Begini Syarat dan Cara Membuat NPWP untuk Wajib Pajak Cabang

Ingin Memisahkan Kewajiban dan Hak Perpajakan dengan Suami? Ketahui Syarat dan Cara Membuat NPWP dengan Benar

Memiliki NPWP merupakan wajib untuk setiap warga negara yang telah memiliki penghasilan atau telah memasuki usia produktif. Hal ini terkait dengan kewajiban perpajakan setiap warga negara atas segala bentuk penghasilan yang didapatkan di dalam wilayan negara Indonesia. NPWP bisa dibuat secara online  dan offline (dengan langsung mendatangi KPP). Cara membuat NPWP juga sangat mudah.

Terkait dengan pembuatan NPWP, terdapat beberapa syarat dokumen yang diperlukan sebagai kelengkapan data NPWP. Syarat ini berbeda untuk beberapa kategori, misalnya saja untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha/Pekerjaan Bebas, Wajib Pajak Wanita yang pelaksanaan hak dan kewajiban pajak terpisah dari suami, dan tentu Wajib Pajak Badan, apapun jenisnya. Pembahasan akan dilakukan kepada syarat dan cara membuat NPWP untuk wajib pajak wanita dengan hak dan kewajiban perpajakan lepas dari suami.

Syarat untuk Membuat NPWP Wanita dengan Kewajiban dan Hak Perpajakan Terpisah dari Suami

Pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan bisa dilakukan lepas dari suami, dan hal ini diatur dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Jadi hak dan kewajiban antara suami dan istri bisa dilakukan masing-masing tanpa harus bergantung satu sama lain. Syarat yang diperlukan untuk mengurus pembuatan NPWP bagi wanita yang ingin kewajiban dan hak pajaknya terpisah dari suami adalah sebagai berikut.

  1. Fotokopi KTP (untuk WNI) atau paspor dan KITAS/KITAP (untuk WNA).
  2. Fotokopi kartu NPWP suami atau dokumen perpajakan luar negeri (jika suami adalah WNA).
  3. Fotokopi kartu keluarga.
  4. Fotokopi akta perkawinan.
  5. Fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan atau surat pernyataan menghendaki pemisahan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dari suami.
  6. Surat pernyataan bermaterai dari pemohon (pihak istri) yang menyatakan kegiatan usaha/pekerjaan bebas yang dilakukan lengkap dengan lokasi kegiatan usaha dilakukan.
  7. Keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa aplikasi online yang menyebutkan bahwa pemohon merupakan mitra usaha penyedia jasa aplikasi online.

Ketujuh syarat tersebut wajib dilengkapi sebelum melakukan pengajuan NPWP yang terpisah dari suami. Pastikan pemohon memiliki dokumen aslinya, bilamana ditanyakan ketika melakukan pengurusan NPWP sebagai bentuk konfirmasi dan validasi data yang diberikan.

Pembuatan NPWP secara Online

Setelah melengkapi syarat dan dokumen tersebut, pemohon bisa membuat NPWP secara online maupun offline dengan mendatangi KPP secara langsung. Dalam bagian ini akan dijelaskan cara membuat NPWP secara online karena dinilai lebih mudah dan ringkas untuk dilakukan.

  1. Akses https://ereg.pajak.go.id untuk mendapatkan akun Ereg (untuk yang belum memiliki(, atau langsung login pada situs tersebut.
  2. Setelah memiliki akun atau login, pilih status ‘Cabang’ pada panel tersebut. Pemilihan status ini mengingat pemohon ingin mendapatkan NPWP berbeda dengan suami.
  3. Unggah berkas yang diperlukan dan dipersiapkan sebelumnya.
  4. Setelah mengunggah berkas yang disyaratkan dan mengisi kolom yang tersedia, langkah selanjutnya adalah dengan mengklik ‘Token’ yang berisi kode rahasia yang ada pada halaman utama.
  5. Salin kode tersebut dan tempelkan pada email yang dikirimkan oleh situs ini, setelah selesai klik ‘Kirim Permohonan’.
  6. Setelah selesai melakukan proses di atas, pemohon tinggal menunggu kartu NPWP dikirimkan ke alamat sesuai yang diisikan pada kolom data.

Dengan demikian pemohon akan mendapatkan NPWP yang dikehendaki, jika syarat yang diunggah dan pengisian telah dilakukan dengan benar. Jika terdapat kesalahan, NPWP tidak akan dikirim dan pemohon harus menghubungi KPP terdekat untuk mengonfirmasi pembuatan NPWP yang gagal ini. Cara membuat NPWP dengan jalan online sangat banyak dipilih mengingat kemudahan dan kepraktisan dalam prosesnya.

Senada dengan cara membuat NPWP online, kewajiban perpajakan seperti penghitungan, pembayaran serta pelaporan pajak juga bisa dilakukan secara online dengan penyedia jasa aplikasi mitra resmi DJP. Klikpajak, sebagai satu mitra resmi DJP dalam pengelolaan pajak, bisa jadi kanal yang baik untuk melakukan kewajiban perpajakan. Di samping tampilannya yang modern dan mudah digunakan, klikpajak juga bisa digunakan secara gratis dan yang pasti sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

 


PUBLISHED04 Feb 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: