bisa dihapus atau dinonaktifkan? Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak memang boleh dilakukan. Menurut peraturan Direktur Jenderal Pajak pasal 9 ayat 1 PER-20/PJ/2013, penghapusan boleh dilakukan terhadap wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai perundang-undangan perpajakan. Ketahui tentang bagaimana langkah mudah pengajuan penghapusan NPWP. Langsung saja simak informasi di bawah ini!

Wajib Pajak yang Diperbolehkan Menghapus NPWP

Penghapusan NPWP atas permohonan wajib pajak atau secara jabatan dapat dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan pemeriksaan. Sebagai seorang karyawan yang bekerja pada sebuah Perusahaan dan telah  menikah maka karyawan tersebut dapat mengajukan permohonan penghapusan NPWP. Seorang karyawan wanita yang memiliki NPWP kemudian telah menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan yang terpisah dari suami, dapat mengajukan permohonan penghapusan NPWP. Atau seorang karyawan wanita yang berstatus menikah yang memiliki NPWP berbeda dengan NPWP suami kemudian pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suami juga dapat menghapus NPWP. Selain berlaku bagi karyawan wanita yang sudah menikah, permohonan penghapusan juga dapat dilakukan oleh wajib pajak lainnya. Siapa saja wajib pajak yang diperbolehkan menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak?

  1. Wajib pajak yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.
  2. Wajib pajak orang pribadi yang telah meninggalkan negara Indonesia untuk selama-lamanya.
  3. Seorang wajib pajak bendahara pemerintah yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai wajib pajak, dan sudah tidak lagi melakukan pembayaran pajak.
  4. Wajib pajak yang memiliki lebih dari 1 buah NPWP, maka untuk menentukan NPWP yang digunakan sebagai sarana administratif pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya harus dilakukan penghapusan.
  5. Wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham atau pemilik dan pegawai yang diberikan NPWP, melalui pemberi kerja atau bendahara pemerintah dan penghasilan netonya tidak melebihi PTKP.
  6. Seorang wajib pajak badan kantor perwakilan perusahaan asing yang tidak mempunyai kewajiban pajak penghasilan badan dan telah menghentikan kegiatan usahanya.
  7. Seorang anak belum dewasa yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
  8. Wajib pajak bentuk usaha tetap (BUT) yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia dan wajib pajak badan selain perseroan terbatas dengan status tidak aktif yang tidak mempunyai kewajiban pajak penghasilan dan tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha.

Langkah Mudah Pengajuan Penghapusan Secara Online

Permohonan penghapusan NPWP secara online, dapat dilakukan dengan cara mengisi formulir penghapusan NPWP secara elektronik melalui aplikasi e-Registration yang tersedia pada situs Dirjen Pajak. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:  

  1. Permohonan penghapusan yang disampaikan oleh wajib pajak melalui aplikasi e-registration dianggap telah ditandatangani secara elektronik dan mempunyai kekuatan hukum.
  2. Wajib pajak yang menyampaikan formulir Penghapusan NPWP melalui aplikasi e-registration, harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke KPP tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha wajib pajak.
  3. Pengiriman dokumen yang disyaratkan dapat dilakukan secara upload softcopy dokumen melalui aplikasi e-registration atau mengirimkannya langsung menggunakan surat pengiriman dokumen yang ditandatangani.
  4. Jika dokumen yang disyaratkan belum diterima KPP dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah penyampaian permohonan penghapusan secara elektronik, maka permohonan Anda dianggap tidak diajukan.
  5. Jika dokumen yang disyaratkan telah terkirim dan diterima secara lengkap, maka KPP akan menerbitkan bukti penerimaan surat elektronik.
  6. Keterangan tambahan untuk wajib pajak orang pribadi yang meninggal dunia, maka permohonan penghapusan dapat diajukan oleh salah seorang ahli waris. Atau bisa juga diajukan oleh pelaksana wasiat, atau yang mengurus harta warisan.

Keputusan atas Permohonan Penghapusan NPWP

Setelah semua berkas persyaratan dan proses administrasi sudah dilakukan. Keputusan atas permohonan penghapusan NPWP akan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan atau hasil verifikasi penghapusan tersebut. Berikut pertimbangan keputusan KPP atas penghapusan yang diajukan:

1.Utang pajak

2.Proses hukum atau proses administrasi, yang berupa:

a. Pembetulan yang diatur dalam Pasal 16 Undang-undang KUP.

b. Gugatan yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang KUP.

c. Keberatan yang diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang KUP.

d. Banding yang diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang KUP.

e. Pengurangan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak. Dan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang KUP.

f. Peninjauan kembali yang diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Pengadilan Pajak.

3.Status seluruh Nomor Pokok Wajib Pajak cabang, ketika penghapusannya dilakukan di pusat.

Bagi Anda sebagai wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif, sebaiknya segera mengajukan permohonan penghapusan NPWP. Termasuk bagi Anda sebagai karyawan wanita yang sudah menikah. Hal ini berlaku juga bagi karyawan yang telah berhenti bekerja. Cara penghapusannya seperti yang telah dijelaskan di atas cukup mudah asalkan semua syarat dan dokumen pengurusan penghapusan telah benar dan lengkap. Jadilah warga negara yang taat membayar pajak dan pintar terhadap segala pengetahuan dasar tentang perpajakan.


PUBLISHED01 Dec 2018
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: