3 Urgensi Update Aplikasi e-Faktur Milik DJP - Klikpajak

3 Urgensi Update Aplikasi e-Faktur Milik DJP

Keberadaan faktur pajak menjadi penting ketika validitas data transaksi serta ketaatan pajak menjadi nilai besar bagi pengusaha. Dengan catatan faktur pajak yang lengkap, Pengusaha Kena Pajak bisa menjadi cerminan bahwa PKP tersebut adalah mitra bisnis yang taat hukum. Untuk memudahkan terciptanya faktur pajak yang resmi dan sah, muncullah aplikasi e-Faktur.

Aplikasi ini sendiri merupakan aplikasi resmi dari DJP, yang bertujuan untuk memfasilitasi pembuatan dan penerbitan faktur pajak yang seragam sehingga mudah untuk dibaca dan diproses. Faktur pajak yang dihasilkan dari aplikasi ini memiliki format yang sama, sehingga memudahkan pengarsipan serta analisa yang dilakukan baik oleh DJP maupun mitra bisnis.

Keberadaan faktur ini juga membantu dalam kontrol pada berkas bukti transaksi BKP (Barang Kena Pajak) dan JKP (Jasa Kena Pajak), sehingga tidak mudah disalahgunakan. Dilengkapi juga dengan sistem penomoran faktur pada e-NoFa, faktur yang diterbitkan menjadi semakin valid dan sulit disalahgunakan. Lalu apa signifikansi dari keberadaan aplikasi ini untuk dunia industri? Apakah perlu dilakukan update pada aplikasi ini?

Selalu Update Aplikasi e-Faktur

Kebaruan dari setiap aplikasi idealnya merupakan perbaikan dari versi sebelumnya. Hal ini juga berlaku pada aplikasi e-Faktur. Sama seperti aplikasi lain agar dapat bekerja optimal dan efektif, update aplikasi ini perlu terus dilakukan seketika saat tersedia versi terbaru.

Mengingat peran penting dalam penerbitan faktur pajak, maka tentu aplikasi ini harus selalu dapat diandalkan. Selain itu dalam skala transaksi besar, keberadaan faktur pajak sangat penting agar transaksi yang dilakukan tidak dinilai sebagai satu pelanggaran perpajakan. Lagipula berkas fisik faktur pajak kini perannya sudah tergantikan dengan faktur pajak elektronik yang lebih terjamin validitasnya.

Pentingnya Update Aplikasi e-Faktur

Urgensi update aplikasi ini sendiri dapat dilihat dari dampaknya bagi aktivitas industri atau transaksi yang dilakukan oleh PKP.

Menjamin Aplikasi Bekerja Tanpa Bug

Bug, atau error yang terjadi pada saat aplikasi dijalankan mungkin tidak akan terlalu mengganggu jika aplikasi yang digunakan tidak menyangkut kepentingan banyak orang. Namun karena aplikasi ini memiliki peran yang besar dalam transaksi yang dilakukan PKP, ruang untuk kesalahan atau bug yang ada akibat sistem menjadi semakin sempit.

Dengan penggunaan versi terkini, bug atau error yang terjadi bisa terus ditekan sehingga aplikasi akan senantiasa bekerja dengan baik. Tanpa gangguan pada sistem yang beroperasi, maka transaksi yang dilakukan PKP juga akan berjalan dengan lancar sehubungan dengan keberadaan faktur pajak. Lagipula jika aplikasi ini tidak diupdate, maka aplikasi ini tidak akan dapat menerbitkan faktur pajak.

Aktivitas PKP

Dengan tidak dapat diterbitkannya faktur pajak, apa yang akan terjadi? Tentu aktivitas transaksi yang dilakukan oleh PKP akan terhambat. Hal ini hanya berarti satu hal untuk PKP, yaitu kerugian materiil dan nonmateriil. Transaksi yang seharusnya dapat menjadi sumber pendapatan kini tidak bisa berjalan lancar. Citra perusahaan juga akan tercoreng akibat gangguan pada sistem seperti ini.

Kredibilitas PKP sendiri sebagai pengusaha juga akan menurun. Kelancaran transaksi, validitas informasi, kualitas barang, serta ketaatan pada aturan perpajakan biasanya menjadi acuan utama ketika akan melakukan transaksi antar pebisnis. Ketika terjadi hambatan, yang seharusnya bisa dicegah, akan menjadi hal yang menunjukkan betapa PKP tidak up-to-date dengan kebaruan aplikasi yang ada.

Sanksi Tegas Faktur Ilegal

Yang terakhir, dan yang paling berat, mungkin saja ada ancaman sanksi yang menunggu PKP. Ancaman sanksi akan muncil ketika PKP membuat faktur tanpa menggunakan aplikasi e-Faktur yang disediakan oleh pemerintah. Kembali ke peran awal aplikasi ini yaitu sebagai pengontrol penerbitan faktur, maka pemerintah melalui DJP merasa perlu untuk melakukan kontrol agar tidak terjadi penyalahgunaan.

Ketika faktur yang dibuat tidak melalui aplikasi resmi, maka akan dilihat sebagai penyalahgunaan dan upaya merugikan negara. Keberadaan fasilitas klaim pada lebih bayar pajak adalah salah satu hal yang banyak disalahgunakan. Sudah banyak kejadian dimana faktur pajak dipalsukan agar PKP tidak bertanggung jawab bisa mengajukan klaim tanpa menggunakan dasar dokumen resmi. Hal inilah yang ingin dihindari oleh DJP, agar tidak membawa dampak kerugian negara.

Sanksi yang diberikan DJP beragam, mulai dari administrasi hingga pidana. Sanksi administrasi bisa berupa denda, hingga pencabutan status PKP dan blacklist sehingga PKP terkait tidak dapat mengajukan status PKP kembali. Untuk pidana, setidaknya ada ancaman kurungan penjara, karena masuk dalam pelanggaran hukum berat.

 

Ketaatan pajak oleh PKP bisa ditunjukkan dengan penggunaan aplikasi e-Faktur sebagai kanal penerbitan pajak resmi dari pemerintah. Selain itu, PKP juga bisa menggunakan layanan lain dari Klikpajak untuk menunaikan kewajiban perpajakan lain di luar penerbitan faktur pajak, seperti misalnya saja, pembayaran pajak dan pelaporan pajak. Fitur lengkap yang ada dimantapkan dengan status mitra resmi DJP, sehingga validitas transaksinya terjamin. Segera daftar Klikpajak untuk menuntaskan urusan perpajakan Anda sebelum terlambat!

[adrotate banner=”3″]


PUBLISHED21 Jun 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: