Bukti Potong PPh 23: Apa Saja Yang Perlu Diketahui? - Klikpajak

Bukti Potong PPh 23: Apa Saja Yang Perlu Diketahui?

Bukti potong PPh 23 wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak mulai tahun 2018 lalu. Hal ini dilakukan berdasar Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP – 178/PJ/2018. Bukti potong PPh 23 juga bisa dibuat melalui dokumen elektronik yang disebut sebagai e-Bupot. Dengan kata lain, e-Bupot adalah aplikasi yang disediakan Dirjen Pajak (DJP) untuk digunakan dalam membuat bukti pemotongan dan pelaporan pajak dalam bentuk dokumen elektronik. Penting bagi Anda untuk mengetahui syarat, jenis, serta cara membuat e-Bupot tersebut.

 

Syarat Bukti Potong PPh 23 (e-Bupot)

e-Bupot untuk melaporkan SPT PPh 23 menurut Dirjen Pajak harus digunakan oleh Pemotong Pajak dengan kategori berikut ini:

  • Menerbitkan lebih dari 20 (dua puluh) Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam 1 (satu) Masa Pajak.
  • Jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam satu Bukti Pemotongan.
  • Sudah pernah menyampaikan SPT Masa Elektronik.
  • Terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus atau KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar.
  • SPT PPh 23 dapat disampaikan oleh Pemotong Pajak dengan menggunakan Aplikasi e-Bupot yang tersedia di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau mitra resmi tertentu seperti Klikpajak.
  • SPT PPh 23 harus dilampiri dengan hasil pemindaian (scan) Surat Keterangan Domisili dalam bentuk Portable Document Format (PDF).

 

Jenis Bukti Potong PPh 23 (e-Bupot)

Terdapat tiga jenis e-Bupot yang bisa Anda ketahui, antara lain:

1. Bukti Pemotongan (Bupot)

Bukti Pemotongan (Bupot) PPh Pasal 23 adalah formulir atau dokumen yang dipakai oleh Pemotong PPh Pasal 23 sebagai bukti pemotongan yang dilakukan.

2. Bupot Pembetulan

Merupakan bukti potong yang digunakan untuk membetulkan kekeliruan yang terjadi dalam pengisian bukti potong yang telah dibuat sebelumnya.

3. Bupot Pembatalan

Sebuah bukti pemotongan yang dibuat untuk membatalkan transaksi atau pelaporan dari bukti potong sebelumnya.

 

Cara Membuat e-Bupot

bukti potong PPh 23

Tak hanya perlu mengetahui syarat dan jenis e-Bupot, Anda juga perlu mengetahui tentang bagaimana cara membuatnya. Berikut merupakan langkah yang dapat Anda ikuti:

  • Wajib Pajak Badan bisa langsung datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk meminta pembuatan Digital Certificate (DC). Digital Certificate adalah sertifikat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukan status. Kemudian, KPP akan memberikan DC ke Wajib Pajak.
  • Jika sudah memiliki DC, Anda bisa membuka laman DJP Online tepatnya pada fitur e-Bupot PPh Pasal 23/26.
  • Lalu, Anda hanya tinggal membuat Bukti Potong PPh 23 dan SPT PPh 23, lalu menyampaikan SPT tersebut melalui fitur e-Bupot.
  • Setelah melakukan submit SPT Masa PPh 23/26, maka Anda akan mendapatkan tanda terima SPT Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

Mudah bukan? Selain mudah, fitur e-Bupot memberikan Anda kepastian hukum terkait status Bukti Pemotongan. Informasi ini diharapkan dapat membuat Wajib Pajak tertarik mencoba fitur digital seperti e-Bupot. Selain e-Bupot, masih banyak fitur lain yang bisa Anda lakukan untuk mengurus perpajakan secara online, seperti bayar pajak dan lapor pajak yang bisa Anda lakukan lewat Klikpajak. Sebagai mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak, Anda akan mendapatkan bukti yang sah dan valid. Daftar di sini dan gunakan layanan perpajakan di Klikpajak secara aman, nyaman, dan gratis!


PUBLISHED19 May 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: