5 Hal Penting Seputar NPWP yang Harus Anda Ketahui - Klikpajak

5 Hal Penting Seputar NPWP yang Harus Anda Ketahui

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan nomor yang berfungsi sebagai sarana administrasi perpajakan bagi wajib pajak. NPWP dipergunakan wajib pajak sebagai tanda pengenal diri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan yang berlaku sesuai peraturan perpajakan. Nomor penting ini menjadi identitas yang melekat bagi wajib pajak, sehingga kepemilikan dan penggunaan atas nomor ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Sebagai seorang wajib pajak, alangkah baiknya Anda dapat memahami hak dan kewajiban perpajakan. Hal ini perlu dilakukan agar kepemilikan dan penggunaan NPWP dapat berjalan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak yang sesuai dengan harapan dan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak, maka kepatuhan sukarela wajib pajak akan terwujud sehingga penerimaan pajak menjadi maksimal. Artikel ini akan membahas hal-hal penting mengenai NPWP yang harus Anda ketahui.

Tujuan Penggunaan NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dipergunakan oleh wajib pajak sebagai sarana dalam mengurus administrasi perpajakan. Selain itu, nomor penting ini juga dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan segala hak dan kewajiban perpajakan.

Seorang pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak sekaligus wajib pajak memiliki kewajiban melaporkan surat pemberitahuan (SPT). Pelaporan SPT terbagi atas dua jenis, yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. Apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPT sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 7 UU PPh.

Wajibnya Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

Berdasarkan peraturan yang ada, sebenarnya tidak seluruh masyarakat Indonesia memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sekaligus untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak kepada kantor Direktorat Jenderal Pajak. Untuk dapat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP wajib pajak harus telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif yang ditentukan.

Persyaratan subjektif merupakan persyaratan yang telah sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak yang tertuang dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008, cek pajak adalah orang pribadi warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan untuk menggantikan yang berhak, badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Persyaratan objektif merupakan persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dan diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Berdasarkan pasal 4 UU Nomor 36 tahun 2008 pengertian objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, di mana penghasilan tersebut dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Sanksi Penyalahgunaan Nomor Pokok Wajib Pajak

Berdasarkan peraturan di dalam Pasal 39 UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) telah disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perpajakan. Apabila tindakan wajib pajak menimbulkan kerugian terhadap pendapatan negara, sanksinya adalah pidana penjara paling singkat selama 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Di samping itu, wajib pajak dikenakan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang kurang atau tidak dibayar, dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang kurang atau tidak dibayar.

Saat Dihapuskannya NPWP

Direktorat Jenderal Pajak dapat mengambil keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak apabila:

  1. Wajib pajak dan/atau ahli waris wajib pajak mengajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak. Tindakan ini dapat dilakukan apabila wajib pajak sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau persyaratan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
  2. Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia.
  3. Wajib Pajak badan telah dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha.
  4. Oleh Direktorat Jenderal Pajak dianggap perlu untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari wajib pajak bersangkutan yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan persyaratan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Akibat Tidak Mendaftarkan Diri untuk Memiliki NPWP

Berikut ini adalah akibat apabila Anda tidak mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak, padahal telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.

  1. Nomor Pokok Wajib Pajak akan diterbitkan secara jabatan kepada wajib pajak. kewajiban perpajakan berlaku dan dimulai sejak saat wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak.
  2. Apabila wajib pajak sengaja tidak melakukan pendaftaran untuk memiliki NPWP, sehingga menimbulkan kerugian pada penerimaan negara maka akan dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama 6 tahun. Selain itu wajib pajak akan dikenakan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak utang yang kurang atau tidak dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang kurang atau tidak dibayar.

Pahami ketentuan perpajakan yang berlaku termasuk segala informasi penting mengenai NPWP. Jadilah wajib pajak yang cerdas. Dapatkan informasi perpajakan terbaru bersama Klikpajak dan selesaikan seluruh urusan perpajakan Anda di Klipajak sekarang juga, mulai dari hitung, bayar, dan lapor pajak.


PUBLISHED05 Feb 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: