Kenali Pajak UKM dan Contoh Penerapannya Untuk Bisnis Anda

Kenali Pajak UKM dan Contoh Penerapannya Untuk Bisnis Anda

Usaha Kecil dan Menengah atau UKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan dan atau Badan Usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan, dengan kriteria sebagai berikut:

  1. Kriteria Usaha Kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00.
  2. Kriteria Usaha Menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan atau, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00.

Pajak UKM

Pajak tentang UKM secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang dikenal dengan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) 0,5%.

1. Tarif PPh Final Bersifat Opsional

Pemerintah telah memutuskan untuk menurunkan tarif PPh Final menjadi 0,5%. Meskipun demikian, ketentuan ini bersifat opsional karena Wajib Pajak Badan dapat memilih untuk mengikuti skema tarif PPh Final 0,5% ataupun menggunakan skema normal sebagaimana diatur pada Pasal 17 dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

2. Pengenaan Tarif PPh Final 0,5% Memiliki Batas Waktu

Kebijakan tentang PPh Final 0,5% memiliki grace period atau batas waktu. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

  • 4 tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, CV, atau Firma.
  • 3 tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas.

Setelah batas waktu tersebut berakhir, Wajib Pajak akan kembali menggunakan skema tarif normal sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU No.36 Tahun 2008. Hal ini bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak agar menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha.

3. Berpenghasilan di Bawah 4,8 Miliar

Ambang batas penghasilan Wajib Pajak yang dikenai PPh Final yakni senilai 4,8 Miliar. Batasan nilai tersebut menargetkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai target pajak. Tujuannya agar pemerintah dapat merangkul sebanyak mungkin UMKM untuk terlibat dalam sistem perpajakan.

Skema PPh Final 0,5% dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Badan seperti koperasi, CV, Firma, dan PT yang memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto di bawah 4,8 Miliar.

4. Wajib Pajak yang Tidak Dapat Memanfaatkan PPh Final 0,5%

  • Wajib Pajak dengan penghasilan yang diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayarkan di luar negeri.
  • Wajib Pajak yang penghasilannya telah dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan khusus.
  • Wajib Pajak dengan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

5. Wajib Pajak Perlu Mengajukan Diri Jika Ingin Menggunakan Skema Tarif Normal

Apabila tidak ingin berstatus sebagai Wajib Pajak PPh Final 0,5%, Anda harus terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada Ditjen Pajak. Selanjutnya Ditjen Pajak akan memberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa Anda merupakan Wajib Pajak yang dikenai skema tarif normal sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Bagi Wajib Pajak yang sudah memilih untuk dikenai PPh dengan skema tarif normal tidak dapat memilih untuk dikenai skema PPh Final 0,5%.

Contoh Penerapan Pajak UKM

Contoh 1

Tuan B seorang arsitek dan memiliki usaha toko bahan bangunan. Pada Tahun Pajak 2020, Tuan B memperoleh peredaran bruto dari memberikan jasa arsitek atas nama diri sendiri sebesar Rp1.000.000.000,- dan dari toko bahan bangunan memperoleh peredaran bruto sebesar Rp1.200.000.000,-  dalam satu Tahun Pajak. Penentuan batasan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,- dihitung hanya atas peredaran bruto dari usaha toko bahan bangunan.

Karena batasan peredaran bruto yang diterima oleh Tuan B dari usaha toko bahan bangunan tidak melebihi Rp4.800.000.000,-, maka penghasilan dari usaha toko bahan bangunan dikenai Pajak Penghasilan Final. Sedangkan penghasilan dari kegiatan arsitek dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Contoh 2

Contoh kasus, Tuan X merupakan pedagang tekstil yang memiliki tempat kegiatan usaha di beberapa pasar di wilayah yang berbeda. Berdasarkan pencatatan yang dilakukan, diketahui rincian peredaran usaha di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

  • Pasar A sebesar Rp1.000.000.000 (satu Miliar rupiah)
  • Pasar B sebesar Rp2.000.000.000 (dua Miliar rupiah)

Dengan demikian, Tuan X pada 2020 akan dikenai skema PPh Final 0,5% karena total peredaran bruto dari seluruh tempat usaha di tahun 2019 kurang dari 4,8 Miliar.

Namun, apabila Tuan X ternyata memiliki tempat usaha lain, misal di Pasar C dengan rincian peredaran usaha sebesar Rp3.000.000.000 (tiga Miliar rupiah) maka Tuan X pada tahun 2020 tidak dapat dikenai PPh Final 0,5%, karena peredaran bruto dari seluruh tempat usaha pada tahun 2019 melebihi Rp4,800.000.000 (empat Miliar delapan ratus Juta Rupiah).

Contoh 3

Tuan I memiliki usaha rumah makan dan dikenai Pajak Penghasilan final sejak Tahun Pajak 2019, karena peredaran bruto Tuan I pada tahun 2018 kurang dari Rp4.800.000.000,-. Pada bulan Agustus tahun 2109, peredaran bruto Tuan I telah mencapai Rp5.000.000.000,-. Meskipun peredaran bruto Tuan I telah melebihi Rp4.800.000.000,-, Tuan I tetap dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif 0,5%o (nol koma lima persen) sampai dengan akhir Tahun Pajak 2019. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan I pada Tahun Pajak 2020 dan seterusnya, dikenai Pajak Penghasilan dengan ketentuan umum berdasarkan tarif Pasal 17 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Demikian penjelasan lengkap tentang pajak UKM dan contoh penerapannya. Semoga dapat bermanfaat sebagai informasi bagi pengusaha yang sedang mengelola bisnis.


PUBLISHED20 Sep 2018
Anthony Kosasih
Anthony Kosasih

SHARE THIS ARTICLE: