Bagaimana Skema Perpajakan dalam Hal Pajak Badan Usaha Tetap?

Bagaimana Skema Perpajakan dalam Hal Pajak Badan Usaha Tetap?

Badan Usaha Tetap atau lebih dikenal dengan Bentuk Usaha Tetap (BUT), berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 5, adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa:

1. Tempat kedudukan manajemen.
2. Cabang perusahaan.
3. Kantor perwakilan.
4. Gedung kantor.
5. Pabrik.
6. Bengkel.
7. Gudang.
8. Ruang untuk promosi dan penjualan.
9. Pertambangan dan penggalian sumber alam.
10. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi.
11. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan,atau kehutanan.
12. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan.
13. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
14. Orang atau Badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas.
15. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.
16. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

BUT Dikenai Tarif PPh Pasal 26

UU PPh Pasal 26 mengatur tentang kebijakan tarif sebesar 20% yang bersifat Final atas jumlah bruto dari pendapatan yang diperoleh dari:

1. Dividen.
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
3. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
4. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan.
5. Hadiah dan penghargaan.
6. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya.
7. Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya.
8. Keuntungan karena pembebasan utang.

Selain pajak atas pendapatan bruto, BUT yang dikenai PPh Pasal 26 juga terkena kebijakan tarif pajak dari laba bersih, yakni 20% dari jenis penghasilan sebagai berikut:

1. Pendapatan dari penjualan aset di Indonesia.
2. Premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung ataupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri.

Ketentuan tarif 20 % mengikuti kriteria sebagai berikut:

1. Tarif 20% (Final) dari laba bersih juga berlaku atas penjualan atau pengalihan saham perusahaan yang didirikan atau bertempat di negara yang memberikan perlindungan pajak.
2. Tarif 20% yang dipungut dari Penghasilan Kena Pajak setelah dikurangi dengan pajak. Tidak berlaku bagi BUT yang penghasilannya tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.
3. Tax Treaty antara Indonesia dan negara-negara lain yang berada dalam perjanjian bisa saja berbeda satu sama lain. Tarifnya mungkin berbeda dari tarif biasa yang sebesar 20% dan dalam beberapa kasus mungkin memiliki tarif 0%.
4. Perusahaan asuransi yang didirikan dan bertempat kedudukan di luar Indonesia dianggap mempunyai BUT di Indonesia apabila perusahaan asuransi tersebut menerima pembayaran premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia melalui pegawai, perwakilan atau agennya di Indonesia. Menanggung risiko di Indonesia tidak berarti bahwa peristiwa yang mengakibatkan risiko tersebut terjadi di Indonesia. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pihak tertanggung bertempat tinggal, berada, atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Contoh Kasus

Atas Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari Bentuk Usaha Tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen).

Penghasilan Kena Pajak BUT Tahun 2015 = Rp20.500.000.000,00

PPh: 25% x Rp20.500.000.000,00 = Rp5.125.000.000,00  (-)

Penghasilan Kena Pajak setelah pajak =Rp15.375.000.000,00

PPh 26 yang terutang: 20% x Rp15.375.000.000,00 =Rp3.075.000.000,00

Apabila penghasilan setelah pajak sebesar Rp15.375.000.000,00 (Lima Belas Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tersebut ditanamkan kembali di Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku, atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak.

BUT dikenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari usaha atau kegiatan dan dari harta yang dimiliki atau dikuasainya, karena pada dasarnya BUT merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya disamakan dengan subjek pajak badan. Dengan demikian, semua penghasilan tersebut dikenakan pajak di Indonesia.


PUBLISHED24 Nov 2018
Anthony Kosasih
Anthony Kosasih

SHARE THIS ARTICLE: