Pajak Atas Badan Ini Penting untuk Dipahami Pemilik Badan Usaha

3 Jenis Pajak Badan Ini Penting untuk Dipahami Pemilik Badan Usaha

Pajak ditetapkan pemerintah tidak hanya diterapkan untuk orang pribadi saja, tetapi juga badan usaha. Setiap badan usaha diberikan kewajiban untuk membayar pajak atas badan tersebut baik dalam periode bulan maupun tahun dan disetor ke kas negara. Segala bentuk Badan Usaha di Indonesia diantaranya Perusahaan Terbatas (PT), Perusahaan Firma (Fa), Perseroan Komanditer (CV) yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diwajibkan untuk membayar pajak.

Pemerintah telah memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak Badan Usaha untuk menghitung, melapor, dan menyetor sendiri pajak yang dikenakan (self-assesment). Ada tiga jenis pajak yang menjadi kewajiban Badan Usaha untuk membayarkan pajak tersebut kepada pemerintah yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

  1. Pajak Penghasilan (PPh)

a. Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh Pasal 21 mengatur tentang pemotongan dari hasil pekerjaan jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak atau karyawan Anda, dan harus dibayarkan setiap bulannya. Perusahaan melakukan pemotongan langsung atas penghasilan para karyawan untuk selanjutnya disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi. Saat ini pengelolaan untuk pajak karyawan termasuk hitung dan setor maupun lapor dapat dilakukan melalui fitur PPh Pasal 21.

b. Pajak Penghasilan Pasal 22

PPh Pasal 22 mengatur atas pemungutan pajak dari Wajib Pajak yang dibebankan pada badan usaha tertentu karena melakukan aktivitas perdagangan terkait dengan ekspor, impor, maupun re-impor.

c. Pajak Penghasilan Pasal 23

PPh Pasal 23 mengatur atas pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemungut pajak dari Wajib Pajak ketika terjadi transaksi yang merujuk pada transaksi dividen tau pembagian keuntungan saham, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan, sewa, dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan aset selain tanah dan transfer bangunan atau jasa.

d. Pajak Penghasilan Pasal 25

PPh Pasal 25 mengatur atas angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT PPh dikurangi PPh yang telah dipungut serta PPh yang dibayar atau terutang di Luar Negeri dan boleh dikreditkan.

e. Pajak Penghasilan Pasal 26

PPh Pasal 26 mengatur pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan diterima Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

f. Pajak Penghasilan Pasal 29

PPh Pasal 29 mengatur atas jumlah pajak terutang suatu perusahaan dalam satu tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lain, serta telah disetorkan. Maka nilai lebih pajak terutang tersebut harus dibayarkan sebelum SPT PPh Badan dilaporkan.

g. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

PPh Pasal 4 ayat (2) berkaitan dengan pajak yang dipungut dari penghasilan yang dipotong dari bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas lainnya, serta transaksi lain sebagaimana diatur dalam peraturan yang ditetapkan.

h. Pajak Penghasilan Pasal 15

PPh Pasal 15 mengatur atas laporan pajak yang berhubungan dengan Norma Perhitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu, termasuk Wajib Pajak Badan yang bergerak pada sektor pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, pengeboran minyak, gas, dan geothermal, perusahaan dagang asing, dan perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan serah guna.

  1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN merupakan pajak yang dibebankan untuk transaksi atas Barang Kena Pajak(BKP)  dan Jasa Kena Pajak (PKP). Nilai PPN biasanya ditambahkan pada harga pokok barang atau jasa yang diperjualbelikan tersebut.

  1. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak yang dikenakan atas barang atau produk yang dianggap bukan sebagai barang kebutuhan pokok. Barang tersebut biasanya dikonsumsi oleh masyarakat kalangan tertentu yang pada umumnya merupakan masyarakat berpenghasilan tinggi.

Anda sebagai pemilik badan usaha, penting untuk mengetahui secara detail terkait pajak-pajak atas Badan untuk memperlancar kewajiban tertib pajak Anda.

 


PUBLISHED01 Aug 2018
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: